Gerakan pro-lingkungan di AS, menurut perkiraan Murray Bookchin, “bisa jadi merupakan salah satu gerakan paling radikal dalam kurun waktu sejak tahun enam puluhan hingga sekarang.” Perspektif ekologi radikal, yang meliputi ekologi mendalam, ekologi sosial, bioregionalisme, ekofeminisme, maupun pandangan-pandangan Marxis, semuanya mengandung beberapa kritik mendasar atas tatanan politik/ekonomi/ sosial yang berkembang di dunia, yang karena itu membedakannya dari environmentalisme arus-utama (terkemuka). Namun, sekalipun tanpa para environmentalis arus-utama (terkemuka), apakah “gerakan” tersebut—yang lebih merupakan pencampuradukan organisasi-organisasi yang terbangun oleh beragam idelogi dan menerapkan strategi yang jauh saling berbeda—benar- benar memiliki kemauan atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan struktural yang dibutuhkan guna menunda dan memulihkan kehancuran lingkungan?

Perspektif kiri dalam ekologi—khususnya ekologi social dan pandangan-pandangan Marxis—paling menjanjikan dalam hal merumuskan dan memecahkan persoalan seputar hubungan antara manusia dengan isi alam yang lainnya. Mereka memberikan komitmen pada keadilan dan pemahaman bahwa kapitalisme pada akhirnya menghalangi kesetaraan sosial maupun rasionalitas ekologi. Kendati demikian, ada beberapa perbedaan penting di antara pandangan-pandangan tersebut, yang berhubungan dengan keampuhan politisnya.

Salah satu titik perbedaan mendasar antara penganut ekologi sosial dan kaum Marxis adalah tingkat penekanan yang mereka berikan untuk persoalan-persoalan ekologis dalam keseluruhan program politik mereka. Penganut ekologi sosial menempatkan ekologi sebagai elemen inti program mereka, dari situ semua yang lainnya dianggap kurang-lebih mengikuti. Bagi kaum Marxis yang memiliki kepekaan ekologis, rasionalitas ekologis lebih merupakan sasaran kritik yang terkait dengan persoalan lain dalam analisis dan program yang lebih luas—menjadi merah sama perlunya dengan menjadi hijau.

Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah hal sepele dan menimbulkan konsekuensi di lapangan. Sebagai contoh, di Burlington, Vermont (di Burlington sebagian besar anggotanya penganut ekologis sosial), Partai Hijau mengajukan seorang kandidat dalam pemilu raya 1989, yang pertarungan utamanya adalah antara Partai Demokrat dan seorang kandidat independen yang didukung oleh kaum sosialis yang tergabung dalam Koalisi Progresif. Sehingga keikutsertaan Partai Hijau mengancam terpecahnya suara bagi Koalisi Progresif. Akhirnya, Koalisi Progresif menang dengan mudah; hanya 3,4 persen suaranya yang terbagi untuk Partai Hijau. Pada pemilihan anggota Dewan Kotapraja tahun 1990, kandidat Partai Hijau di satu daerah pemilihan jelas-jelas menyatakan bahwa tujuannya bukanlah kemenangan melainkan mengalahkan Koalisi Progresif; Koalisi Progresif kehilangan daerah pemilihan tersebut dengan selisih suara yang tipis dibandingkan dengan jumlah suara milik Partai Hijau.

Adalah penting untuk melihat ideologi dan analisis yang mendasari ekologi sosial dan pandangan-pandangan Marxis tentang ekologi secara lebih rinci guna mengevaluasi implikasi-implikasi politiknya dan potensi mereka dalam menghadirkan tatanan sosial serta ekologi yang didambakan.

Ekologi Sosial

Karena berakar dari pandangan anarkis, maka ekologi sosial sangat anti-kapitalis dan menolak semua bentuk dominasi. Banyak kaum Hijau-kiri merupakan pendukung ekologi sosial; yang cukup dikenal adalah Murray Bookchin, yang menggunakan pertama kali istilah tersebut di tahun 1964 dalam esainya “Ecology and Revolutionary Thought”.

Bookchin memandang kemerosotan kualitas lingkungan terkait erat dengan kebutuhan/keinginan kapitalisme. Jadi, bukan industri dan teknologi yang salah, melainkan sistem ekonomi yang tak pernah puas, yakni kapitalisme. Selebihnya, sama seperti Marxis, ia menyatakan bahwa “kelas, juga eksploitasi, merupakan landasan bagi akumulasi kapitalis dan keniscayaan menuju pembusukan serta penghancuran planet ini.”

Ekologi sosial memandang manusia terutama sebagai makhluk sosial, bukan sebagai spesies yang tidak dapat dibeda-bedakan— makhluk sosial, yang menurut Bookchin, “sangat berbeda-beda oleh karena status mereka sebagai orang kaya dan miskin, lelaki dan perempuan, hitam dan putih, gay dan ‘straight’, tertindas dan penindas.” Ekologi sosial “menekankan tuntutan keadilan dari kaum tertindas terhadap masyarakat yang secara semena-mena mengeksploitasi manusia, karenanya membutuhkan kemerdekaan kaum tertindas.”

Meski mereka tak diragukan lagi humanis, ekologis sosial tidak memandang alam semata-mata sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan material manusia. Jelas sekali ada penilaian estetis seperti terlihat pada kutipan ini: Lepas dari bayang-bayang keraguan apapun, kita sangat membutuhkan kepekaan ekologis—yang ditandai oleh ketakjuban pada evolusi alam dan semarak biosfer dengan beragam bentuknya… Lebih dari itu, alam merupakan suatu proses—proses mengagumkan yang dapat dinikmati dengan caranya sendiri….

Masyarakat ideal bagi penganut ekologi sosial, menurut pendapat Howard Hawkins, adalah sebuah “konfederasi non-hirarkis— masyarakat tanpa kenegaraan, terdesentralisasi, dan demokratis, yang berbasiskan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi,” atau, dalam kata-kata Bookchin, “masyarakat berorientasi ekologis yang berbasiskan komunitas-komunitas dengan tata-nilai kemanusiaan yang bersifat bebas, terkonfederasi, yang di dalamnya manusia akan memiliki kendali langsung, tanpa perantara/ perwakilan, atas kehidupan sosial dan perorangannya.”

Hawkins mengkaji aspek langsung, tanpa perantara/perwakila n tersebut: Dengan melandaskan diri pada majelis kerakyatan sebagai kesatuan public non-hirarkis yang menangani semua kepentingan social seperti ekonomi [model anarko-komunis] , maka akan terbangun solidaritas sosial yang lebih solid ketimbang memfokuskan diri pada persoalan ekonomi secara lebih sempit seperti model dewan. Dengan menyatukan kembali produksi dan konsumsi, anarko-komunisme hendak menghindari pembagian antara satuan-satuan usaha dan konsumsi yang berbeda-beda, kepentingan- kepentingan ekonomi yang terpisah-pisah, dan kemungkinan munculnya hirarki di antara mereka.

Asumsi yang digunakan adalah bahwa dalam masyarakat tanpa kenegaraan, terdesentralisasi, demokratis, dan dengan tata-nilai kemanusiaan, maka manusia akan memiliki kendali yang lebih besar atas masyarakatnya dan saling memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar satu sama lainnya, yang akan membuat mereka mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya secara rasional.

Tentang bagaimana cara untuk menuju ke sana, beberapa penganut ekologi sosial, seperti Brian Tokar, mengatakan bahwa caranya adalah dengan menciptakan alternatif-alternat if yang telah berjalan dengan baik, khususnya bioregionalisme, dikombinasikan dengan konfrontasi langsung dengan perangkat-perangkat /lembaga- lembaga kapitalis (contohnya demonstrasi di Wall Street setelah Hari Bumi, 23 April 1990) . Para bioregionalis, yang tidak semuanya mengaku sebagai ekologi sosial, mendukung penarikan diri yang lebih besar dari ekonomi pasar dan memantapkan kemandirian pencukupan kebutuhan regional serta hubungan ekonomi kerjasama di antara komunitas-komunitas yang disatukan.

