Semua revolusi modern telah berakhir dengan kembalinya kekuatan negara—Albert Camus

Dewasa ini, “demokrasi” menguasai dunia. Runtuhnya rezim komunis Rusia, pendudukan di Afghanistan dan Irak yang mengatasnamakan demokrasi, sistem Pemilu multipartai yang semakin dipopulerkan di berbagai negara-negara miskin Dunia Ketiga, pertemuan-pertemuan tingkat dunia yang membahas persoalan demokrasi ekonomi, pembantaian warga sipil palestina di Jalur Gaza dan serangan balas dendam pada warga Israel yang tidak bersalah demi kekuasaan modal, juga jadwal Pemilu pada bulan April 2009 di Indonesia—yang selalu diklaim dan digembar-gemborkan sebagai pesta demokrasi. Lalu kenapa kita tidak merasa ada sesuatu yang menggembirakan, jika demokrasi adalah solusi dari segala masalah kita dan dunia? Kenyataannya dunia masih juga berjalan di antara kemiskinan, pengangguran, penghancuran ekologi, penghancuran hak-hak warga oleh korporasi, dan masalah-masalah lainnya. Lebih dari itu, kemandirian komunitas telah menjadi sesuatu yang benar-benar langka. Apakah ada yang salah dengan “demokrasi”? Apakah ada alternatif yang lebih memungkinkan dari “demokrasi”?

Setiap Anak Kecil Dapat Tumbuh Menjadi Seorang Presiden

Bohong. Menjadi seorang Presiden berarti memegang sebuah kekuatan dalam posisi yang hierarkis, sama halnya dengan menjadi seorang milyuner: untuk ada satu orang Presiden, harus ada milyaran orang yang memiliki kekuatan lebih rendah dari dirinya. Dan seperti halnya dengan milyuner, hal yang sama berlaku juga dengan keberadaan seorang Presiden: bukan sebuah kebetulan bahwa kedua tipe tersebut saling menguntungkan, semenjak keduanya datang dari dunia yang memiliki banyak hak-hak istimewa dengan cara membatasi hak-hak kita sebagai orang-orang yang bukan bagian dari mereka. Sistem ekonomi kita, juga sebenarnya tidaklah demokratis, kita semua sudah tahu bahwa sumber kekayaan didistribusikan dengan proporsi yang secara absurd sangatlah tidak adil. Untuk menjadi seorang Presiden engkau harus memulainya dengan memiliki sumber kekayaan, atau setidaknya memiliki kedudukan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi sumber kekayaan. Walaupun apabila memang benar bahwa setiap orang dapat tumbuh menjadi seorang Presiden, hal tersebut tidaklah akan menolong milyaran dari kita yang kebetulan tidak menjadi seorang Presiden—yang masih harus hidup dalam bayang-bayang kekuasaannya. Hal inilah yang menjadi kesulitan mendasar, yang intrinsik, dalam sistem demokrasi representatif[1]—di mana kesulitan tersebut terjadi dalam level paling bawah maupun dalam level teratas. Sebagai contoh: Walikota, bersama beberapa orang politisi profesional, dapat mengagendakan pertemuan-pertemuan yang mendiskusikan masalah-masalah yang dialami oleh warga kota tersebut. Kemudian mereka menghasilkan berbagai keputusan setiap harinya untuk ditaati oleh setiap warga kota, tanpa sekalipun pernah mengkonsultasikannya dengan para warganya. Masalahnya, masalah yang dialami oleh tiap warga pasti berbeda-beda, sehingga mereka yang tidak mengalami masalah yang sama jelas akan merasa keberatan dengan diberlakukannya keputusan sepihak dari Walikota. Tidak perlu heran apabila ketidakpuasan akan terus terjadi. Para warga kota dapat memilih Walikota yang lain, walaupun pilihannya hanya akan kembali ke lingkaran yang itu-itu saja: mereka yang telah disediakan dalam daftar politisi atau calon politisi yang sudah dipilihkan untuk warga kota. Dari pilihan itu, tetap saja kepentingan dan kekuatan kelas dari para politisi tersebut akan selalu bertentangan dengan kepentingan warga kota. Lagipula, para loyalis partai politik selalu saja hanya melakukan hal-hal yang dianggap baik demi mendapatkan kursi kekuasaan dan bagaimana caranya mempertahankan kursi tersebut. Apabila tidak ada Presiden, maka bukan berarti bahwa “demokrasi” kita tersebut kurang demokratis. Masalah mendasarnya adalah korupsi, kepemilikan hak-hak istimewa dan hierarki tidak akan pernah lenyap walaupun kita telah memilih jutaan Presiden; karena cacat tersebut tidak terletak secara personal pada siapa yang menjadi Presiden, melainkan bahwa hal-hal tersebut merupakan metode-metode pemerintahan yang telah melekat erat dalam bentuk pemerintahan apa pun.

