Selama beberapa tahun terakhir, kita telah melihat berbagai gerakan kampus yang berkembang di seputar isu ‘reforma universitas.’ Sebagian kecil dari gerakan ini mampu memiliki basis massa selama periode yang singkat. Beberapa diantaranya membawa perubahan-perubahan kecil dalam hal peraturan dan regulasi kampus. Namun hampir seluruhnya gagal merubah secara radikal komunitas universitas, atau bahkan untuk sekedar mempertahankan eksistensi mereka sendiri. Apa makna dari fenomena ini? Bagaimana kita menghindari hal serupa di masa mendatang? Mengapa harus repot-repot dengan reforma universitas?

Merupakan suatu keyakinan diantara para anggota Students for a Democratic Society bahwa semua isu itu saling terkait. Meski demikian, kita seringkali gagal mengaitkannya dengan cara yang sistematis. Apa sebenarnya hubungan antara peraturan jam asrama dengan perang di Vietnam? Apakah ada satu sistem yang bertanggung jawab atas terjadinya kedua hal ini? Kalau ada, bagaimana sifat dari sistem itu? Dan akhirnya, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Ini adalah pertanyaan-pertanya an yang akan saya coba jawab dengan analisis berikut.

Mengapa reforma universitas?

SDS menamai sistem yang kini ada di negeri ini sebagai ‘liberalisme korporat.’ Dan, kalau kita mau sedikit repot untuk memperhatikan, penetrasinya ke dalam komunitas kampus sungguh mengagumkan. Kalangan elitnya dilatih di akademi-akademi administrasi bisnis kita. Para pembelanya dilatih di sekolah-sekolah hukum kita. Para apologisnya dapat dijumpai di fakultas-fakultas ilmu politik. Akademi-akademi ilmu sosial menghasilkan para manipulatornya. Untuk propagandisnya, sistem ini bertumpu pada sekolah jurnalisme. Ia memastikan pertumbuhannya di masa mendatang lewat akademi-akademi pendidikan. Kalau sebagian dari kita tidak begitu cocok dengan ini semua, maka kita akan dicuci otak dalam divisi-divisi konseling. Dan kita semua mengetahui dengan sangat baik apa yang terjadi di dalam ruang-ruang kelas pengembangan ilmu kemiliteran.

Situasi ini membawa percabangan yang lebih buruk bila kita menyadari bahwa semua fungsionaris ‘bisnis swasta’ ini tengah dilatih dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Perusahaan-perusaha an Amerika tidak begitu kesulitan untuk menaikkan gaji pekerja, terutama ketika mereka bisa mengambilnya kembali dalam bentuk pajak sekolah dan uang kuliah yang dipakai untuk melatih para calon pekerja mereka. Untuk memastikan hal ini, banyak perusahaan memberi beasiswa dan bantuan kepada universitas- universitas. Namun semua bantuan ini hampir selalu mengandung maksud tertentu dari kepentingan mereka sendiri, kalau bukan malah hanya untuk menghindari pajak.

Lebih jauh lagi, kehadiran korporat di kampus dengan sangat aneh mentransformasikan sifat dari komunitas universitas. Contoh paling terang-terangan adalah sistem nilai. Banyak profesor akan sependapat bahwa nilai itu tidak ada gunanya bagi—kalau bukan malah secara positif mengganggu—proses belajar. Namun seluruh komunitas yang telah termanipulasi ini menjawab serentak: “Selain pengambilalihan oleh mahasiswa Universitas Columbia pada tahun 1968, bagaimana lagi perusahaan-perusaha an bisa mengetahui siapa yang layak dipekerjakan (atau untuk siapa Dinas Selektif dirumuskan)?” Dan kita dengan sukaria membelanjakan uang publik untuk mensubsidi usaha-usaha pengujian untuk bisnis swasta.

Yang harus kita lihat dengan jelas adalah hubungan antara universitas dan masyarakat liberal korporat secara luas. Kebanyakan dari kita merasa marah ketika para administrator universitas kita ataupun antek-anteknya berupa Senat Mahasiswa dan BEM menyamakan universitas dan akademi kita dengan perusahaan. Dengan pahit kita menanggapinya dengan pembicaraan tentang ‘komunitas cendikiawan.’ Akan tetapi, kenyataannya mereka itu benar. Lembaga-lembaga pendidikan kita adalah perusahaan dan pabrik pengetahuan. Yang kemarin gagal kita lihat ialah betapa vitalnya pabrik-pabrik ini bagi negara liberal korporat.