Ketika strategi ini dijalankan, pandangan tentang masyarakat alternatif tersebut terjerumus dalam tradisi utopian, miskin akan teori yang teruji tentang bagaimana transisi terjadi di bawah hegemoni kapitalis. Bukannya menganggap negara sosialis sebagai tahap yang diperlukan menuju masyarakat tanpa kelas, misalnya, namun kaum ekologis sosial (seperti Bookchin dan Hawkins) justru menolak habis negara, yang menurut mereka sudah pasti merupakan lembaga hirarkis dan tidak demokratis. Juga tak ada pemikiran mengenai dunia ketiga—bagaimana dunia ketiga terkait dengan negeri-negeri maju dalam hubungan yang tidak setara dan bagaimana aksi di satu tempat mempengaruhi keadaan di tempat lain.

Marxisme dan Ekologi

Marxisme, sebagai filsafat dan teori ekonomi-politik, menyediakan kerangka yang lebih luas dan matang ketimbang ekologi sosial. Karena itu, keduanya lebih berguna untuk memahami dunia, termasuk dunia alam”, dan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi tindakan politik. Dua aspek dari teori Marxis yang paling relevan untuk memahami dan melakukan aksi atas isu-isu tentang ekologi serta lingkungan adalah materialism dialektik dan teori akumulasi.

Materialisme dialektik, sebagai filsafat, menjadi ada dan menyadari relevansinya dengan diskusi ekologi karena implikasinya pada cara kita memahami alam. Kini sudah menjadi pemahaman umum di kalangan ekologis profesional bahwa alam tidaklah statis, bukan sesuatu yang selalu sama, sekalipun tanpa gangguan manusia. Dengan ukuran komunitasnya maupun dengan ukuran biosfernya, alam tidak berada dalam keseimbangan” , tidak juga berada dalam “keadaan terbaik”-nya. Kita tahu tidak ada kekuatan apapun yang dapat memastikan kesetimbangan stabil dari jumlah populasi ataupun komposisi spesies dari komunitas-komunitas . Jadi pernyataan tentang keseimbangan dan keselarasan bersifat idealis dan ideologis. ( “Keseimbangan alam” dinyatakan sebagai analog dari “tangan yang tak terlihat” dalam ekonomi—di mana persaingan di antara kekuatan-kekuatan yang berbeda dianggap akan meleburkan dirinya dalam sistem yang seimbang dan stabil.)

Dalam esai mereka Dialectics and Reductionism in Ecology (Dialektika dan Reduksionisme dalam Ekologi) Richard Levins dan Richard Lewontin melancarkan kritik atas idealisme dan juga menolak materialism reduksionis. Sebagai gantinya mereka mengajukan pendekatan materialis dialektik untuk mengkaji alam. Reduksionisme menggunakan asumsi dasar bahwa fenomena dapat digambarkan secara keseluruhan sebagai gejala dari obyek yang terisolasi, atau dengan kata lain, bahwa “yang keseluruhan” (misalnya komunitas), dapat dipahami semata sebagai penjumlahan dari “yang sebagian” (misalnya spesies dalam komunitas), yang tidak memiliki gejalanya sendiri. Namun, dalam reduksionisme, bagian maupun keseluruhan sama sekali tidak saling menentukan atau mempengaruhi. Keyakinan reduksionis akan dunia atomistik tersebut menyebabkan kegagalan teori ilmiah dan aplikasinya¾karena membenarkan penelitian atas bagian-bagian dalam sekat-sekat pembatas antara satu sama lainnya dan meremehkan kebutuhan untuk memahami saling keterhubungan, asal-usul saling keterkaitan, dan sifat-sifat dari keseluruhan yang rumit.

“Ekologi harus menjawab persoalan saling ketergantungan dan otonomi relatif, kemiripan dan perbedaan, umum dan khusus, kesempatan dan kebutuhan, keseimbangan dan perubahan, kontinuitas dan diskontinuitas, proses-proses kontradiktif,” tulis mereka. Menurut mereka filsafat yang efektif untuk memahami karakteristik dan proses-proses tersebut adalah materialisme dialektik, yang “tesis utamanya adalah pendapat bahwa alam mengandung kontradiksi- kontradiksi, bahwa ada kesatuan dan interpenetrasi dari apa yang kelihatannya eksklusif tak saling pengaruh, dan karenanya isu utama bagi ilmu pengetahuan adalah kajian tentang kesatuan dan kontradiksi tersebut.”)

Mungkin berlebihan jika berpendapat bahwa seseorang harus menjadi Marxis terlebih dulu untuk menjadi ilmuwan yang baik, kritis, sadar akan kontradiksi dalam alam dan menyadari asumsi-asumsi perorangan. Namun Levins dan Lewontin memberi alasan kuat—dengan didukung oleh contoh-contoh ekologi populasi dan komunitas, mereka mengatakan bahwa, bagi kita, tak cukup sekadar menggunakan pendekatan materialis, melainkan harus menggunakan pendekatan materialis dialektik pada hal-hal khusus agar dunia menjadi masuk akal. Pendapat tersebut benar, khususnya dalam ekologi, karena melibatkan penelitian atas sistem yang kompleks secara intrinsik. Hal tersebut mendukung janji-janji materialisme dialektik untuk menjadi alat yang dapat lebih diandalkan ketimbang alat konvensional— yakni cara-cara reduksionis, yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengalihkan teknologi padat modal dan energi menjadi teknologi yang lebih “padat-ide”.

Aspek khusus lain yang relevan dari Marxisme adalah teori akumulasi, yang menjelaskan bahwa syarat pertumbuhan kapitalisme dihasilkan dari upaya kekuatan-kekuatan (perusahaan) dalam menghadapi tekanan-tekanan kompetisi di antara mereka, sehingga memaksa mereka memotong biaya dan mengakumulasikan modal sebagai cara untuk bertahan hidup. Teori tersebut menjelaskan kebutuhan kekuatan-kekuatan kapitalis yang berkompetisi untuk mengeksternalkan sebanyak mungkin biaya produksi menjadi beban masyarakat dalam jumlah besar, termasuk biaya “cuci tangan”—(berupa) insentif tetap bagi aktivitas produksi dan konsumsi yang menghasilkan banyak limbah; dan ekspansi internasional kekuatan kapitalis ketika mereka mencari pasar baru, sumber daya baru dan, lebih banyak lagi tempat baru untuk membuang limbahnya.

Sehingga, terdapat konflik mendasar antara kapitalisme dan rasionalitas ekologis. Seperti yang dikatakan oleh Paul Sweezy, bahwa catatan buruk (di bidang lingkungan) kapitalisme disebabkan oleh sifat bawaannya yang mengusung proses akumulasi modal yang tak terkendali. Sistem tersebut tak memiliki mekanisme pengerem/pengendali selain krisis ekonomi berkala; satuan-satuan individual yang menyusunnya—modal yang terpisah-pisah— harus tanggap terhadap peluang-peluang meraup keuntungan dalam jangka pendek, atau tersingkir; tak ada bagian dalam sistem itu yang membuka diri atau sesuai dengan suatu perencanaan jangka panjang yang mutlak sangat penting bagi pelaksanaan sebuah program ekologi yang efektif.

Banyak yang berpendapat, merujuk pada catatan lingkungan negeri-negeri sosialis maju, bahwa sosialisme bukan solusi, dan menegaskan bahwa negeri sosialis juga berada di bawah tekanan besar untuk mengakumulasikan modal, mendorong perilaku yang sama dengan perusahaan-perusaha an kapitalis. James O’Connor membantah pendapat kebanyakan tersebut dengan mengatakan bahwa tekanan untuk mengurangi biaya lebih kecil di dalam negeri sosialis (maupun dalam satuan-satuan produksinya) ketimbang dalam perusahaan-perusaha an kapitalis—karena perusahaan-perusaha an kapitalis dibimbing oleh norma-norma pasar; sedangkan perusahaan-perusaha an sosialis dibimbing oleh norma-norma politik. Walaupun pertumbuhan ekonomi juga menjadi tujuan kunci dalam negeri sosialis, namun tak ada kebutuhan pertumbuhan sistemik dalam kadar yang sama. Pertumbuhan lebih cenderung menjadi sebuah keputusan politik…. Memang, watak pengerukan sumber daya yang berani dan tak terencananya bertujuan demi pemanfaatan, bukan demi keuntungan, dan pertumbuhan dipandang sebagai sarana, bukan merupakan tujuan antara maupun tujuan akhir, kendati dalam prakteknya tentu tidak selalu demikian.