Tirani Mayoritas

Apabila anda pernah mengalami suatu masa di mana anda menjadi bagian dari kelompok minoritas yang tidak masuk hitungan sama sekali, sementara kelompok mayoritas memutuskan bahwa anda harus kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi diri anda sendiri tapi dianggap tidak penting oleh kelompok mayoritas, akankah anda hanya menurut demi kepentingan mayoritas? Saat hal tersebut terjadi, benarkah seseorang akan menyadari bahwa kekuasaan sekelompok orang ada karena mereka telah menyingkirkan hak-hak orang lainnya? Kita menerima kebenaran secara mutlak bahwa kepentingan mayoritas lebih penting karena kita tidak pernah percaya bahwa hal tersebut akan mengancam kepentingan kita—dan biasanya mereka, para minoritas yang telah terancam kepentingannya, telah ditutup dulu mulutnya sebelum kita sempat mendengar langsung tentang kondisi yang mereka alami. Tak ada “masyarakat biasa” yang mengakui bahwa dirinya terancam oleh aturan mayoritas, karena setiap orang berpikir ada sebuah “kekuasaan moral” yang menyatakan bahwa kepentingan mayoritas ada di atas segala-galanya: sesuatu yang di dalam kenyataan disebut sebagai fakta dengan merujuk pada standarisasi nilai-nilai yang tidak pernah ditanyakan terlebih dahulu, apakah kita sepakat atau tidak dengan aturan tersebut. Kalaupun hal tersebut tidak disebut sebagai fakta, setidaknya kita begitu sering mendengar hal tersebut dari berbagai teori, yang menyatakan bahwa ide tentang kepentingan mayoritas ada di atas segala-galanya. Dari demokrasi tersentral ala negara-negara Komunis, demokrasi Pancasila, sampai dengan demokrasi pasar yang eksis sekarang ini, kesemuanya tidak pernah mengakomodir kepentingan yang berbeda dari kepentingan mayoritas[2], bahkan jika itu adalah sesuatu yang keliru. Demokrasi dengan aturan mayoritas selalu berakhir dengan keputusan bahwa, apabila segala fakta telah terbukti benar, maka semua orang akan dibuat melihat bahwa hanya ada satu macam cara melakukan sesuatu yang bisa dikatakan benar alias hanya ada satu macam kebenaran. Tak heran jika pola demokrasi seperti demikian tak ada bedanya dengan kediktatoran. Masalahnya, dalam banyak kasus bahkan apabila “fakta” dapat dihadirkan secara jelas pada semua orang (yang jelas tak akan mungkin) beberapa hal tak dapat disetujui begitu saja, yang merupakan bukti bahwa sebenarnya kebenaran tidak hanya satu macam saja. Ada begitu banyak kebenaran di dunia ini, karena masing-masing individu dan lingkungan yang membentuknya punya keunikannya sendiri. Memaksa kebenaran yang bervariatif menjadi kebenaran tunggal akan menghilangkan keindahan yang mewarnai hidup ini. Kita semua membutuhkan bentuk-bentuk demokrasi yang mampu menghitung peristiwa-peristiwa tentang perbedaan kebenaran, di mana kita juga bebas dari sebuah sistem kediktatoran mayoritas sebagaimana kediktatoran kelas yang memiliki hak-hak istimewa.

Aturan Hukum

Perlindungan yang disediakan oleh institusi-institusi legal yang kita miliki sama sekali tidak cukup. “Aturan dan hukum yang adil”, yang dewasa ini diberhalakan oleh mereka yang memang memerlukan perlindungan atas kepentingannya (misalnya tuan tanah atau direktur bank), tidak dapat melindungi setiap orang dari kekacauan atau ketidakadilan; hal tersebut hanya menciptakan arena spesialisasi baru, di mana potensi dan kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh komunitas akan direduksi ke dalam sebuah arena jual beli yang mahal untuk membayar hakim atau pengacara. Masyarakat yang miskin, lemah, dan tidak berdaya, adalah kelompok yang paling akhir diperhatikan oleh aturan hukum yang ada. Di bawah kondisi demikian, potensi mandiri dan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat akan disibukkan pada persoalan pemenuhan kemampuan finansial untuk membiayai institusi pengadilan, bukan digunakan untuk merebut kembali hidup yang telah dirampas. Memapankan keadilan dalam masyarakat melalui penguatan dan pemaksaan kontrol oleh hukum tidak akan pernah berhasil: beberapa hukum hanya dapat menginstitusionalkan apa yang telah menjadi aturan dalam masyarakat. Apa yang kita butuhkan adalah meninggalkan demokrasi representatif, untuk sebuah demokrasi partisipatoris[3] sepenuhnya.