Apa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik ini? Apa saja komoditasnya? Jawaban paling jelas adalah ‘pengetahuan.’ Pabrik-pabrik kita ini menghasilkan keahlian yang memungkinkan negara korporat untuk berkembang, tumbuh dan mengeksploitasi masyarakat secara lebih efisien dan lebih luas, baik di negeri kita sendiri maupun di dunia ketiga. Tetapi pengetahuan barangkali terlalu abstrak untuk dipandang sebagai sebuah komoditas. Konkretnya, komoditas pabrik-pabrik kita adalah hal-hal yang berpengetahuan. Para pejabat AID (Agency for International Development / Agensi Pembangunan Internasional) , orang-orang Korps Perdamaian, petugas-petugas militer, para pejabat CIA, hakim-hakim segregasionis, pengacara perusahaan, segala macam politisi, pekerja kesejahteraan, manajer industri, birokrat buruh (dan masih banyak lagi yang dapat saya sebutkan): Dari mana mereka berasal? Mereka adalah produk dari pabrik-pabrik tempat kita tinggal dan bekerja.

Di jurusan-jurusan perakitan di universitas- universitas kitalah mereka dicetak menjadi apa adanya mereka sekarang. Sebagai bagian integral dari sistem pabrik pengetahuan, kita adalah sekaligus penghisap dan yang terhisap. Sebagai sekaligus pengelola dan yang dikelola, kita menghasilkan dan menjadi produk paling vital dari liberalisme korporat: manusia birokratik. Singkat kata, kita adalah semacam pekerja-pengkhianat baru.

Tapi mari kita kembali ke pertanyaan kita semula. Apa hubungan antara peraturan asrama dengan perang di Vietnam? Kasarnya, keduanya merupakan aspek-aspek dari liberalisme korporat, sebuah sistem yang tidak manusiawi dan menindas. Tapi mari lebih kita spesifikasi lagi. Siapakah para penindas dan orang-orang yang melakukan dehumanisasi itu? Singkatnya, mereka adalah para alumnus kita di masa lalu, masa kini dan masa mendatang: produk jadi dari pabrik-pabrik pengetahuan kita.

Bagaimana mereka menjadi seperti sekarang ini? Mereka dibentuk berdasarkan sebuah jalur perakitan yang dimulai dengan anak-anak saat mereka masuk SLTP, dan berakhir saat mereka menjadi birokrat yunior yang mengenakan jubah pelantikan. Dan aturan-aturan serta regulasi in loco parentis merupakan alat yang esensial bersama dengan seluruh jalur perakitan tersebut. Tanpa itu, akan sulit kiranya untuk menghasilkan jenis manusia-manusia yang bisa menciptakan, menyokong, mentolerir, ataupun mengabaikan situasi-situasi seperti Watts, Missisipi dan Vietnam.

Akhirnya, barangkali kita akan bisa melihat hubungan vital antara pabrik-pabrik kita dengan kondisi-kondisi liberalisme korporat sekarang ini bila kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang akan terjadi jika militer mendapati dirinya tanpa ada mahasiswa ROTC, CIA tidak mendapat rekrutan baru, departemen-departem en kesejahteraan yang paternalistik kehilangan pekerja sosialnya, atau Partai Demokrat kehilangan generasi muda apologis liberal dan para juru kampanyenya? Singkat kata, apa yang akan terjadi pada sebuah masyarakat yang manipulatif jika sarana-sarana yang digunakan untuk menciptakan orang-orang yang bisa dimanipulasi itu sudah tak lagi berlaku (sudah lenyap)?

Jawabannya ialah, bahwa pada saat itu mungkin kita akan punya kesempatan untuk melawan dan merubah sistem itu. Sebagian besar dari kita pernah terlibat dalam gerakan-gerakan reforma universitas dari satu jenis atau lainnya. Pada sebagian besarnya, upaya-upaya kita baru menelurkan sangat sedikit hasil. Gerakan Bebas Berpendapat menyala cukup singkat, lalu padam. Pernah ada beberapa lusin komite ad hoc untuk penghapusan aturan ini atau aturan itu. Beberapa dari komite-komite ini sukses, lalu bubar. Sebagian lainnya malah tak pernah bisa berkembang.

Meski begitu, sekurangnya kita telah sedikit berpengaruh. Ketidakpuasan itu ada. Meski apatisme cukup luas dan berakar mendalam, bahkan orang-orang apatis itu berkali-kali mengomel. Para administrator kita kini khawatir. Mereka mengamati kita dengan seksama, mengadakan seminar-seminar tentang Paul Goodman untuk para stafnya, dan mempelajari literatur kita dengan lebih teliti daripada kita sendiri. Mereka menangani ledakan emosi kita dengan sangat hati-hati, mencoba semampu mereka untuk tidak memberi kita peluang mendapatkan isu.