O’Connor berpendapat bahwa ekonomi sosialis berpotensi menggunakan dan membuang sumber daya dalam jumlah yang lebih kecil ketimbang ekonomi kapitalis, dan konsumsi personal di bawah sosialisme menghasilkan lebih sedikit polusi. Karena dipaksa oleh permintaan, ekonomi kapitalis didasarkan pada pemenuhan kebutuhan berbentuk komoditi, melibatkan penciptaan “kebutuhan-kebutuhan” yang diindividualkan dalam semua jenis komoditi. Di lain pihak, ekonomi sosialis menekankan konsumsi kolektif, tempat pemberhentian massal, fasilitas rekreasi dan liburan bersama, penanganan kesehatan bersifat pencegahan, dan permukiman bersama. Sehingga, seperti juga dikemukakan oleh Sweezy dan Magdoff, negeri-negeri sosialis setidaknya berpotensi membuat beberapa kemajuan signifikan menuju produksi yang rasional secara ekologis.

Kendati demikian, negeri-negeri dengan kebijakan-kebijakan sosialis secara umum memiliki catatan lingkungan yang kurang baik. Sebagian karena keadaan tempat pemerintahan sosialis itu berada—relatif miskin, mendapat serangan-serangan dari luar dan, khususnya bagi yang kecil, mengalami ketergantungan ekonomi ala Dunia Ketiga, suatu posisi yang tidak menguntungkan dalam pasar internasional. Hambatan-hambatan yang saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan material penduduknya, mendorong pembentukan pertahanan militer yang cukup kuat, dan berlanjutnya produksi dan ekspor tanaman industry serta bahan mentah untuk perdagangan luar negerinya, sehingga pengambil kebijakan sosialis lebih menekankan pada akumulasi oleh negara¾suatu adopsi yang tidak kritis atas banyak bagian dari pembangunan kapitalis, yang catatannya sangat buruk saat berhadapan dengan lingkungan (meskipun, tentu saja, ada beberapa pengecualian).

Tapi factor-faktor yang melekat pada ideologi sosialis juga memberikan sumbangan terhadap karakter kebijakan ekonomi sosialis tersebut. Salah satunya adalah produksionisme Marxisme, yang dicatat oleh Arthur MacEwan sebagai kelemahan penting yang menyebabkan diutamakannya kemajuan dalam produksi di atas kemajuan dalam bidang lain, dan subordinasi tujuan-tujuan lain di bawah akumulasi sosialis.) Faktor lain, dalam pandangan Michael Redclift, adalah cara Marxisme mengkonseptualisasi kan nilai (value)—mendasarkann ya pada waktu kerja, karena memang begitu adanya, ketimbang mendasarkannya pada sifat-sifat bawaan dari material alam, sehingga membuat “nilai” lingkungan menjadi tak jelas.

Akhirnya, karena gagal menyadari demokrasi yang sepenuh-penuhnya maka ekonomi dan politik di bawah kapitalisme atau sosialisme menjadi persoalan mendasar dalam krisis ekologis. Seperti ditulis oleh Barry Commoner, “pemerintahan sosial produksi telah gagal diwujudkan baik dalam negeri kapitalisme maupun negeri sosialisme. Apa yang dibutuhkan adalah perluasan demokrasi hingga ke ajang di mana keputusan produksi dibuat.” Agak senada, Redclift mengatakan bahwa individu-individu baik dalam masyarakat industrial kapitalis maupun sosialis makin dibatasi dalam ikut bertanggung jawab atas lingkungan terdekat mereka sendiri dan lingkungan lain di masyrakat yang lain. Dalam penelitiannya tentang gerakan Hijau di Eropa Timur, ia menyimpulkan bahwa krisis ekologi berhubungan erat dengan penghargaan yang kurang terhadap hak-hak dasar manusia, kebebasan informasi, dan demokrasi partisipatoris.

Meskipun kecenderungan bawaan kapitalisme membuang sampah (ke lingkungan) adalah konsekuensi dari syarat-syarat pertumbuhannya, kita tidak boleh “meragukan kecerdikan kapitalisme dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri,” seperti diperingatkan oleh Andre Gorz dalam Ecology in Politics.) Dalam tingkat tertentu, terlihat jelas bahwa kapitalisme bisa menerima keprihatinan ekologi, sejauh solusi-solusinya bisa dikomoditikan. Jika masyarakat akan puas dengan air minum yang bersih – sementara sungai dan air tanah berpolusi—maka kami akan menjual air dalam botol dan menyaringnya untuk disimpan. Jika agen pengontrol biologis dapat dikemas dan dijual demi keuntungan bagi produsen pertanian, hal itu akan dilakukan, dan mungkin penggunaan pestisida yang berbahaya akan berkurang. Perusahaan-perusaha an kapitalis, jauh-jauh hari sebelum dipaksa, bukan saja karena alasan politik tapi juga karena alasan ekonomi, sudah mmpertimbangkan sumber-sumber daya ekologi, seperti unsur hara tanah dan populasi serangga bermanfaat, sebagai persediaan modal dalam perhitungan mereka.

Kendati beberapa masalah lingkungan dapat dipermak di sana-sini dalam konteks kapitalisme, tapi tidak demikian halnya dengan masalah lingkungan secara keseluruhan. Itu karena kecenderungan capital untuk berekspansi secara internasional – ketika capital dibatasi di tingkat lokal (contohnya, ketika pemerintah setempat menanggapi tekanan dari para environmentalis dan menerapkan regulasi berbiaya tinggi pada industri swasta demi perlindungan lingkungan), maka ia akan pindah.

Tindakan Politik

Dalam pemahaman akhir, tuntutan akan rasionalitas ekologis dalam skala besar merupakan tuntutan radikal karena pemenuhannya membutuhkan perubahan structural yang mendasar. Hal itu tentu tidak dipahami sepenuhnya oleh gerakan lingkungan, banyak partisipannya melihat bahwa tuntutan dan tujuan aksi-aksi mereka hanyalah untuk menerapkan perangkat-perangkat khusus perlindungan lingkungan. Peran khusus dari sayap kiri (ekologis sosial dan Marxis) dalam gerakan lingkungan adalah untuk secara berkelanjutan mengekspresikan politik dari keprihatinan ekologis-bahwa kemerosotan lingkungan bukan lah masalah “industri” atau “modernisasi” yang lepas dari hubungan-hubungan social produksi dan pertukaran. Bukan pula persoalan ideologi, yang selesai dengan kesadaran lingkungan yang lebih besar atau perubahan dalam gaya hidup perorangan. Kemerosotan lingkungan adalah persoalan kontrol yang tidak demokratis atas sumber daya-sumber daya dan proses pengambilan keputusan.

Walaupun pandangan ekologi sosial dan Marxis memiliki kesamaan dalam humanisme dan anti kapitalismenya, sesungguhnya mereka berbeda dalam cara mewujudkannya. Dalam praktek politik, posisi tegas Marxisme adalah bahwa ekologi tidak dapat (secara tersendiri) menjadi tujuan khusus dari suatu masyarakat atau suatu program. Sebaliknya, ekologis sosial, seperti yang mereka tunjukkan dalam analisis-analisis dan peran politiknya dalam partai-partai Hijau dan organisasi-organisa sinya, mendefinisikan politiknya dalam konteks ekologi dan menurunkan model masyarakat mereka dari ekologi atau kriteria-kriteria ekologis. Misalnya, ekologis sosial melihat desentralisasi sebagai elemen kunci dari masyarakat yang rasional secara ekologis. Namun, seperti dinyatakan oleh O’Connor, merujuk pengalaman Cina, desentralisasi industri, dalam ukuran ekonomi, mempersulit upaya untuk mewujudkan pengelolaan limbah, dan menyebabkan permasalahan- permasalahan polusi yang parah di tingkat lokal. Terlebih lagi, menentukan ekologi sebagai satu-satunya kriteria untuk aksi, seseorang mungkin akan menolak kapitalisme tapi tak tahu ke mana harus pergi. Seperti dipahami oleh Gorz, “ekologi tidak perlu melakukan penolakan terhadap otoritarianisme, solusi-solusi teknofasis,” karena dengan itu aturan-aturan dan kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan dapat diterapkan pada penduduk secara paksa.