Bukan Sebuah Kebetulan Apabila “Kebebasan” Tak Ada Dalam Kotak Pemilu

Kebebasan bukanlah sebuah kondisi—melainkan sesuatu yang lebih dapat dikatakan sebagai sebuah sensasi—dan hal tersebut bukanlah sebuah konsep akan janji kesetiaan untuk dituju, sebuah sebab yang mendasari tindakan, ataupun sebuah standar yang mengharuskan kita berbaris di bawah satu bendera; melainkan sebuah pengalaman yang harus anda alami sehari-hari yang bila tidak dialami, maka kebebasan tersebut akan meninggalkan anda. Kebebasan bukanlah saat kita beraksi ketika bendera dikibarkan dan bom-bom dijatuhkan hanya demi “membuat dunia aman untuk demokrasi”, tak peduli apa pun warna bendera yang dikibarkan (bahkan juga bendera hitam). Kebebasan tak bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan ataupun doktrin filosofis apa pun. Memberikan kebebasan pada orang lain tak akan mampu memperkuat kebebasan, selain hanya mengekang kemampuan orang tersebut untuk menemukan kebebasannya sendiri. Kebebasan muncul pada saat-saat yang sederhana; saat membuat anak kecil percaya pada sesuatu yang dilakukannya, pada momen-momen bersama dengan beberapa teman dekat dan kerabat, ataupun pada saat para pekerja menolak perintah pimpinan serikat buruhnya, dan kemudian mengorganisir pemogokan mandiri tanpa pemimpin. Apabila kita memang memperjuangkan kebebasan kita, maka kita harus mulai berjanji pada diri kita sendiri untuk selalu mengejar dan menghargai momen-momen tersebut dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkannya. Hal ini jelas lebih baik daripada menghabiskan waktu kita untuk melayani kepentingan partai atau ideologi (apa pun). Kebebasan yang nyata tak akan dapat ditemui dalam kotak Pemilu. Kebebasan bukan sekedar kemampuan untuk memilih satu dari beberapa pilihan, melainkan berpartisipasi aktif untuk membuat pilihan sendiri: membentuk dan mendekor ulang lingkungan di mana pilihan-pilihan tersebut dapat terbentuk. Tanpa hal ini, kita tak akan memiliki apa pun, selain hanya menerima pilihan yang telah ada berulang-ulang kali—membuat keputusan yang hasil akhirnya juga akan selalu sama. Apabila pilihan ada di tangan kita, maka segala sesuatu berarti kemungkinan baru. Dan ketika telah tiba saatnya untuk mengambilalih kekuatan dan kekuasaan atas diri kita sendiri, maka tak akan ada seorang pun yang dapat merepresentasikan diri kita—hal itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara mandiri. Kedaulatan tak akan pernah bisa direpresentasikan, bukan?!

“Lihat, Kotak Suara Pemilu—Demokrasi!”

Apabila kebebasan adalah sesuatu yang berharga di mana telah banyak generasi yang berjuang dan mati untuknya, maka kotak suara Pemilu adalah sebuah pereduksian makna atas kebebasan itu sendiri; seseorang cukup memasukkan pilihan suaranya pada sebuah kotak, kemudian kembali ke tempat kerjanya di mana dirinya tak lagi memiliki kontrol atas hidupnya, yang juga berarti hal tersebut justru tidak dapat dibilang sebagai upaya untuk meneruskan perjuangan demi kebebasan yang telah dilakukan lebih dulu oleh generasi-generasi sebelum kita. Untuk gambaran yang lebih mudah mengenai kebebasan, lihatlah musisi yang sedang melakukan improvisasi musikal bersama beberapa partnernya; ia melakukannya dalam suasana yang menyenangkan, dengan kerjasama yang benar-benar tanpa paksaan, sehingga mereka dapat aktif mencari nada, tempo, dan suasana yang nyaman di mana mereka dapat eksis—semua berpartisipasi untuk mentransformasikan dunia yang sebaliknya juga mentransformasikan diri mereka. Ambil model tersebut dan terapkan pada setiap interaksi kita dengan orang lain, maka anda akan memiliki sesuatu yang secara kualitas jadi lebih baik daripada sistem yang ada saat ini: sebuah harmoni dalam hubungan dan kehidupan manusia—sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Untuk mencapai titik tersebut, kita harus mulai menganggap Pemilu sebagai sebuah ekspresi kebebasan dan partisipasi yang telah ketinggalan zaman dan tak layak dilakukan untuk merengkuh kebebasan yang lebih nyata.