Kita punya satu lagi faktor yang menguntungkan: kita telah melakukan banyak kesalahan, hal mana dapat kita tarik pelajaran darinya. Saya akan mencoba menyebutkannya satu per satu dan menganalisis beberapa diantaranya.

1.) Membentuk kelompok-kelompok yang fokus pada satu isu. Contoh utama disini adalah mengorganisir sebuah komite untuk menghapuskan peraturan jam asrama bagi mahasiswa perempuan diatas usia 21 tahun. Taktik ini punya dua kesalahan. Pertama, sejauh relevansi dipertimbangkan, ini adalah isu yang hanya dirasakan oleh kurang dari 10 persen rata-rata mahasiswa di kampus. Karena itu, nyaris mustahil kiranya untuk memobilisasi sejumlah besar mahasiswa di seputar isu ini dalam rentang waktu tertentu. Kritik yang sama berlaku untuk serikat mahasiswa pekerja (hanya ada ratusan mahasiswa yang bekerja untuk universitas) , peraturan tentang pakaian (hanya kaum hippies yang merasa terganggu), ataupun diskriminasi dalam hal tempat tinggal di luar kampus (banyak mahasiswa kulit hitam yang terlalu borjuis untuk peduli). Kesalahan kedua ialah bahwa sebagian besar dari isu-isu ini dapat diakomodir oleh pihak administrasi. Setelah berbulan-bulan kita melakukan pertemuan-pertemuan , ceramah dan agitasi, petugas disiplin mahasiswa perempuan merubah peraturan itu, sehingga perempuan diatas 21 tahun, dengan izin orang tua dan nilai rata-rata yang cukup tinggi, bisa mengajukan permohonan, kalau dia mau, untuk memegang kunci asramanya sendiri. Masalah besar. Pada tahap ini, organisasi kecil yang bekerja untuk mengangkat isu ini biasanya langsung tenggelam.
2.) Mengorganisir di seputar isu-isu kosong. Para mahasiswa sering mencoba menghapuskan aturan-aturan yang sebenarnya juga tidak ditegakkan. Hampir setiap sekolah punya aturan yang melarang perempuan mengunjungi apartemen laki-laki. Namun aturan ini jarang sekali ditegakkan, kendatipun dilanggar secara terbuka. Karena kebanyakan mahasiswa tidak terbatasi oleh aturan tersebut, biasanya mereka tidak mau berjuang untuk merubahnya. Seringkali malah mereka akan bereaksi negatif, karena merasa bahwa jika isu itu diangkat, pihak admisnistrasi justru akan menegakkannya.
3.) Takut menjadi radikal. Dari waktu ke waktu, kita melembekkan tuntutan-tuntutan kita, dan mengkompromikan diri bahkan sebelum kita memulainya. Dalam rapat-rapat kita, kita berdebat tentang sikap pihak administrasi terhadap kita sebelum mereka benar-benar bersikap seperti itu, bahkan kita membayangkannya secara lebih dahsyat. Kita membiarkan diri kita terintimidasi oleh kata ”bertanggung jawab”. (Sudah berapa kali kita merubah sebuah “Deklarasi Hak-hak Mahasiswa” menjadi “Resolusi tentang Hak dan Tanggung jawab Mahasiswa” yang lembek?) Kita menghabiskan lebih banyak energi untuk meyakinkan para dekan kita bahwa kita tidak menghendaki lahirnya “semacam Berkeley lagi” ketimbang mencoba berbicara kepada para mahasiswa tentang persoalan-persoalan riil.
4.) Bekerja melalui saluran-saluran yang telah ada. Frasa ini sesungguhnya berarti, “Mari kita menangguhkan semuanya sampai akhir tahun.” Kalau kita mendengarkannya, maka kita cukup melakukannya satu kali saja dan sedemikian rupa untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa ini hanya buang-buang waktu.