Konflik yang sering dikedepankan adalah, di satu sisi, antara lapangan kerja atau keberlangsungan ekonomi dan, di sisi lain, kualitas lingkungan. Konflik tersebut sebenarnya tidak ada. Contohnya, menghadapi perlawanan kaum pecinta lingkungan (environmentalist)— terakhir paling terlihat dalam kampanye Redwood Summer tahun 1990 untuk menyelamatkan Redwoods yang sudah lama tumbuh di California utara-industri kayu California menyalahkan upaya-upaya pelestarian atas hilangnya lapangan kerja perkayuan. Kenyataannya industri itu sendiri yang bertanggung jawab. Dalam dekade terakhir saat produksi kayu di Humboldt County (salah satu lokasi aksi-aksi Redwood Summer) meningkat hingga lebih 50%, jumlah pekerja perkayuan menurun hingga 35%. Otomatisasi dan ekspor gelondongan untuk digergaji di luar negeri menyebabkan hilangnya lapangan kerja, dan walau ada penebangan berlebihan lapangan kerja perkayuan akan tetap menurun di kemudian hari.

Analisis politik yang lebih besar diperlukan untuk bergerak menuju tatanan yang lebih sosial dan rasional secara ekologis. Program yang menghubungkannya harus mencakup baik tujuan rasionalitas ekologis maupun tujuan keadilan dan demokrasi yang lebih didefinisikan secara sosial. Perspektif Marxis menyediakan elemen penting dalam analisis politiknya yang lebih besar¾dengan kritiknya pada kapitalisme dan khususnya teori akumulasi. Akumulasi kapitalis tidak hanya mendasari dan menggerakkan perusakan lingkungan, tapi juga penderitaan- penderitaan yang lain, seperti penerapan kontrol ekonomi dan politik oleh kepentingan kapitalis atas manusia di seluruh dunia. Hasilnya, jika kapitalisme adalah masalahnya, maka secara logis tidak lengkap dan secara politis dangkal jika membangun gerakan semata berbasis utama pada keprihatinan ekologis.

Akumulasi kapitalis, dan mobilitas, ekspansi, serta kontrol yang mengikutinya, memiliki implikasi langsung terhadap aksi politik kita di seputar isu lingkungan. Aksi kita harus diluaskan secara geografis jika tidak ingin menghasilkan kualitas lingkungan (yang baik) dan keselamatan untuk sekelompok orang tapi dengan mengorbankan lingkungan, kesehatan, atau nyawa orang lain. Contohnya, agitasi oleh para pecinta lingkungan dan konsumen di AS dalam menolak residu dari pestisida yang mengendap dan menyebabkan kanker (organoklorin seperti DBCP) telah membuat perusahaan-perusaha an yang memproduksinya “membuang” pestisida-pestisida tersebut ke Dunia Ketiga dan menggantinya dengan pestisida yang tidak menetap di tubuh tapi lebih beracun (organofosfat seperti parathion). Hasilnya, buruh tani di AS dan di luar negeri, yang mengerjakan tanaman budidaya untuk pasar AS, kemudian menderita lebih banyak keracunan dan tingkat kematian yang lebih tinggi. Di AS sendiri, kaum pecinta lingkungan menghasilkan dampak yang tak merata—terdapat kecenderungan yang nyata untuk menempatkan sampah mematikan di lingkungan miskin orang-orang African-American, Latino dan penduduk asli Amerika berkaitan dengan rasisme dan kurangnya kekuatan politik komunitas-komunitas tersebut dibandingkan dengan warga yang lebih kaya atau tetangga kulit putih mereka.

Melemahnya negara-bangsa berhadapan dengan capital adalah alasan lain mengapa pengorganisasian lingkungan harus berlingkup internasional. Pada musim gugur 1989 misalnya, dalam menanggapi Belanda yang memberlakukan aturan emisi kendaraan, Prancis membawanya ke pengadilan Eropa. Pemerintah Prancis berargumen bahwa hukum Belanda menunjukkan pengingkaran terhadap kesepakatan Pasar Umum, karena mobil Prancis akan terhalangi untuk dijual di Belanda. Prancis memenangkan kasus tersebut.

Sebagai tambahan, untuk mengkonsolidasikan dan mempolitisir perlawanan-perlawan an lokal yang sudah ada—melawan pembuangan limbah beracun, pestisida, penambangan tak terkendali, dan lain sebagainya—demi kesatuan dan dampak politik yang lebih besar, kita perlu mulai mengkoordinasikanny a dalam gerakan nasional dan internasional. Itu sama dengan internasionalisasi pengorganisasian buruh, yang diperlukan karena alasan yang sama.

Banyak gerakan lingkungan di Dunia Ketiga terdiri dari orang-orang yang lingkungan hidupnya mengalami ancaman langsung dari polusi dan ekstraksi sumber daya. Beberapanya secara sadar anti imperialis dan atau sosialis. Tapi gerakan dan organisasi-organisa si Dunia Ketiga tersebut biasanya kekurangan sumber daya untuk melakukan lebih banyak koordinasi internasional. Organisasi-organisa si lingkungan progresif yang berbasis di negeri-negeri yang lebih kaya dapat memainkan peran penting dalam internasionalisasi aktivisme lingkungan, tidak hanya dengan kerja solidaritas jangka panjang, seperti pekerjaan New World Agriculture Group di Nikaragua, tapi juga melalui pembangunan jaringan organisasi-organisa si dan koordinasi aktivisme dalam skala internasional. Contoh dari organisasi yang membantu membangun jaringan internasional dan mengkoordinir aksinya adalah Pesticide Action Network, Greenpeace (yang sudah mengangkat dan melawan ekspor pestisida serta limbah beracun berbahaya), dan mereka yang membantu mengorganisir Fourth Internasional Congress in the Fate and Hope of the Earth yang diselenggarakan di Managua bulan Juni 1989, termasuk Earth Island Institute dan Environmental Project on Central America (EPOCA).

Karena mustahil menerapkan rasionalitas ekologis dalam skala luas di bawah kapitalisme, para pecinta lingkungan dan gerakan lingkungan dapat, dan di beberapa bagian dunia sudah, menjadi agen-agen perubahan revolusioner. Untuk mewujudkan potensi itu, para aktivis harus mengingat bahwa:

• permasalahan- permasalahan ekologi adalah masalah politis dalam makna bahwa masalah-masalah tersebut dihasilkan atau sangat dipengaruhi oleh kesenjangan- kesenjangan kontrol atas sumber daya dan kekuatan politik di antara kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa;
• ekologi tidak dapat menjadi program politik itu sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari analisa dan program yang lebih luas;
• perlu memehami kapitalisme, dan khususnya dinamika akumulasi modal, agar mengerti mengapa kerusakan lingkungan terjadi dan akan terus berlanjut dalam dunia yang kapitalistik;
• oleh karena mobilitas dan ekspansi modal, serta melemahnya negara-bangsa, maka perlu mengkoordinasikan strategi secara internasional.

Terjemahan ini petikan dari The Politics of Social Ecology, salah satu esai yang dimuat dalam kumpulan Renewing the Earth, The Promise of Social Ecology. Ini kumpulan yang merayakan karya Murray Bookchin.

Ekologi sosial menuntut penghapusan segala bentuk hierarki dan dominasi. Pertanyaan politis yang muncul kemudian adalah, apakah hal itu berarti penolakan total terhadap politik atau apakah masih memungkinkan sebuah politik tanpa hierarki dan dominasi.

Murray Bookchin tampil paling jelas menyuarakan visi masyarakat ekologis yang menghapus hierarki dan dominasi. Dalam prosesnya, ia mulai dengan membedakan antara masyarakat, politik dan negara, dengan cara tertentu, sehingga memungkinkan menggapai wilayah politik yang berjarak, yang berbeda dengan masyarakat dan negara. Misalnya, orang bisa menghapus negara tanpa harus menghapus bentuk-bentuk politik. Bentuk politik yang diperjuangkan Bookchin, yang dinilainya paling cocok dengan masyarakat ekologis, bolehlah kita sebut sebagai‚ demokrasi swa-kelola’. Elemen yang terpentingnya adalah kedirian yang mengelola demokrasi, sebuah publik otentik yang terdiri dari sekumpulan diri, kelompok-kelompok afinitas yang akan membentuk ‚tisue sel’ masyarakat tertentu dan tindakan-tindakan politis dari aksi langsung dan demokrasi langsung.