Demokrasi Representatif Memiliki Kontradiksi Dalam Istilahnya Sendiri

Tak ada seorang pun yang dapat merepresentasikan kekuatan dan ketertarikan yang anda miliki—anda hanya akan mendapat kekuatan dengan melakukan sesuatu, dan anda hanya akan dapat tahu apa ketertarikan anda dengan cara melibatkan diri secara langsung. Para politisi telah mengembangkan karirnya dengan mengklaim bahwa mereka merepresentasikan orang lain seolah-olah kebebasan dan kekuatan politis dapat diselenggarakan oleh seorang wakil. Sejujurnya, para politisi yang sering disebut sebagai wakil rakyat, hanya orang-orang yang mewakili kepentingannya sendiri—dan kepentingan kelasnya yang berbeda dengan kita, masyarakat kebanyakan. Kepentingan para politisi yang mencari suara kita adalah mempertahankan sistem yang membeda-bedakan manusia ke dalam kelas-kelas sosial, sehingga mereka dapat menikmati hak istimewa yang hanya tersentral di sekitar mereka saja. Kepentingan kita adalah menghancurkan tersentralnya akses-akses atas hak-hak hidup dan pembagian manusia ke dalam kelas-kelas sosial, di samping memberdayakan dan memandirikan diri kita sendiri. Pemilu adalah ekspresi dari ketidakberdayaan dan ketidakmandirian kita: sebuah ijin yang kita berikan yang menyatakan bahwa kita hanya dapat mengerti kemampuan masyarakat kita melalui orang lain yang nantinya akan mewakili kita. Saat kita membiarkan para politisi tersebut menyediakan pilihan bagi kita, maka hal tersebut tak ada bedanya dengan saat kita menyerahkan urusan teknologi pada para teknokrat, urusan kesehatan pada dokter, tata kota yang kita tinggali pada ahli planologi; kita akan berakhir dengan terus hidup di sebuah dunia yang asing bagi diri kita sendiri, yang walaupun tenaga kita yang menciptakannya, kita tetap tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan selain hanya menunggu diberitahu oleh para pemimpin dan para spesialis tentang apa saja kemungkinan yang kita miliki. Faktanya adalah kita tak perlu memilih satu di antara beberapa kandidat Presiden, merk soft-drink, channel televisi, koran, ataupun ideologi politik. Kita dapat membuat keputusan kita sendiri sebagai individu dan komunitas, kita dapat membuat makanan yang enak dengan tangan kita sendiri, membuat koalisi sendiri, media sendiri, hiburan sendiri: kita dapat menciptakan pendekatan individual kita sendiri pada hidup yang memberi kita semua keunikan masing-masing.

Konsensus

Secara radikal, demokrasi partisipatoris juga dikenal sebagai demokrasi konsensus, sesuatu yang di belahan dunia lain telah dikenal cukup akrab dan bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dari komunitas adat di Amerika Latin sampai pada sel-sel aksi politis posmodern (grup affiniti atau kelompok affinitas[4]) di berbagai negara Dunia Pertama ataupun pertanian organik yang dioperasikan secara kooperatif di Australia. Demokrasi konsensus juga telah berlangsung selama sekian waktu dalam komunitas Sedulur Sikep[5] sampai pada aksi gotong-royong para petani di Kulon Progo yang menolak penambangan pasir besi. Demokrasi konsensus adalah sebuah bentuk demokrasi langsung, yang sangat berbeda dengan demokrasi representatif: para partisipan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan harian, melalui desentralisasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, sehingga pengambilan kontrol atas hidup sehari-hari menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Berbeda dengan demokrasi yang mengandalkan aturan mayoritas, nilai-nilai yang dianut demokrasi konsensus membutuhkan keterlibatan setiap individu secara setara; apabila ada satu saja orang yang tidak setuju dengan sebuah keputusan yang diambil, maka adalah tugas semuanya untuk menemukan solusi baru yang dapat diterima oleh semua. Demokrasi konsensus tidak menuntut agar seseorang menerima kekuatan orang lain atas hidupnya, walaupun hal ini juga bukan berarti bahwa tiap orang tidak membutuhkan orang lain; walaupun dalam soalan efisiensi, hal seperti ini amatlah lamban, tetapi dalam segi kebebasan dan itikad baik, hal tersebut akan mendapat poin yang sangat tinggi. Demokrasi konsensus tidak memaksa orang untuk mengikuti pemimpin ataupun standarisasi nilai, melainkan membiarkan orang lain untuk memiliki tujuannya dan cara pencapaiannya sendiri.

