Oleh : Anonim

Protes terhadap kenaikan BBM, jika memang hanya sebatas pada penolakkan terhadap kenaikan BBM, hanya akan berhasil menaikkan profil dan eksistensi kelompok-kelompok oposisi formal – segelintir anggota DPR, organ-organ kampus reformis dan beragam jenis oposisi legal lainnya. Protes-protes ini hanya bergerak pada suatu siklus protes yang bersifat rutin, dimana setelah terjadi gelombang protes yang reaksioner terhadap keputusan pemerintah, gelombang protes akan kebingungan mencari isu-isu lain – dan kemudian akan berujung pada protes-protes lain yang seluruhnya bersifat reaktif. Dan di akhir setiap gelombang aksi, kondisi berada pada titik awal tersebut lagi, tidak ada suatu arah menuju titik yang menawarkan lepas landas menuju suatu kondisi yang baru atau setidaknya melalui proses dan tahapan yang tidak absurd.

Kenaikan BBM hanya merupakan suatu gejala dari pemiskinan ekonomi secara keseluruhan. Tentunya kita mengetahui bahwa keputusan seperti ini hanya merupakan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk pemutusan kebijakan yang didominasi segelintir orang.

Aku ingin mencoba untuk memulai suatu diskusi tentang perspektif anti otoritarian – secara strategis dan taktis menghadapi isu-isu yang aku pikir adalah “high profile politic”. Sebagai isu popular, kenaikan BBM memunculkan gejolak sosial yang sedikit banyak menunjukkan ketidak-puasan sebenarnya orang-orang pada banyak hal (kenaikan BBM hanya menjadi suatu isu di permukaan). Jujur saja aku harus mengatakan meskipun isu ini merupakan isu populer, tetapi ketika protes hanya dibatasi pada penolakkan terhadap kenaikan BBM, tanpa melakukan protes secara total terhadap dominasi pengelolaan dan kebijakan ekonomi oleh segelintir orang – protes-protes ini menjadi hampir tidak berarti jika kita berbicara tentang perubahan ataupun . Aku berusaha untuk tidak hanya melakukan dekonstruksi pada kondisi yang ada dan pada beragam gerakan reformis – tapi juga mencoba melihat bagaimana perspektif anti otoritarian (AO) dapat diartikulasikan lebih jauh dan berkembang menjadi bentuk-bentuk praksis yang memungkinkan. Melihat lebih jauh strategi dan taktik yang akan membawa kita pada suatu titik tolak yang akan membawa pada suatu proses yang tidak absurd. Ini adalah suatu awal dari diskusi, dan tentunya diskusi ini tidak hanya berlaku bagi isu seputar kenaikan BBM, tapi juga kontekstual dengan konteks seputar isu-isu politik populer.

Isu-isu seperti kenaikan BBM memberikan ruang gerak dan legitimasi luas bagi kelompok-kelompok oposisi formal. Memang, oposisi formal merupakan suatu biner yang diperlukan untuk terus menerus melegitimasikan sistem yang sedang berlangsung. Oposisi formal bukanlah oposisi sebenarnya, tetapi hanya merupakan kelompok-kelompok yang bermain pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh sistem keseluruhan. Apa yang lahir dari oposisi formal adalah protes yang hanya berujung pada penolakan terhadap suatu kebijakan rezim yang berkuasa – protes-protes yang mendapat tempat terhormat dalam suatu demokrasi formal.

Menolak kenaikan BBM adalah absurd mengingat bahwa sistem ini dibuat bukan dengan kelonggaran bahwa keputusan yang dibuat oleh para elit politik akan dapat diputarbalikan oleh suara massa. Apalagi besarnya massa hanya seperti gelombang aksi baru-baru ini. Kita harus melihat dari aksi-aksi seperti ini yang terdahulu, kebanyakan aksi-aksi ini hanya merupakan suatu rutinitas tanpa ada suatu titik tolak untuk keluar dari siklus rutin tersebut. Siklus akan dimulai dengan kebijakan pemerintah yang diikuti oleh reaksi untuk menolak kebijakan tersebut, penolakan berakhir pada titik tertentu dimana protes mengalami kehabisan enerji, dengan protes yang tanpa hasil; sampai kemudian siklus kembali pada titik awal, yaitu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berikutnya, yang kemudian diikuti dengan reaksi dengan pola yang sama, dan seterusnya siklus terulang.