Demokrasi swa-kelola punya tujuan khusus. Yakni agar setiap anggota masyarakatnya, memiliki kemampuan kontrol efektif terhadap kehidupan dirinya masing-masing. Ini berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang mampu dan kompeten melakukan kontrol-kontrol tertentu. Untuk mencapai kontrol ini, yang diperlukan adalah menghapus semua konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politis, sehingga kekuasaan pengambilan keputusan terdistribusi secara setara meliputi keseluruhan masyarakat. Bentuk-bentuk kontrol yang dimiliki individu kelak, tidak akan berarti kontrol terhadap yang lain, melainkan kontrol dengan mereka di dalam dewan-dewan publik hasil demokrasi langsung. Soal kontrol ini juga jangan dikacaukan dengan konsepsi instrumental tentang kontrol terhadap sesuatu, sebagai obyek atau alat untuk mewujudkan kepentingan seseorang. Konsep yang belakangan ini mengarah ke obyektifikasi dan dominasi dari mereka yang difungsikan sebagai alat. Karena itulah mungkin akan lebih baik berbicara tentang ‚partisipasi setara dalam proses politik’ ketimbang ‚kontrol individual’.

Partisipasi setara, digabungkan dengan organisasi non-hierarkis, menawarkan basis untuk demokrasi swa-kelola tanpa spesialisasi politis yang, dengan struktur dasarnya, memang diniatkan untuk menjaga berkembangbiaknya dominasi politik dan ketimpangan kekuasaan. Tapi demokrasi swa-kelola tidak bisa ditangkap dalam pengertian institusional atau istilah-istilah struktural yang sepenuhnya murni. Seperti juga bentuk-bentuk organisasi politis lainnya, ia juga mengandaikan konsepsi-konsepsi tertentu tentang masyarakat. Partisipasi setara itu sendiri membutuhkan kesetaraan sosial. Tapinya juga bukan kesetaraan dalam arti setimbang. Melainkan, dalam istilah Bookchin, kesetaraan substantif yang digambarkannya sebagai ‚kesetaraan dari ketimpangan’. Untuk yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama — bukan sekedar sebuah kesempatan yang sama — untuk turut serta dalam manajemen urusan-urusan sosial, dibutuhkan tindakan pengimbangan bagi orang-orang yang sebelumnya tidak punya kemampuan untuk itu. Dengan demikian mereka bisa turut serta dalam kehidupan sosial pada tingkatan yang sama dengan yang lain. Selain memperlakukan semua orang secara sama, orang juga diperlakukan dengan cara yang paling sesuai dengan situasi mereka.

Betapapun, hal ini tidak berarti diterimanya relasi timpang yang inheren dalam status dan kekuasaan. Relasi dominan yang didasarkan pada kelas, seks atau ras tidak sesuai dengan konsepsi demokratis kehidupan sosial. Yang begituan tidak bisa dialihkan atau diimbangi dengan sesuatu, tapi harus dihapuskan. Guna memungkinkan setiap orang turut serta dalam urusan-urusan sosial pada tingkatan yang setara, dibutuhkan bukan saja tindakan menyamakan kemampuan terlebih dahulu, tapi juga penghapusan dominasi dan ketimpangan kekuasaan dalam relasi interpersonal.

Partisipasi setara, jika mau lebih dari sekedar formalitas doang, juga membutuhkan, secara kasar saja, kompetensi sosial yang setara dalam manajemen kehidupan publik. Dengan kata lain, manajemen-diri punya anggapan awal tentang sesosok diri yang kompeten untuk mengelola masyarakat secara langsung. Sesosok diri yang terbentuk tidak hanya melalui keikutsertaan dalam proses demokratis itu sendiri, tapi juga melalui interaksi dengan yang lain dalam berbagai relasi sosial yang egaliter dan sukarela. Melalui interaksi tertentu inilah seseorang mengembangkan karakter moral, identitas personal dan berbagi nilai-nilai dan keyakinan sehingga memungkinkan orang untuk terlibat dalam wacana rasional dengan yang lain. Kosakata berbagi moral dan nilai-nilai dalam konsep intersubyektif ini menawarkan basis bagi penjadian, secara saling menguntungkan dan dapat dimengerti, keberagaman praktek-prektek sosial dalam kehidupan sehari-hari – misalnya dalam hal janji atau saling berjanji. Diri yang kompeten secara sosial, dengan demikian, beranggapan awal tentang masyarakat yang disuarakan dengan segenap kekayaannya dan dari situlah ia terus berkembang.

Tanpa hal itu, sosok diri akan terkikis menjadi sosok teralienasi, ego yang berdiri sendirian dan lapuk dimakan erosi, moralitas menjadi sekedar ekspresi selera yang sewenang-wenang dan nalar dikikis statusnya cuma sebagai alat untuk mencapai kesewenangan selera itu. Proses ini lebih diperburuk dengan dihantarkannya setiap elemen pemaksaan atau dominasi ke dalam kehidupan sosial. Bukannya bertindak sesuai dengan nalar mereka masing-masing, orang jadinya malah bertindak di atas dasar bujukan dan ancaman. Nalar akan digunakan untuk memanipulasi dan mendominasi yang lain. Nalar menjadi instrumen kehendak untuk berkuasa ketimbang sebagai perkakas pencerahan dan penyadaran yang saling berbalasan. Jika pengambilan keputusan demokratis menjadi lebih sebagai penjumlahan total selera yang sewenang-wenang dan nalar condong sebagai instrumen ambisi, perkembangan ‚nalar’ publik yang meninggikan subyektivitas individual, yang diciptakan melalui interaksi dengan yang lain dalam keberagaman situasi dan relasi, menjadi kebutuhan utama yang tak tertolak.

Soal ini membutuhkan transformasi masyarakat yang beranjak mulai dari relasi sosial yang paling dasar terus bergulir ke atas. Di tengah masyarakat kontemporer, tampaknya locus primer pembentukan karakter dan perkembangan kesadaran berada pada relasi keluarga inti. Lantaran ia dibesarkan oleh struktur patriarki, maka ia menawarkan model yang tidak sesuai bagi masyarakat ekologis. Ia menyuntikkan karakter otoriter, menyebarkan kepasrahan terhadap penguasa dan memangkas tumbuh-bebasnya individualitas perempuan. Ia adalah dominasi laki-laki yang dilembagakan dan disucikan oleh Gereja dan Negara.

Kendati kesan bagusnya ia bersifat sukarela, diijinkannya relasi perkawinan, sekali ia diberikan, hanya bisa ditarik kembali lewat ijin Negara dan Gereja. Di dalam relasi perkawinan itu sendiri, di banyak kawasan, perempuan masih tetap tidak bisa melepaskan diri dari relasi seksual, karena perkosaan oleh suami masih diluar kewenangan hukum. Basis kesepakatan perkawinan cenderung sebagai samaran dan mengkacaukan sifat aslinya. Para perempuan di kebanyakan masyarakat, walaupun statusnya berada di bawah para lelaki, toh sering digambarkan sebagai individu yang bebas dan setara dalam relasi yang sukarela. Dalam pertukaran dengan keamanan dan perlindungan yang mengada-ada (yang melahirkan epidemi kekerasan terhadap perempuan dalam relasi keluarga), perempuan memberikan pelayanan seksual, membesarkan anak dan tenaga buruh tak berupah. Bahkan dibawah standar borjuis, itu pun bukan pertukaran yang adil.

Guna menjamin partisipasi setara lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosial, sangatlah prinsipil untuk menjamin bahwa relasi antar lelaki dan perempuan benar-benar berada dalam kesepakatan egaliter dan sukarela. Kedua jenis kelamin itu harus bebas berkembang sebagai individu sesuai dengan kebutuhan dan hasrat masing-masing. Keduanya membutuhkan bentuk baru persekutuan intim yang ramah, didalamnya masing-masing mengembangkan kapasitas individualnya untuk bertindak dalam kooperasi dengan yang lainnya dan untuk mengolah penilaian politis dan moral. Asosiasi bentuk baru ini, yang akan membentuk dasar ‚sel tisue’ masyarakat ekologis, akan berupa kelompok-kelompok yang karib, kelompok afinitas.