5.) Menunggu dukungan dari fakultas. Ini sama saja seperti meminta kaum Negro di Selatan untuk menunggu dukungan dari kaum moderat kulit putih. Kita sering gagal menyadari bahwa fakultas itu lebih tak berdaya daripada kita: mereka masih harus memikirkan kesejahteraan keluarganya.
6.) Persoalan legalitas. Kita menghabiskan waktu berjam-jam berdebat diantara kita sendiri mengenai apakah universitas bisa secara legal menghapuskan in loco parentis. Bisa saja kalau mereka mau, atau kalau mereka terpaksa harus menghapuskannya. Lagipula, misalkan itu illegal, apakah kemudian kita harus berhenti, lalu memunguti kelereng kita dan pulang ke rumah?
7.) Mengisolasi diri kita. Dari waktu ke waktu, kita kembali jatuh ke dalam perangkap untuk mencoba mengorganisir orang-orang independen di seputar ”perpecahan antara kubu Greek dan kubu Independen”. Ini seharusnya dipandang sebagai skenario administrasi untuk memecah-belah dan menguasai. Di sisi lain, kita seharusnya tidak membuang-buang waktu untuk berusaha memenangkan dukungan kubu Greek ataupun “pimpinan kampus.” Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan riil yang lebih besar daripada siapapun lainnya. Juga, anggota SDS seringkali memandang dirinya sebagai kantong-kantong intelektual di kampus, padahal seharusnya mereka melihat dirinya sebagai komite pengorganisir untuk kampus secara keseluruhan. Bukannya meluangkan waktu untuk berada di serikat mahasiswa guna membangun obrolan dengan yang lain, kita malah mundur kembali ke “tongkrongan hippies” kita.
8.) Membentuk Universitas- universitas Bebas. Tindakan ini bisa jadi bagus, tergantung bagaimana ia diorganisir. Tapi kita menghadapi risiko bisa terjebak menjadi seperti kaum sosialis utopis yang menarik diri dari perjuangan pekerja di fase-fase awal. Kita bisa merasa terbebaskan di Universitas- universitas Bebas kita; namun, sementara itu, universitas “tidak bebas” yang kita tinggalkan terus-menerus menghasilkan kaum liberal korporat. Kenyataannya, keadaan menjadi lebih mudah bagi mereka karena kita tidak ada di sekitar sana untuk membuat masalah.
9.) Bekerja di dalam badan pemerintahan mahasiswa (Senat dan BEM). Kita hendaknya melakukan ini dengan—dan semata hanya—satu alasan: untuk menghapuskan badan pemerintahan mahasiswa. Kini kita seharusnya sudah menarik pelajaran bahwa Senat dan BEM tidak punya kekuasaan dan, dalam banyak hal, administrasi telah mengorganisir mereka sedemikian rupa sehingga mustahil bagi kita untuk memanfaatkan organ tersebut guna mendapatkan kekuatan kendali. (Dalam sedikit kasus, bisa saja mungkin bagi kita untuk mengambil alih Senat/BEM dan mengancam akan menghapuskannya jika kendali-oleh- mahasiswa tidak dipenuhi). Dari kritik-kritik terhadap kesalahan-kesalahan kita selama beberapa tahun terakhir ini, saya fikir arah kemana kita hendak bergerak kini menjadi lebih jelas. Juga, bila kita pertimbangkan fakta bahwa universitas- universitas kita telah menjadi agen utama bagi perubahan sosial dalam arah 1984, saya kira kita dapat mengerti mengapa kita harus mengorganisir kampus-kampus. (Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa kita harus mengabaikan pengorganisiran di sektor-sektor lain.)