Otonomi

Agar demokrasi langsung dapat menjadi berarti, orang-orang harus memiliki kontrol atas hidup yang berkaitan dengan dirinya maupun sekelilingnya. Otonomi adalah ide di mana pilihan untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri kita masing-masing ada di tangan kita, dan bukan orang lain—apalagi orang yang hanya kita kenal dari poster atau baliho yang dipasang menjelang Pemilu. Otonomi juga berarti bahwa tak ada seorang pun yang dapat menentukan pilihan tentang apa yang harus anda lakukan untuk mengisi waktu dan potensi yang anda miliki—ataupun menentukan bagaimana lingkungan sekitarmu harus dibentuk. Jangan kacaukan hal tersebut dengan “kemerdekaan” individual yang sempit—dalam kenyataannya tak ada seorang pun yang benar-benar merdeka dan mandiri sejak banyak hal dalam kehidupan kita saling terhubung dan tergantung dengan sesama kita (kita terbiasa bekerja dan menyebut diri kita mandiri, padahal kita tetap membutuhkan peran orang lain untuk membuat kita dapat hidup mandiri[6])—kedua hal tersebut hanyalah sebuah mitos individualis sempit yang membuat kita menolak mengakui perlunya keberadaan komunitas. Pemujaan yang berlebih terhadap istilah “mandiri” dalam masyarakat kompetitif menegaskan sebuah penyerangan terhadap siapa pun yang tak mau melakukan pengeksploitasian atas orang lain demi kepentingannya sendiri. Contoh jelasnya terdapat pada istilah otonomi dan mandiri seperti yang sering disebut-sebut oleh media massa dan pemerintah (seperti dalam kata “Otonomi Daerah”[7]). Otonomi yang kita tekankan adalah sebuah hubungan saling ketergantungan yang bebas di antara sesama kita yang berbagi konsensus, seperti pilihan dengan siapa kita bertindak secara bebas demi pembangunan swakelola atas seluruh aspek kehidupan, dll. Otonomi adalah sebuah antitesis dari birokrasi (sebuah hal yang jelas membuat kata “Otonomi Daerah” tampak sebagai sebuah lelucon). Agar otonomi dapat terwujud, segala aspek komunitas, dari teknologi hingga sejarah harus diorganisir ulang agar dapat diakses oleh siapa pun. Agar perjuangan ini menemui titik terang, semua orang harus menggunakan kesempatan akan akses tersebut. Grup-grup otonomis dapat dibentuk tanpa perlu sebuah agenda yang jelas, selama sesama anggotanya mendapat keuntungan dari partisipasi anggota lainnya. Beberapa grup dapat mengandung kontradiksinya sendiri, sebagaimana secara individu kita semua juga seperti itu, tetapi masih tetap dapat bekerja bersama-sama.

Momen-momen di mana kita semua harus diseragamkan di bawah satu bendera, satu model dan satu pola, sudah tak mampu lagi untuk menjawab kebutuhan kita akan kebebasan yang setara. Kita harus mencoba memasuki dunia baru. Grup-grup otonomis harus mengambil sikap yang jelas untuk melawan tekanan dari luar (maupun dari dalam) yang menyatakan bahwa tak ada hak bagi individu untuk menentukan hidupnya sendiri, atau mereka yang berusaha mengilfiltrasi otonomi dan konsensus dengan melakukan penghancuran struktur. Kekuasaan atas otonomi harus dilakukan dengan cara apa pun, termasuk penghancuran struktur status quo dan menggantikannya dengan struktur yang lebih demokratis secara radikal. Sangat tidak cukup saat kita menghancurkan jalanan karena menganggap pembangunan jalan hanya menimbulkan lebih banyak lagi polusi. Kita harus mampu mencari cara seperti menyediakan transportasi gratis, misalnya. Atau contoh lainnya, kita tak cukup sekedar mengkritik pola pendidikan di Indonesia tanpa mencoba membentuk sebuah sekolah dengan pola pendidikan yang berbeda. Tak perlu sekolah besar, cukup sekolah kecil non-formal yang menggunakan pola pengajaran yang progresif.