Kelompok afinitas adalah sebuah asosiasi kecil, non-hierarkis, sukarela dari individu-individu yang saling berbagi tidak hanya impian-impian dan tujuan-tujuan tertentu, melainkan juga ‚kebutuhan untuk mengembangkan relasi sosial libertarian yang baru antar mereka, secara slaing menguntungkan saling belajar, berbagi problem dan mengembangkan ikatan dan aktivitas baru, non-sexist, non-hierarkis ’(1). Kekariban kelompok kecil dan karakter kesukarelaannya, menumbuhkan solidaritas sejati dan pengenalan mutual dari otonomi dan harga diri masing-masing orang. Keterpaksaan biologis dan volunterisme pura-pura dari kontrak perkawinan akan digantikan oleh komitmen sukarela kepada modus organisasi yang non-hierarkis dimana setiap orang menikmati status dan tanggungjawab yang sama. Melalui interaksi kelompok afinitas, orang-orang mengembangkan kepekaan non-hierarkis dan kompetensi sosial dari diri yang terbebaskan bagi sebuah masyarakat swa-kelola.

Kelompok afinitas tidak membentuk sebuah unit yang terisolasi dari masyarakat. Ia berakar dari lokalitas autentik dirinya dan tergabung dengan kelompok-kelompok lain dalam jaringan kerja horisontal secara berkelanjutan, perlahan tapi pasti berkembang merespon tantangan kebutuhan dan kondisi sekitarnya. Akan ada perkembangbiakan ikatan-ikatan sosial yang konstan manakala kombinasi-kombinasi baru dari berbagai kelompok muncul sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan baru. Masing-masing kelompok terdesentralisasi, berada dalam skala manusia dan berdasarkan pada konsensus, serta tetap dapat dimengerti dan responsif terhadap dinamika anggota-anggotanya. Pada tingkatan keorganisasian yang lebih tinggi, koordinasi bisa dicapai melalui pemanfaatan perwakilan-perwakilan yang selalu bisa ditarik kembali kewenangannya (recallable) dan dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Bookchin menegaskan bahwa dalam jaringan kerja yang berdasarkan struktur kelompok afinitas, ‘kekuasaan sebenarnya menipis secara beraturan ketimbang meningkat pada setiap lapis koordinasi ke atas’ (2).

Sementara kelompok afinitas menyatakan unit sosial paling mendasar dari masyarakat ekologis, aksi langsung menyatakan tindakan sosial melalui itu individu menegaskan kemampuan mereka untuk mengontrol kehidupan milik mereka sendiri. Aksi langsung bukan sekedar taktik, melainkan ekspresi politis dari kompetensi individu untuk secara langsung terjuan berperan dalam kehidupan sosial dan mengelola urusan-urusan sosial tanpa mediasi, perwakilan atau kontrol dari para birokrat atau politisi profesional. Individu menerapkan aksi langsung sebagai pengganti, ketimbang mempercayakan kepada orang lain untuk bertindak bagi kepentingan dirinya. Tindakan ini meliputi aktivitas-aktivitas dalam skala luas, dari mengorganisasikan kerjasama sampai ke untuk membangkitkan resistensi tanpa kekerasan terhadap kekuasaan atau kewenangan. Struktur kelompok afinitas kerap menawarkan wahana yang cantik bagi terselenggaranya aksi langsung, yang menempatkan komitmen moral di atas hukum positif. Hal ini tidak berarti sebagai satu-satunya upaya yang terakhir jika cara lain gagal dijalankan. Tawaran itu sekedar jajaran pilihan untuk melakukan sesuatu. Ia memungkinkan warga untuk mengembangkan sentuhan baru rasa percaya diri dan sebagai kesadaran kuasa individual dan kolektif mereka. Didasarkan pada gagasan bahwa seseorang bisa mengembangkan kompetensi sosial dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri hanya melalui latihan, maka ia mengajukan bahwa seluruh anggotanya secara langsung memutuskan masalah-masalah penting yang mereka hadapi. Dalam ruang politik, hal ini menegaskan penerapan demokrasi langsung. Ketimbang memasrahkan diri pada wakil-wakil hasil pemilu, orang-orang dan warga mengolah keputusan-keputusan politik oleh diri mereka sendiri di dewan-dewan umum.

Bagi Bookchin, demokrasi langsung menuntut desentralisasi dan skala manusia, ‚penataan kehidupan kota sebagai bentuk yang dapat dimengerti dari kehidupan publik’, yang mana tidak hanya bentuk-bentuk, struktur dan organisasi sosial yang dilahirkan komunitas itu bisa dimengerti oleh setiap orang, tetapi juga ‚sesungguh-sungguhnya individu-lah ….yang membentuk sosok kewargaan’ (3). Anggota-anggota komunitas bertemu dalam dewan-dewan demokratis secara langsung, bisa memperdebatkan masalah-masalah bersama dan menyusun kebijakan-kebijakan demi tercapainya tujuan-tujuan kolektif. Keturutsertaan dalam proses politik punya dampak edukatif, menciptakan sebuah ‚pembesaran mentalitas’ yang tidak terjerat kepentingan-kepentingan sempit yang tertentu dan menumbuhkan penilaian politis yang autentik. Debat publik dan diskusi membantu mengembangkan konsepsi bersama tentang kebaikan publik yang mengacu kepada kehidupan sosial yang mau ditata dan konflik yang mau diatasi. Relasi sosial menjadi transparan bagi semua dan menjadi pokok yang berada dibawah kontrol manusia. Melalui komunikasi berhadap-hadapan muka langsung, warga mengembangkan kesadaran diri dan komunal. Setiap orang merasa sebagai bagian sebuah kehadiran fisik, sesosok tubuh politik, di dalamnya ia adalah sepenuhnya anggota aktif. ‚Partisipasi langsung dalam kehidupan sosial dan pengembangan daulat-diri secara mutual memperkuat masing-masing orang untuk membentuk kebajikan dan komitmen kewargaan dari setiap warganya, (4)’ tulis Bookchin.

Keikutsertaan dalam dewan harus terbuka lebar bagi segenap anggota komunitas. Ini membutuhkan lebih dari sekedar tanda diterima formal bagi keanggotaan individual. Setiap orang memerlukan alat, perkakas, yang memadai agar memungkinkan ia berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang luas dan bobot perannya setara dengan yang lainnya. Ini adalah kebutuhan ‚minimal mutlak’ dari jaminan material dan waktu bebas bagi semua. Ada satu kepentingan publik yang penting dalam organisasi produksi dan konsumsi dalam masyarakat ekologis, yang menjamin ‚minimal mutlak’ dan untuk memastikan bahwa teknologi tepat-guna dan metode-metodenya, secara ekologis, digunakan. Hanya untuk alasan inilah, kepemilikan privat alat-alat produksi tidak sesuai bagi masyarakat ekologis. Kewenangan privat seorang boss dan eksploitasi buruh upahan, tidak cocok dengan karakter relasi bebas dan sukarela dari masyarakat swa-kelola. Kendati tempat kerja, melalui dirinya sendiri, tidak menyatakan sebuah ruang publik yang autentik, ia tetap perlu diorganisasikan sesuai prinsip-prinsip swa-kelola para pekerja.

Kebijakan sosial harus diputuskan oleh semua anggota komunitas di dalam dewan umum. Namun jika penerapan kebijakannya membutuhkan serangkaian tindakan administratif, hal ini bisa dicapai melalui ‚badan administratif terbatas yang berada di bawah aturan rotasi, recall, pembatasan masa jabatan dan, apabila memungkinkan, dipilih melalui penyaringan’ (5). Ini akan menjaga berkembangnya spesialisasi politik dan munculnya birokrasi permanen dengan kepentingannya sendiri dan agenda untuk mencengkeram. Relasi antara komunitas-komunitas dapat didasarkan pada konsepsi anarkis tentang federalisme – sebuah asosiasi yang terus meluas, yang terfederasi secara bebas dari komunitas-komunitas otonom.

Orang bisa menjelaskan sketsa awal dari demokrasi swa-kelola; sedangkan segala detail-detailnya akan memerlukan penerapan dalam praktek melalui individu-individu bebas yang terasosiasi dalam beragam kelompok-kelompok sukarela yang terorganisir secara non-hierarkis. Meskipun demikian, ada beberapa isu umum yang dapat diangkat merujuk ke ajuan Bookchin untuk demokrasi langsung dan relasinya dengan ideal-ideal ekologis sebuah masyarakat tanpa hierarki dan dominasi.