Menuju Sindikalisme Mahasiswa

Dalam analisis sebelumnya tentang universitas (yang tentu saja bukan orisinal pemikiran saya), kita dapat menemukan suatu antagonisme implisit, atau, kalau anda lebih ingin mengatakannya begini, suatu kontradiksi fundamental. Yakni, para administrator akan meminta kita untuk sekaligus berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam sistem pendidikan kita. Dikatakan kepada kita bahwa kita harus membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, namun kita tidak diperkenankan untuk membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya. Kita diberitahu bahwa pendidikan adalah suatu proses yang aktif, namun kita dilatih secara pasif. Kita dikritik sekaligus untuk apatisme dan aktivisme kita. Atas nama kebebasan, kita dilatih untuk patuh.

Sistem ini mensyaratkan agar kita secara pasif menyetujui untuk dimanipulasi. Namun visi kita adalah partisipasi yang aktif. Dan ini adalah tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh para administrator kita tanpa memposisikan diri mereka hingga kehilangan pekerjaan. Itulah sebabnya mengapa kita justru harus mengajukan tuntutan ini.

Apa yang harus dilakukan?

Jelas kita perlu mengorganisir untuk membangun, di kampus-kampus, sebuah gerakan yang tujuan utamanya adalah mentransformasikan komunitas universitas secara radikal. Terlalu sering kita kehilangan kemampuan untuk melihat tujuan ini. Untuk setiap program, setiap tindakan, setiap sikap dan setiap tuntutan, kita harus mengajukan pertanyaan: Bagaimana hal ini dapat secara radikal merubah kehidupan setiap mahasiswa di kampus ini? Dengan mempertimbangkan hal ini, saya menawarkan usulan-usulan tindakan sebagai berikut:

1.) Setiap cabang SDS mengorganisir sebuah gerakan mahasiswa sindikalis di kampusnya masing-masing. Saya menggunakan istilah “sindikalis” untuk sebuah alasan yang krusial. Dalam perjuangan pekerja, serikat-serikat sindikalis berjuang lebih untuk mencapai demokrasi industrial dan kendali oleh pekerja ketimbang untuk perbaikan upah dan kondisi kerja. Serupa dengan itu, dan saya tidak mau terlalu sering mengulang menyebut ini, isu bagi kita adalah kendali oleh mahasiswa (serta yang masih harus diwujudkan, fakultas yang terbebaskan di beberapa wilayah). Yang tidak kita inginkan adalah gerakan mahasiswa yang bertipe serikat-perusahaan yang melihat dirinya sebagai sebuah badan yang, berdasarkan prosedur “liberalisasi,” membantu sebuah administrasi yang paternal untuk membuat aturan-aturan yang lebih baik bagi kita. Yang kita inginkan adalah sebuah serikat mahasiswa dimana para mahasiswa sendirilah yang memutuskan aturan macam apa yang mereka inginkan atau tidak inginkan. Atau apakah mereka memerlukan/tidak memerlukan aturan sama sekali. Hanya organisasi semacam inilah yang memungkinkan adanya desentralisasi dan partisipasi langsung mahasiswa dalam semua keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.
2.) Agar gerakan sindikalis mahasiswa mengambil bentuk berupa dua struktur yang mungkin: sebuah Partai Demokratik Kebebasan Kampus atau sebuah Serikat Mahasiswa Bebas.

a.) Partai Demokratik Kebebasan Kampus (Campus Freedom Democratic Party/CFDP). Ini mungkin di kampus-kampus dimana senat mahasiswa/BEM yang ada sekurangnya secara formal demokratik (yakni, satu mahasiswa satu suara). Idenya adalah mengorganisir sebuah kampanye elektoral untuk putaran satu tahun dengan tujuan untuk mendidik mahasiswa mengenai sistem mereka; membangun keanggotaan massal di asrama dan halaman-halaman tempat mahasiswa tinggal dan beraktivitas; terus-menerus mengejek dan mengganggu rapat-rapat Senat/BEM (misalnya, muncul serentak di sebuah pertemuan dan menyanyikan jingle yang kini sudah jarang terdengar, ”Mickey Mouse Club”); dan pada akhirnya, memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan Senat/BEM. Selama CFDP hanya mendapat kursi yang minoritas, kursi tersebut hendaknya digunakan untuk mengekspos badan yang ada sebagai parodi terhadap ide tentang pemerintahan. Harus diingat bahwa tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membangun suatu kesadaran radikal diantara semua mahasiswa dalam perjuangan yang akan berlangsung berhadapan dengan administrasi.

Apa yang akan terjadi jika sebuah CFDP memenangkan mayoritas kursi? Ia harus segera mendesakkan serangkaian tuntutan (yang sifatnya akan saya bahas nanti) dalam bentuk RUU tentang Hak-hak atau Deklarasi Independensi, atau keduanya. Resolusi semacam ini hendaknya mengindikasikan suatu tenggat waktu kepada pihak administrasi (atau pengawas, atau apapun namanya) untuk menanggapi. Apabila tuntutan dipenuhi, mahasiswa harus langsung merayakan kemenangan revolusi. Kalau tidak dipenuhi, maka CFDP harus langsung membubarkan Senat/BEM, atau membentuk sebuah Senat/BEM di pengasingan. Kedua, CFDP hendaknya segera memulai demonstrasi- demonstrasi massa: melakukan aksi menduduki gedung-gedung administrasi, tempat parkir fakultas, ruang-ruang perawatan/pemelihar aan, dan lainnya; memboikot semua kelas perkuliahan; dan mogok dari kegiatan menjadi asisten pengajar. Singkat kata, keberhasilan aksi-aksi ini (terutama ketika polisi datang) akan menjadi ujian mengenai seberapa maksimal CFDP telah meradikalisasi konstituennya selama dua atau tiga tahun terakhir.