Aksi Langsung

Otonomi juga berarti aksi langsung, tidak menunggu proposal untuk disetujui oleh “jalur legal” yang selalu memakan waktu yang berkepanjangan dan dana yang mengalir terus menerus tanpa jelas ke mana akhirnya. Mari bangun jalur kita sendiri. Kalau kita ingin orang-orang yang kelaparan mendapatkan makanan, jangan berikan uangmu pada institusi legal yang biasanya membutuhkan biaya-biaya administrasi yang akhirnya uangmu akan habis untuk keperluan birokratis mereka—cari di mana sumber makanan murah dan cukup bergizi, kumpulkan, dan bagikan langsung pada mereka yang mengalami kelaparan. Kalau kamu membutuhkan makanan murah, jangan tunggu sampai ada orang kaya memberimu makanan ataupun mencari tanah kosong dan meminta ijin pada insitusi legal untuk menggunakan lahan tersebut—hal itu hanya akan memakan waktu bertahun-tahun dan jalur berbelit-belit yang malahan akan menghabiskan dana yang kamu miliki. Cari lahan-lahan kosong, tanami dengan tanaman pangan yang mampu tumbuh di tempat tersebut. Langkah berikutnya adalah memelihara dan menjaganya agar dapat tumbuh subur. Akan lebih baik jika dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut secara gotong-royong dengan lebih banyak orang. Kita akan mampu untuk memelihara dan menikmati hasilnya bersama-sama. Apabila ada tuan tanah berusaha meratakan lahan panganmu karena kamu dianggap menggunakan lahan kosongnya tanpa izin, pertahankanlah bersama-sama. Para tuan tanah tersebut terlihat benar hanya karena mereka memiliki uang yang jauh lebih banyak daripada dirimu dan hukum memang melindungi mereka, bukan kalian. Jangan tunggu sebuah ijin legal disahkan untukmu, jangan tunggu mereka yang memegang kekuasaan memberitahu padamu apa yang harus dilakukan dengan hidupmu. Lakukan sesuatu. Saat ini juga.

Federasi Tanpa Pemimpin

Grup-grup otonomis independen dapat bekerjasama dalam sebuah federasi tanpa satu kelompok pun yang memiliki hak lebih untuk memutuskan sesuatu yang merupakan kepentingan semua kelompok. Beberapa struktur sosial seperti demikian tampak seperti sebuah utopia. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itu mampu direalisasikan—tak perlu berharap akan terjadi dalam skala besar, cukup kita lakukan dalam skala kecil terlebih dahulu. Hal-hal besar sendiri selalu lahir dari hal-hal kecil yang terus terakumulasi dan berkelanjutan. Individu-individu yang merasa setuju sepenuhnya dengan keputusan sebuah grup tidak boleh menutup dirinya untuk bergabung juga dengan grup lainnya untuk mengembangkan keinginannya. Agar hal-hal seperti itu dapat berjalan dalam jangka panjang, kita semua perlu untuk tetap mengembangkan sikap kooperatif, saling membutuhkan dan toleransi terhadap generasi yang muncul berikutnya—hal-hal seperti itulah yang kami usulkan saat ini.

Bagaimana Menyelesaikan Perbedaan Masalah Tanpa Perlu Keberadaan Pemerintah Ataupun
Pemimpin?

Dalam struktur sosial di mana partisipasi tiap individu diutamakan, maka harus ada sebuah tekanan untuk mendorong pereduksian kebiasaan-kebiasaan yang merusak dan penuh kekerasan. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang humanis, bukan yang penuh paksaan dan tekanan seperti yang selama ini pemerintah lakukan dengan ancaman penjara dan aparat keamanannya yang terkenal penuh kekerasan—yang hanya memupuk korupsi di antara para petugas hukum dan membenarkan tindakan kriminal yang ada. Mereka yang menolak untuk berintegrasi dengan komunitas manapun, serta menolak bantuan atau masukan dari yang lain, jelas akan menemukan kenyataan bahwa diri mereka akan tersisihkan dari interaksi manusia; tetapi hal tersebut pun lebih baik daripada pengasingan di penjara, seperti yang selama ini selalu berlaku dalam sistem sosial kita. Kekerasan seharusnya hanya dijadikan sebuah alat untuk mempertahankan diri bagi sebuah komunitas, bukannya sebagai alasan untuk menghancurkan komunitas lainnya atas pembenaran superioritas diri seperti yang selama ini juga selalu terjadi dalam sistem sosial kita. Hal ini juga diaplikasikan bagi kelompok masyarakat ataupun grup otonomis yang belum menjalin hubungan baik dengan komunitas kita. Ketidaksetujuan yang memasuki tahapan sangat serius dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti reorganisasi grup ataupun pembubaran. Seringkali individu-individu yang tidak dapat lagi mendapatkan kata setuju dalam sebuah grup ataupun komunitas, justru dapat lebih banyak meraih sukses dalam melakukan pola kooperatif yang dilakukan bersama individu lain di luar komunitasnya yang pertama. Apabila dalam konsensus tak dapat ditemukan kata setuju pada sebuah komunitas, maka grup tersebut perlu untuk dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan saling setuju dalam beberapa aktifitasnya. Hal tersebut memang kadang membuat frustrasi, tetapi hal itu tetap lebih baik daripada akhirnya keputusan dipaksakan oleh sebagian individu yang merasa memiliki kekuatan lebih dari yang lainnya. Semua komunitas independen harus selalu berurusan dengan hal tersebut, suka atau tidak suka, apabila memang tetap ingin membangun sebuah komunitas yang sehat dan terbuka.