Siklus seperti itu akan terulang tanpa ada suatu perubahan yang berarti. Memang, aksi-aksi ini dikendalikan oleh rezim sebagai rutinitas dalam demokrasi formal. Lihat bagaimana aksi-aksi tersebut dengan dukungan para think-tank gerakan, selalu diarahkan untuk menjadi tidak lebih dari tontonan politik.

Ketika terjadi perkembangan dari tuntutan, seperti misalnya, radikalisme massa ke arah yang lebih intense, para pemimpin dan panitia aksi akan meredakannya dan bahkan membubarkan aksi itu. Demikianlah aksi-aksi ini berada dalam keharmonisan dengan sistem yang ada. Aksi-aksi ini ada untuk sekedar tontonan seremonial tentang suatu demokrasi dengan oposisinya Begitulah kita akan melihat semangat membara dan nyali besar dari para mahasiswa militan tapi yang seringkali dibodohi oleh para pemimpin gerakan – dan semuanya berakhir sebagai pengulangan skenario demonstrasi mahasiswa yang kemudian hasilnya begitu-begitu saja. Aksi-aksi ini hanya memberikan suatu rasa nyaman pada kebanyakan orang bahwa “mereka telah melakukan sesuatu” dan biasanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok formal untuk menaikkan eksistensi organisasi dan tokoh-tokoh dan merekrut lebih banyak kader. Sementara itu lebih banyak lagi mahasiswa masokis, yang menikmati ilusi dan pembodohan, terus mengalir untuk bergabung pada organisasi-organisasi seperti itu.

Biar bagaimanapun harus diakui bahwa sebagian dari aksi yang dilakukan adalah sangat berani dan militan, seperti penyegelan SPBU atau penyabotasean truk-truk tangki BBM. Sialnya, aksi-aksi yang sangat berani tersebut keburu diredam ataupun tidak dibarengi oleh suatu kejelasan perspektif untuk membawanya pada tuntutan-tuntutan yang lebih total dan menyeluruh untuk mengimbangi totalitas aksi tersebut. Sayang, sangat disayangkan….

Pemahaman yang memang miskin tentang politik radikal juga berujung pada ketaatan yang tolol, secara disadari atau tidak. Salah satunya adalah ketaatan pada segala jenis formalitas. Aku yakin bahwa sebagian mahasiswa tolol tersebut akan menjadi sangat defensif misalnya, ketika aksi mereka dituduh sebagai sesuatu yang tidak konstitusional. Dengan begitu saja mereka sudah mulai meredam diri mereka sendiri untuk selalu menjaga aksi mereka supaya berada pada koridor-koridor yang konstitusional. Inilah mahasiswa Indonesia yang modis dalam sikap pemberontakan mereka – akan menjadi sangat takut jika dicap tidak konstitusional. Tentunya hal ini merupakan kebutaan mereka terhadap perangkat negara dan sistem kenegaraan itu sendiri. Bagaimana sebenarnya konstitusi sendiri adalah suatu produk yang dihasilkan dari sumber yang sama (beragam lembaga kekuasaan elitis) dengan kebijakan yang sedang mereka tolak. Namun, ketika mereka berani untuk menolak kebijakan, mereka sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk menolak kesakralan konstitusi dan pengkondisian-pengkondisian yang mengekang yang diciptakan dari ketaatan pada “yang konstitusional”.