b.) Serikat Mahasiswa Bebas (Free Student Union/FSU). Perbedaan antara FSU dan CFDP terutama terletak pada taktiknya. Di banyak kampus, Senat/BEM bahkan tidak demokratis secara formal; malah, mereka dibentuk hanya dengan pers kampus punya satu suara, dewan interfraternity satu suara, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, kita harus mengabaikan atau mengecam politik kampus atau politik elektoral dari kata ‘oke, ayo’, dan, dengan mengikuti strategi para Wobblies, mengorganisir satu serikat besar dari seluruh mahasiswa. Tujuan pertama dari FSU adalah membangun sebuah lembaga yang merupakan tandingan atas Senat/BEM, yang pada akhirnya akan merangkul mayoritas yang sehat dari badan mahasiswa tersebut. Serikat ini harus mendorong agar para mahasiswa tidak berpartisipasi dalam Senat/BEM, dan agar terlibat dalam agitasi yang aktif, non-elektoral, dan dilakukan dengan praktek langsung. Ini akan mengambil langkah berupa mengorganisir dan mendukung pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Pelanggaran- pelanggaran ini dapat mencakup tidur diluar asrama dan mengadakan pesta-pesta “kebebasan” di apartemen-apartemen terbatas, dengan tanpa kekerasan mengambil alih gedung tempat menyimpan mesin-mesin IBM yang digunakan untuk menentukan nilai ujian, mengkampanyekan untuk merusak kartu-kartu IBM, menganggu kelas-kelas perkuliahan yang dihadiri sangat banyak mahasiswa, mengambil-alih, dan dengan tanpa kekerasan berusaha menduduki dan membebaskan pers dan stasiun radio kampus. Semua ini hendaknya dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga bisa meraih makin dan makin banyak dukungan. Begitu FSU mendapat lebih banyak dukungan daripada yang didapat Senat/BEM, ia harus mendeklarasikan bahwa Senat/BEM tak lagi berlaku, mengajukan tuntutan-tuntutan mengenai administrasi, dan, jika ditolak, mendeklarasikan pemogokan umum.

Jelasnya, keberhasilan entah CFDP atau FSU tergantung pada kemampuan kita untuk mengorganisir suatu basis massa radikal yang memiliki kapasistas untuk perlawanan, dedikasi dan daya tahan yang berjangka panjang. Dengan mengingat kebutuhan akan hal-hal ini, orang dapat dengan mudah melihat mengapa sebuah gerakan mahasiswa sindikalis harus bersifat nasional (atau bahkan internasional) dalam lingkupnya. Akan ada kebutuhan untuk adanya pengorganisir- pengorganisir fulltime yang berkemampuan jelajah tinggi untuk bepergian dari kampus ke kampus. Ketika meletus konfrontasi- konfrontasi kritis, akan dibutuhkan demonstrasi solidaritas dan pemogokan di kampus-kampus lain. Bahkan mungkin akan muncul kebutuhan untuk mengirim bus-bus bermuatan mahasiswa ke sebuah kampus dimana, karena terjadi penangkapan- penangkapan massal, dibutuhkan tenaga-tenaga pengganti. Kembali, kita bisa belajar banyak dari taktik-taktik pengorganisiran Wobblies dan CIO.

3.) Agar gerakan mahasiswa sindikalis mengadopsi penghapusan sistem nilai sebagai isu pokok dan sentralnya. Ini bukan bermaksud mengatakan bahwa isu-isu lain, seperti kekuasaan untuk pengambilan keputusan di dalam Senat/BEM, tidak penting. Isu-isu itu bukan tidak penting; dan dalam situasi-situasi tertentu, isu tersebut bisa jadi sangat penting. Tapi, saya pikir, penghapusan sistem nilai adalah isu yang paling signifikan untuk membangun sebuah gerakan radikal di kampus. Ada tiga alasan mengapa saya berpikir demikian:

c.) Sistem nilai merupakan suatu kondisi umum dari keseluruhan mahasiswa dan komunitas fakultas. Ia adalah penyebab langsung dari sebagian besar kecemasan dan frustrasi mahasiswa. Juga, ia merupakan penyebab alienasi kebanyakan anggota fakultas dari kerjanya. Di kalangan para pendidik kita yang lebih baik dan di hampir semua fakultas, ada suatu konsensus bahwa nilai itu, paling banter, tidak ada artinya, dan kemungkinan besar malah bersifat merusak bagi pendidikan yang sesungguhnya.
d.) Sebagai sebuah isu yang dapat diangkat untuk melakukan pengorganisiran, kehadiran sistem nilai selalu dirasakan. Ujian pada jam pelajaran, ujian tengah semester dan ujian akhir semester selalu muncul seperti tak diharapkan (sedangkan pemilihan pengurus Senat/BEM berlangsung hanya sekali dalam setahun). Setiap kali kita melihat kawan-kawan kita sesama mahasiswa sibuk mempersiapkan diri untuk ujian (sebenarnya, untuk nilai), kita dapat menunjukan kepada mereka bahwa mereka sedang dieksploitasi, dan berusaha mengorganisir mereka. Dalam setiap kelas pelajaran yang kita ambil, sepanjang tahun ajaran, setiap kali dosen kita menilai makalah dan ujian kita, kita bisa melakukan agitasi di ruang-ruang kelas, mengekspos tentang sistem nilai dan mendorong baik kawan-kawan sekelas kita maupun para pengajar agar bergabung dengan kita untuk menghapuskan sistem tersebut.
e.) Penghapusan sistem nilai adalah tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak administrasi tanpa secara radikal merubah bentuk dan tujuan sistem pendidikan kita. Pertama-tama, jika tidak ada sistem nilai, suatu bagian yang signifikan dari para administrator kita akan kehilangan pekerjaan karena tidak ada lagi yang bisa mereka kerjakan. Juga, banyak kelas pelajaran yang diproduksi dalam bentuk program televisi dan semacamnya tidak lagi diperlukan. Karena pendidikan nantinya akan berlangsung melalui kontak personal antara mahasiswa dan dosennya, maka kelas-kelas akan dibatasi jumlah pesertanya. Karena evaluasi terhadap karya mahasiswa tak lagi harus diatur dan distandarisasi secara temporal, maka kecendikiaan (kesarjanaan) independen akan didorong, malah mungkin niscaya dibutuhkan. Akibatnya, negara korporat akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan birokrat-birokrat yunior yang mudah dimanipulasi (dikontrol). Akhirnya, Dinas Selektif akan perlu waktu yang sangat panjang (akan sangat kerepotan) untuk menseleksi kita berdasarkan peringkat.

Dengan alasan-alasan ini, menurut saya penghapusan sistem nilai hendaknya berfungsi sebagai isu ”payung” bagi sebuah gerakan mahasiswa sindikalis, cukup serupa halnya dengan fungsi penghapusan sistem upah bagi gerakan serikat pekerja sindikalis. Di bawah payung ini, banyak isu lain bisa diangkat, tergantung segmen mana dari komunitas mahasiswa yang akan kita ajak, dan tergantung seberapa besar kekuatan yang kita punya pada suatu waktu tertentu.

4.) Agar gerakan mahasiswa sindikalis memasukkan ideologi demokrasi partisipatoris ke dalam isu-isu sekunder. Ini bisa dipandang sebagai upaya kita untuk mensabotase mesin-mesin pabrik pengetahuan yang menghasilkan para pengatur (manajer) dan yang diatur (yang dimanajeri) seperti digambarkan dalam novel tulisan George Orwell,1984. Ada banyak cara untuk melakukannya. Saya akan menyusun daftar beberapa diantaranya:

a.) Mendekati mahasiswa di akademi-akademi keguruan dengan membawa sebuah kurikulum tandingan yang didasari ide-ide Paul Goodman dan AS Neil mengenai pendidikan radikal untuk anak-anak.
b.) Di awal setiap semester, mengajukan permintaan (atau tuntutan) kepada para dosen agar kamu dan kawan-kawan sekelasmu bisa berpartisipasi dalam membentuk struktur, format dan muatan dari pelajaran tertentu.
c.) Mendaftar, menghadiri, mengecam, dan kemudian melakukan aksi meninggalkan (memboikot) kelas-kelas pelajaran yang sangat padat.
d.) Mengorganisir para mahasiswa dan anggota fakultas lainnya yang terbebaskan di jurusan-jurusan tertentu untuk menyusun sebuah model kurikulum tandingan, kemudian mengagitasikannya agar dipakai, terutama lebih karena mahasiswa ikut serta membuatnya, ketimbang dikarenakan keutamaan/kegunaann ya.
e.) Adakanlah persidangan olok-olok yang mengadili wali (ketua senior) mahasiswa laki-laki dan wali mahasiswa perempuan atas ‘kejahatannya terhadap kemanusiaan.’
f.) Dalam kasus mahasiswa perempuan, mengorganisir sebuah federasi desentralis dewan-dewan asrama (soviet?), dimana setiap unit tempat tinggal akan merumuskan seperangkat aturan dan regulasi tandingan; kemudian menggunakannya untuk menggantikan aturan-aturan yang ada, dengan pijakan bahwa para perempuan sendirilah yang membuat aturan tersebut.