Satu yang terpenting dari pemikiran Bookchin, adalah bahwa memungkinkan untuk menyelenggarakan politik tanpa Negara. Di atas wilayah aktivitas dan relasi sosial sehari-hari, apakah di tempat kerja atau dalam kekariban kelompok afinitas, ada sebuah kebutuhan akan ruang publik yang autentik di mana seluruh anggota komunitas bisa saling bertemu untuk berdebat atau mendiskusikan masalah-masalah, dan untuk memutuskan tindakan-tindakan demi kepentingan umum. Untuk menyatakan bahwa pemerintah bisa digantikan oleh bengkel kerja dan administrasi sederhana, sebagaimana pernah dilakukan Proudhon, menunjukkan sebuah kesalahpahaman tentang peran kerja dalam masyarakat. Tempat kerja hanyalah satu kawasan di dalamnya orang-orang berasosiasi. Kepentingan-kepentingan yang direpresentasikannya terlampau terbatas dan sempit untuk menjangkau kepentingan umum yang melibatkan segenap anggota komunitas.

Begitu juga administrasi : ia tidak lagi sesederhana sebagaimana dibayangkan sosialis abad ke 19 seperti Proudhon. Bahkan badan administratif yang dibatasi bisa membiakkan kepentingan-kepentingannya sendiri dan merebut kontrol atas wilayah-wilayah tertentu kehidupan sosial dari komunitas pada umumnya. Pengawasan institusional, seperti pembatasan masa jabatan dan seleksi melalui penyaringan, amatlah perlu untuk menjaga badan administratif agar ia tidak menghisap sumber kekuasaan sosial lalu berdiri terpisah. Proudhon sendiri menyadari keterbatasan pandangan-pandangan awalnya dan lalu mendukung bentuk demokrasi langsung dan federalisme dalam karya-karyanya yang belakangan (6).

Kepercayaan begitu saja pada spontanitas juga bisa salah tempat. Orang tidak bisa hanya berserah di bawah naungan Tuhan untuk memastikan bahwa kehidupan sosial akan tumbuh seiring garis libertarian. Pada masyarakat tertentu, beberapa orang toh menikmati keuntungan-keuntungan di atas yang lainnya, sesuatu yang terjadi dengan simpel lantaran kebajikan di kondisi sekitar personal tertentu, karena bakat individual yang lebih menonjol dan, terkadang, karena peristiwa-peristiwa kebetulan. Bahkan dalam sebuah masyarakat yang sepenuhnya berdasarkan asosiasi sukarela, asosiasi-asosiasi mungkin tampil menguntungkan bagi segmen tertentu di masyarakat di atas beban segmen lainnya. Manakala tidak ada perangkat instusional yang mengurusi perbedaan keuntungan dan kekuasaan, atau yang menjaga mereka dari disparitas itu sedari awal, konflik sosial terbuka dan pergumulan akan pecah. Jika tidak ada arena bagi artikulasi publik mengenai nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial, tatanan mungkin tergelar melalui kepatuhan tak terpikirkan kepada kebiasaan sosial dan tradisi, yang tetap tak teruji melalui kesadaran kritis.

Dalam demokrasi swa-kelola, keganjilan-keganjilan takdir digantikan oleh kontrol sosial yang sadar, melalui individu-individu bebas yang sadar dan kompeten secara sosial dan antar mereka saling terasosiasikan. Setiap anggota komunitas punya suara yang sama dalam mengelola urusan-urusan sosial. Relasi sosial tampil transparan di bawah sorotan diskusi dan debat publik. Tebal-gelapnya kebiasaan dan tradisi digantikan oleh artikulasi sadar komunitas dalam dewan yang setiap aturannya dipatuhi. Masyarakat tampil otonom dalam arti mengatur-diri sepenuhnya. Pada saat yang sama ketika warga diikat oleh aturan yang mereka ciptakan, mereka tetap berdiri superior terhadap sekumpulan aturan tersebut. Maksudnya, memungkinkan bagi mereka untuk mengubahnya setiap saat, sepanjang kebutuhan dan kondisi sekitar yang baru memang menuntut itu. Dewan menawarkan sebuah forum untuk ekspresi bagi seluruh kepentingan yang banyak itu, yang berasal dari berbagai anggota komunitas, dan tidak hanya kepentingan-kepentingan khusus dari kelompok-kelompok tertentu saja – misalnya, kelompok buruh atau lelaki saja. Dengan demikian memungkinkan berkembangnya kepentingan umum yang sejati dan pada akhirnya untuk kemungkinan meninggikan pengertian kepentingan yang bisa menjangkau solidaritas dan komunitas.

Begitu demokrasi swa-kelola menciptakan sebuah wilayah publik yang berbeda dengan yang semata-mata sosial, maka ia menciptakan sebentuk politik yang berbeda dengan Negara. Negara adalah sebuah organisasi hierarkis yang menerapkan kekuasaan dan kewenangan terpusat terhadap segala sesuatu yang ia klaim berada di bawah jurisdiksi atau kewenangannya. Partisipasi setara di bawah Negara modern, jelas mustahil mengingat begitu besar dan kompleksnya Negara. Negara tidak akan hadir tanpa birokrasi permanen dan aparat yang memaksakan tatanan terhadap massa yang tak patuh, yang dijauhkan dari kekuasaan yang real.

Demokrasi swa-kelola, sebaliknya, terdesentralisasi sehingga kehidupan sosial berada dalam skala yang dapat dimengerti. Semua anggota komunitas berpartisipasi setara dalam aturan sosial. Tak seorang pun yang ditendang keluar dari dewan, itulah kursi sejati kekuasaan sosial kolektif. Dewan umum dan bentuk-bentuk lain asosiasi, dari kelompok afinitas sampai tempat kerja, diorganisasikan di atas basis non-hierarkis. Kewenangan tersebar ke seluruh anggota komunitas. Birokrasi dijaga oleh, apabila diperlukan, struktur badan administratif terbatas yang bisa di-recall, dibatasi masa jabatannya dan diseleksi lewat penyaringan. Tidak ada kebutuhan akan aparat yang memaksa, sebab warga berada di bawah aturan yang mereka ciptakan sendiri dan bisa berubah.

Negara, utamanya, adalah sebuah organisasi yang diluar kemauan. Mereka yang menolak kewenangannya dan mengabaikan aturan-aturannya akan dibui atau diasingkan. Guna membangun bentuk politik yang sepenuhnya berbeda dengan Negara, demokrasi swa-kelola harus berada dalam kerangka kesukarelaan. Hanya mereka yang sukarela bersepakat ikut serta dalam dewan yang bisa terikat dalam keputusan-keputusannya. Jurisdiksi atau cakupan kewenangannya tidaklah didasarkan pada geografi atau sekumpulan kekuasaan tertinggi, melainkan di atas pengertian kewajiban yang dia tentukan sendiri. Dengan berasosiasi bebas dengan yang lain untuk maksud pengambilan keputusan kolektif, warga membuat ikatan horisontal tentang kewajiban politik antar mereka sendiri, ketimbang antar mereka dengan kumpulan yang terpisah seperti ‚Negara‘ (7).

Sebentuk pengertian tentang kewajiban yang ditentukan sendiri, amatlah perlu untuk memastikan bahwa demokrasi swa-kelola memang membangun bentuk organisasi politik yang benar-benar mengenyahkan dominasi. Ia mendasarkan diri pada gagasan bahwa pilihan demokratis haruslah analog dengan tindakan sosial memberi janji. Sebuah pilihan adalah tindakan publik untuk berkomitmen, dengan itu seseorang mengikatkan perilaku di masa selanjutnya. Penerapannya mengandaikan kompetensi sosial untuk memberikan penilaian politik, seperti halnya juga sebuah janji yang mengandaikan kemampuan untuk membuat penilaian moral. Setiap individu harus memutuskan apakah dia sebaiknya meneguhkan diri pada sekumpulan aturan di masa selanjutnya. Dengan demikian, mengeluarkan sebuah janji dan memilih demokrasi langsung mengandaikan – dan bukannya mengabaikan — adanya otonomi individu, kemampuan bernalar secara kritis dan bebas memilih tindakan-tindakannya sendiri.