Tuntutan lain yang sudah mentradisi dan terutama digemari oleh kaum yang kekirian yang samasekali tidak ada gunanya, adalah tentang penggulingan rezim. Ini adalah tuntutan yang samasekali kontraproduktif bagi perbaikan kondisi dan transformasi ke arah partisipasi aktif yang luas, selain memunculkan para broker kekuasaan, elit-elit “oposisi” opportunis yang menyambut dan lebih banyak lagi ilusi lagi tentang kebutuhan untuk terus menerus mempertahankan elit penguasa. Kepentingan gerakan kiri untuk memunculkan isu penggulingan rezim tidak lebih dari sekedar memanipulasi kondisi dengan menaikkan isu bombastis yang tidak relevan ini, memberikan ilusi tentang sosok yang harus dilawan dan memberi ruang untuk menaikkan eksistensi politik untuk mencari massa. Selebihnya adalah impian setiap kaum vanguardis untuk mencuri pengaruh dan mengambil alih kekuasaan (meskipun hampir sangat tidak mungkin pengambil alihan kekuasaan oleh para vanguardis terjadi dalam konteks Indonesia saat ini).

Melampaui Ilusi dan Menghindari keterjebakan pada absurditas politis dan filosofis

Porsi yang cukup signifikan diberikan oleh berbagai jenis media pada peliputan berbagai hal seputar isu kenaikan BBM. Pembahasan ekonomi, politis dan sosial seputar isu kenaikan BBM oleh para pakar memenuhi ruang-ruang media. Isu tersebut menjadi suatu sensasionalisme media yang biasanya hanya mempertimbangkan seberapa jauhkah suatu isu dapat dijual. Sensasionalisme kenaikan BBM adalah bentuk pereduksian dari suatu permasalahan yang lebih besar – yaitu pemiskinan kehidupan mayoritas masyarakat secara menyeluruh. Pembahasan terjebak pada kalkulasi dan hitung-hitungan mengikuti prinsip ekonomi liberal atau bagi sebagian mereka yang menolak kenaikan BBM, terjebak pada retorika usang mengingatkan pejabat negara tentang tugasnya untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.

Tidak ada yang lain bagi politik radikal selain menghindari politiknya dari keterjebakan pada absurditas politis dan filosofis.

Anti otoritarian tidak menuntut pada otoritas yang lebih tinggi dan tentunya tidak pada birokrasi pemerintah. Anti otoritarian tidak akan memberikan keuntungan politis bagi kelompok reformis – dengan mendukung isu-isu yang telah tereduksi oleh politik reformis, seperti mendukung protes kenaikan BBM dan hanya sebatas itu, akan memberikan keuntungan politik bagi gerakan-gerakan reformis.

Bagi anti otoritarian, kenaikan BBM seharusnya menjadi pembahasan untuk suatu protes sosial total terhadap sistem ekonomi yang memarjinalkan mayoritas masyarakat, dominasi penguasaan dan pengelolaan sumberdaya oleh segelintir orang serta sistem yang tidak memungkinkan partisipasi politik yang bermakna bagi mayoritas masyarakat. Ketika kit tidak membawa tuntutan terhadap birokrasi pemerintah, di sinilah perlunya politik anti otoritarian menekankan pada kemungkinan-kemungkinan hubungan ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip swa-kelola dan otonomi.

Kita dapat bersolidaritas dengan kegelisahan orang terhadap isu populer seperti ini tetapi dengan juga melakukan komunikasi tentang ilusi dari isu-isu yang diangkat secara reduksionis tersebut. Kita harus mencoba mengkomunikasikan permasalahan secara menyeluruh bukan sekedar isu politik reduksionis seperti yang dikemas oposisi reformis atau oleh gerakan lainnya yang mengidap myopia politik.

Bergerak secara praksis berarti berhadapan langsung dengan berbagai elemen yang turun ke jalan untuk melakukan protes kenaikan BBM. Anti otoritarian akan mencoba berinteraksi, membangun dialog dan jika memungkinkan membangun relasi-relasi untuk kemungkinan melakukan kegiatan bersama. Momen-momen kemunculan isu-isu populer, meskipun merupakan kemunculan suatu isu yang tereduksi – menciptakan suatu kondisi dimana terjadi keresahan sosial, suatu situasi yang memungkinkan kita untuk melakukan dialog politik yang lebih mendalam melampaui ilusi isu-isu populer tersebut. Anti otoritarian harus giat membuka dan merebut ruang-ruang publik untuk berinteraksi – bagaimana bentuk ruang publik itu tentunya adalah sangat tergantung pada potensi-potensi dalam lokal masing-masing.

 Print This Post