Saya yakin bahwa kalau kita menggunakan imajinasi kita, maka kita akan bisa memperluas daftar ini hingga tak terbatas. Dan karena menyertakan filsafat demokrasi partisipatoris di dalamnya, maka saya pikir usulan langkah-langkah ini bernilai intrinsik (esensial). Dan saya juga yakin bahwa langkah-langkah tersebut dapat membawa pengaruh yang menjangkau jauh, karena demokrasi partisipatoris itu seringkali seperti penyakit yang kronis dan menular. Begitu terkena, ia akan menjalari keseluruhan hidup si orang itu serta hidup orang-orang lain di sekitarnya. Efeknya sangat mengacau-balaukan dan bersifat total. Dan dalam sebuah sistem yang manipulatif serta birokratis, artikulasi dan ekspresinya setara dengan sabotase. Merupakan harapan saya kiranya bahwa orang-orang yang terpapar pada ide ini selama masa mereka membangun sebuah gerakan sindikalisme mahasiswa, hidupnya tidak akan sama lagi seperti sebelumnya, terutama setelah mereka meninggalkan komunitas universitas.
***
Makalah tentang sikap yang disampaikan pada konvensi SDS, Agustus 1966.

Translated by: Vetuyara Krishna

———————————-

Masyarakat ini dibagi-bagi menjadi kelas-kelas berdasarkan penguasaannya kekayaannya dan lembaga-lembaganya. Golongan yang berkuasaialah orang-orang yang ’memiliki’ paberik-paberik atau sumber-sumber alam. Ada di antaranya yang punya saham-saham atau jadi ketua dewan perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Biasanya mereka didukung oleh kelas menengah, yang mendapat kedudukannya dalam masyarakat sebagai hasil perlindungan oleh golongan yang berkuasa yaitu menguasai serta mengatur/memecahbelahkan kelas buruh yang melakukan segala pekerjaan yang perlu. Masyarakat macam ini adalah sumber kebanyakan masalah-masalah yang dialami orang-orang kelas buruh di seluruhdunia. Golongen yang berkuasa berfekad menjaga kedudukannya yang istimewa itu maka harus dimusnahkan. Imilah perang kelas. Perubahan yang benar-benar hanya mewujud kalau orang-orang kelas buruh mengorganisir diri sendiri untuk menghadapi masalah-masalah yang dialami mereka. Kita harus memperlengkapi segala sesuatu untuk diri kita sendiri.

Bukannya kita ingin jadi budak-budak yang diperlakukan dengan lebih baik melainkan ingin menguasai nasib kita sendiri. Tindakan langsung melawan perorangan-perorangan serta lembaga-lembaga yang menghalangi tujuan ini sudah perlu. Tidak ada jalan lain. Kekerasan merupakan suatu bagian yang perlu dalam perang kelas. Bukan oleh teroris-teroris yang istimewa melainkan oleh orang banyak. Pihak yang lainlah yang memulai perang tersebut, kitalah yang harus menyelesaikannya !

Masyarakat kelas menimbolkan masalah-masalah lain berdasarkan prasangka-prasangka dari golongan yang berkuasa atau kelas menegah misalnya agama kelamin, suku bangsa, arah nafsu kelamin, cacat. Golongan yang berkuasa seringkali mempergunakan ciri-ciri ini untuk membagi-bagi kelas kita. Kita harus bergabung atas dasar persamaan kita yakni keperluan-keperluan dan latar belakang-latar belakang kelas buruh kita.

Kelas kita harus berjuang melawan pemisahan ini dimana-mana. Yang paling penting ialah CNT-AIT percaya bahwa bidang politik tidakbisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Juga kehidupan sehari-hari tidak bisa dari bidang politik. Kami menolak sayap kiri pekabar injil/sombong yang dinamakan ’revolusioner’. Politik kita harus memuasakan diri kita sendiri serta bersangkut-paut dengan kehidupan sehari-hari.

Orang-orang kelas buruk harus bertanggungjawab pada politik revolusioner progresip. Radikal-radikal kelas menengah yang tidak bisa dipercaya sudah jadi kutuk pergerakan kami sejak permulaan kelas buruh.

Tujuan Kami

Maka tujuan CNT-AIT ialah mempertinggi nafsu berperang serta kesadaran akan diri sendiri kelas buruh dalam mempertahonkan kepentingan-kepentingan dan memecahkan masalah-masalah mereka. Kita harus melakukan ini melalui propaganda, pengikutsertaan giat dan perdebatan sebagai orang-orang yang sederajat

Arti Kata

* CNT = Confédération Nationale du Travail / Confederacion nacional de los Trabajadores
* AIT = Asociacion Internacional de los Trabajadores, in english : IWA : International Worker’s Association http://iwa-ait.org