Referensi

Graham Baugh, filosof politik yang menulis tentang teori anarkis. Esai-esai dan kajiannya terbit di Telos, Our Generation dan jurnal-jurnal lainnya.

[1] Murray Bookchin, Toward An Ecological Society (Montreal: Black Rose Books, 1980), hal. 48. Esai Bookchin dalam kumpulan ini bagusnya dibaca sepenuhnya. Ringkasan pendek yang diajukan di sini tidaklah bisa digunakan untuk menilai pandangan-pandangannya.
[2] Ibid., hal. 49
[3] Ibid., hal. 187-188
[4] Ibid., hal. 238
[5] Ibid., hal 216
[6] Lihat, misalnya, Pierre-Joseph Proudhon, The Principle of Federation, terj. R. Vernon (Toronto: University of Toronto Press, 1979)
[7] Diskusi lanjutan tentang kewajiban yang ditentukan sendiri, diturunkan dari Carole Pateman, The Problem of Political Obligation (London: John Willey & Sons, 1979)

Aliansi kaum proletar dengan gerakan lingkungan hidup/konservasi alam untuk menyelamatkan manusia dan bumi (Tjuan).
Almarhum Judi Bari adalah salah satu aktivis “Earth First” yang merupakan sebuah organisasi konservasi alam yang sangat radikal. Judi adalah termasuk orang yang pertama-tama menjembatani komunikasi antara aktivis gerakan lingkungan hidup dan buruh perhutanan. Sewaktu Judi dan Earth First pertama-tama berkampanye untuk menghentikan penebangan hutan di California Utara, dia dan aktivis-aktivis lainnya dimusuhi oleh para pekerja perhutanan yang bekerja untuk sebuah perusahaan perkayuan raksasa. Dia dengan berhasil mendidik pekerja hutan di Amerika Utara mengenai pentingnya perlindungan hutan sebagai jaminan pekerjaan bagi mereka di masa depan dan lebih penting lagi sebagai penopang kehidupan umat manusia. Judi juga menjelaskan kepada pekerja-pekerja hutan tersebut tentang bagaimana pelecehan kaum proletar dan pengrusakan bumi berjalan seiring dalam sistem kapitalisme. Dengan kampanye konservasinya, Judi juga ikut berkampanye dengan pekerja hutan menuntut perbaikan kondisi kerja mereka. Dengan kehebatannya berkomunikasi, Judi mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan ideologi para pekerja perhutanan tersebut. Karena pengaruhnya, Judi dianggap berbahaya oleh perusahaan-perusahaan perhutanan besar. Dia hampir saja meninggal ketika bom yang ditanam di dalam mobilnya meledak. Percobaan pembunuhan terhadap Judi dicuragai dilakukan oleh agen-agen FBI dan banyak bukti yang mendukung kecurigaan tersebut (ini adalah karena Judi merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar dan bagi kapitalisme). Perjuangan gigih Judi untuk menyelamatkan bumi dan memperbaiki kondisi kerja buruh berakhir ketika kanker payudara yang dideritanya selama bertahun-tahun merengut nyawanya.

Secara umum banyak kaum buruh yang anti aktivis gerakan lingkungan hidup. Alasannya simpel: konservasi alam tidak sejalan dengan pembukaan lapangan pekerjaan, kepentingan konservasi alam dapat melenyapkan/mengurangi pekerjaan. Tentu saja kalau dilihat secara sepintas, alasan demikian cukup masuk akal. Contohnya, usaha perhutanan; kalau ada aktivis konservasi alam yang melarang penebangan hutan atau ingin menguramgi luas hutan yang boleh ditebang, banyak/sebagian pekerja hutan akan kehilangan pekerjaan. Apalagi, bos-bos pemotong kayu itu akan menghasut para pekerja dengan alasan yang sama (dan menyuruh pemotong kayu untuk memusuhi aktivis lingkungan hidup).

Peneliti-peneliti di Amerika telah membuktikan bahwa peningkatan jumlah produksi dari perhutanan tidak diringi peningkatan jumlah pekerjaan yang terbuka di sektor itu, malahan ada penurunan jumlah pekerjaan dalam perhutanan. Pengusaha hutan kaum kapitalis telah membuat usahanya lebih menguntungkan dengan pemakaian pekerja dalam jumlah yang kecil -memakai mesin-mesin untuk melakukan pekerjaan dan memperburuk kondisi kerja bagi pekerja-pekerja yang masih dipakai (contohnya dengan menambah jam kerja, merubah struktur upah, melalaikan kewajiban dalam pencegahan kecelakaan dalam kerja). Ini membuktikan bahwa jumlah hutan yang ditebang sama sekali tidak ada hubungannya dengan jumlah pekerjaan yang ada. Jumlah pekerjaan yang ada bukanlah kesimpulan matematik semata-mata tetapi dipengaruhi oleh ide-ide kaum kapitalis untuk meningkatkan keuntungan mereka.

Kekayaan alam, contohnya pohon di hutan, merupakan modal yang harus dipelihara dan tidak boleh dipotong tanpa diskriminasi. Kalau hutan (modal) digundulkan tanpa perhitungan, cepat atau lambat modal itu akan lenyap. Modal haruslah dikembangkan bukan dihabiskan. Kalau modal itu habis (Pohon di hutan habis dipotong), maka usaha akan bangkrut, yang artinya para buruh hutan itu akan menganggur.

Tetapi apa yang diperbuat oleh perusahaan perhutanan raksasa adalah memperlakukan hutan (modal) sebagai laba. Perusahan ini tidak berkepentingan untuk memelihara hutan itu supaya bisa terus produktif. Kalau mereka sudah menggunduli total sebuah hutan dan mengeruk keuntungan, mereka akan angkat kaki dan mencari hutan baru untuk digundulakn lagi. Dengan sistem perhutanan yang non diskriminasi, seperti yang dipraktekan oleh perusahaan perhutanan raksasa transnasional, buruh cepat atau lambat akan kehilangan pekerjaan. Bukan saja mereka akan kehilangan pekerjaan, karena modal sudah habis (hutan sudah lenyap), kesempatan bagi mereka untuk bekerja di masa depan juga menjadi sangat kecil.

Di beberapa negara, contohnya di Australia dan Amerika, peneliti telah membuktikan bahwa perhutanan skala kecil (yang biasanya dimiliki oleh penduduk setempat) biasanya lebih efisien daripada perhutanan skala besar (misalnya yang dimiliki oleh perusahaan transnasional) -artinya, dari luas hutan yang sama (di daerah dan jenis hutan yang sama), perusahaan skala kecil bisa memproduksi lebih banyak jumlah kayu yang bisa dipasarkan karena sedikit sekali hasil penebangan yang dibuang/dibakar. Penduduk setempat yang mengoperasikan perhutanan skala kecil sadar bahwa hidup mereka sangat tergantung dengan pemeliharaan hutan (yang merupakan midal) -bahwa kalau hutan sudah habis digunduli, mereka akan kehilangan mata pencharian. Tidak seperti perusahaan transnasional mereka tidak dapat dengan mudah hengkang, mencari hutan lain untuk dieksploitasi, karena terbatas dengan dana.

Dalam operasinya, usaha yang dijalankan oleh penduduk lokal lebih berwawasan lingkungan dan dapat lebih menjamin lapangan pekerjaan di masa depan. Implikasinya adalah bahwa perlindungan kekayan alam adalah jaminan pekerjaan untuk sekarang dan di masa depan. Operasi yang mempunyai wawasan lingkungan ini hanya akan terjadi kalau perhutanan dioperasikan oleh kolektif-kolektif pekerja lokal, yang sadar bahwa hidup mereka tergantung dengan manajemen hutan yang baik.

Selain itu, kesadaran tentang pentingnya konservasi alam juga dapat menjadi pemicu untuk membuka lapangan kerja yang ëhijauí yang belum ditelusuri, umpamanya industri eko-turisme.

Kesimpulan dari diskusi ini adalah, bahwa perlindungan alam konsisten dengan:

• perlindungan pekerjaan dan kadang-kadang dapat membantu membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan yang ada juga lebih permanen sifatnya.
• sistem produksi (dan ekonomi) yang efisien.
• peningkatan kesejahteraan buruh, misalnya dengan kontrol kekayaan alam oleh penduduk lokal.