Hidup (Ternyata) Tak Memerlukan Ijin

Ini adalah bagian tersulit, tentu saja. Tetapi bukankah kita tidak sedang membicarakan sebuah aturan sosial yang adil? Kita sedang mendiskusikan mengenai sebuah revolusi total atas hubungan manusia sehari-hari—sebuah solusi yang perlu dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh spesies kita dewasa ini. Mari hadapi kenyataan—bahwa sebelum kita semua mampu menerapkan hal tersebut, maka tak perlu heran saat kekerasan yang terjadi dalam interaksi kita sehari-hari akan terus berlanjut, dan tak ada sistem ataupun hukum yang dapat menghentikannya dan melindungi kita. Alasan terbaik untuk menggantikan demokrasi representatif adalah dengan cara membangun demokrasi konsensus di mana tak akan ada lagi solusi palsu. Memang tak ada cara yang mudah untuk menekan angka konflik tanpa mencari akar konflik itu sendiri. Mereka semua yang terlibat harus mulai belajar untuk menjadi eksis tanpa harus merendahkan yang lain, serta mengeliminir kebiasaan-kebiasaan menyebalkan kita sendiri yang justru membuat kita lelah untuk membuat sesuatu yang lebih baik di dunia ini. Perkembangan pertama yang dapat diraih dalam dunia baru ini dapat ditemukan dalam hubungan pertemanan dan cinta kita. Saat kita semua terbebaskan dari hubungan yang dipaksakan, hubungan akan menjadi lebih nyaman. Ambil contoh ini, dan terapkan dalam seluruh masyarakat—ini arti yang dimaksud dengan kalimat “melampaui demokrasi”. Adalah sebuah prospek yang menantang untuk mencapai hal tersebut dari tempat kita berada saat ini… tetapi apa yang menjadi menarik dan indah dari konsensus dan otonomi adalah bahwa kita tidak perlu menunggu terpilihnya sebuah pemerintahan yang adil dan mengerti keinginan kita semua untuk mengaplikasikan konsep di atas—kita dapat mempraktekkannya saat ini juga, dengan orang-orang di sekitar kita dan secara langsung menerima keuntungan dari hal tersebut. Sekali saja hal tersebut dipraktekkan, maka akan terbuka jelas pola hidup tersebut bagi orang lainnya; tak perlu ada khotbah mengenai mana yang baik dan mana yang buruk saat kita menghidupi aktifitas-aktifitas secara langsung. Bentuk grup otonomismu sendiri untuk menjawab tantangan bahwa penguasa tak diperlukan untuk menentukan jalan hidupmu, dan untuk membentuk lingkungan di sekitarmu yang berarti juga hidupmu sendiri. Tak ada seorang wakil pun yang dapat melakukannya untukmu—seperti juga bahwa sejak dulu tak pernah ada seorang wakil pun yang mampu melakukan sesuatu untuk hidup kita. Dari hal-hal kecil seperti yang kita lakukanlah maka demokrasi yang sesungguhnya akan terbentuk. Maka, saat seseorang berkata kepada kita di suatu waktu, “Berterimakasihlah bahwa kamu telah hidup di dalam alam yang lebih demokratis dibanding masa lalu,” kita akan menjawabnya: “Tidak cukup sampai di situ! Kita harus mengetahui dengan lebih jelas apa yang kita inginkan dan apa yang harus kita lakukan, lewat pengalaman langsung kita sendiri.”

Aksi Langsung Versus Pemilu
Panduan Bagi Komunitas-Masyarakat Non-Partai

Di Indonesia, Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi di mana “masyarakat umum” akan memilih calon pemimpin mereka—yang diharapkan akan menciptakan perubahan—telah kehilangan pamornya. Ini bukan berarti bahwa masyarakat itu sendiri telah memiliki kesadaran bahwa sistem demokrasi elit ini sudah busuk dan sepatutnya diganti. Buktinya rutinitas ajang popularitas politisi dan elit borjuis terus saja berlangsung. Mengapa seperti ini? Jawaban yang mungkin paling mudah dan sederhana adalah bahwa, meskipun masyarakat “tidak percaya lagi” terhadap pemilu, mereka tidak punya pilihan lain mengenai pilihan macam apa yang dapat menciptakan perubahan yang berarti, selain memilih politisi.

Inilah mengapa banyak masyarakat merasa tak berdaya. Apalagi menimbang mentalitas budaya dominan masyarakat Indonesia di mana ketergantungan dan pendambaan akan pemimpin politik masih sangat kental. Artinya, rasa percaya diri masyarakat terhadap potensi diri mereka sendiri untuk membuat perubahan sangatlah rendah. Meski begitu, budaya sendiri merupakan sesuatu yang dibuat oleh relasi antar manusia, oleh aktivitas manusia itu sendiri, yang berarti mentalitas yang dihasilkan oleh budaya itu sendiri sangat mungkin untuk dirubah. Untuk merubahnya, kita harus terbiasa untuk melakukan aksi langsung.

Bila memang benar bahwa pemilu hanya akan memperbesar kantong para politisi dan elit borjuis, maka, adakah cara yang lebih efisien dan efektif untuk dapat merubah kehidupan kita? Jawaban yang paling mungkin dan berarti adalah bagaimana kita mewakilkan diri kita sendiri untuk memengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat mengenai kehidupan kita. Bagi sebagian orang, pilihan semacam ini disebut sebagai aksi langsung.

Untuk lebih menjelaskannya, aksi langsung bukanlah cara-cara melobi atau kembali memilih kandidat untuk partisipasi politik, sama sekali bukan. Aksi langsung adalah bagaimana kita membangun suatu cara di mana kita sendiri secara langsung berpartisipasi aktif dalam perencanaan hidup kita. Ini berarti kita memotong peranan para penengah. Aksi langsung adalah juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tanpa harus kompromi atau mempercayai peranan para elit politik di DPR, kepanjangan tangan korporasi, atau siapa pun yang mengklaim memiliki kekuasaan di atas kita. Contoh konkrit aksi langsung ada di mana-mana. Ketika sekelompok orang mendistribusikan pangan secara cuma-cuma bagi tunawisma tanpa harus menunggu kucuran dana atau izin pemerintah, mereka telah melakukan aksi langsung. Ketika seseorang membuat dan mendistribusikan medianya sendiri tanpa harus tergantung pada media-media milik borjuis untuk memuatnya, dia telah melakukan aksi langsung. Ketika komunitas kampung membangun sekolah mandirinya sendiri dan menginisiatifkan pelajarnya untuk membuat kurikulum pelajaran menurut kebutuhan mereka masing-masing tanpa harus bersandar atau tergantung pada lembaga pendidikan resmi, itu adalah aksi langsung. Aksi langsung merupakan fondasi perjuangan masyarakat yang sebenarnya, ketika mereka ingin melakukan perubahan yang berarti. Artinya, aksi langsung adalah ketika kita tidak lagi menuntut atau mengemis agar perubahan dapat dilakukan oleh seseorang yang berada di luar dari kita dan komunitas kita—tapi bagaimana kita dan komunitas kita sendiri yang mengupayakan perubahan tersebut sekarang juga.

Dalam banyak hal, aksi langsung jelas lebih efektif dibandingkan pemilu. Pemilu itu seperti judi, bila salah satu kandidat tidak terpilih, maka energi yang telah diupayakan oleh komunitas-masyarakat untuk menggolkan kandidatnya akan terbuang sia-sia. Dengan aksi langsung, komunitas-masyarakat akan lebih yakin dengan kerjasama serta energi yang mereka keluarkan. Dan manfaat yang didapat dari aksi langsung akan membuat infrastruktur dalam masing-masing komunitas semakin kuat. Hubungan antar komunitas pun akan lebih hidup—serta manfaat-manfaat lainnya yang tidak akan sia-sia.

Pemilu memusatkan seluruh kekuatan masyarakat ke tangan segelintir politisi. Semua itu dilakukan dengan berbagai intrik, manipulasi politik, serta kongkalikong dengan para pengusaha. Mereka memaksa setiap masyarakat untuk tunduk dan tidak punya partisipasi apa-apa, selain apa yang mereka perintahkan lewat mobilisasi massa dan bayaran yang sangat kecil dibanding keuntungan yang mereka dapatkan. Dengan aksi langsung, engkau akan lebih mengenal kemampuan, inisiatif, serta sumber daya-sumber daya yang ada di sekitarmu, dan memahami sejauh mana kau bisa melakukan perubahan yang sebenarnya.

Pemilu juga memaksa semua orang agar menyepakati suatu landasan yang belum tentu cocok dengan kita. Berbagai bentuk koalisi akan dibangun untuk membuat kompromi—setiap faksi bersikukuh bahwa landasan merekalah yang paling benar dan faksi yang lainnya hanya menjadi perusak semenjak tidak dapat mengikuti landasan faksi tersebut. Namun dari kesemuanya, tak ada satu pun yang memperjuangkan kepentingan kita. Akan ada banyak energi yang terbuang sia-sia dalam rutinitas tuding-menuding ini. Dengan aksi langsung, kita tidak membutuhkan dagelan semacam itu: berbagai kelompok yang berbeda dapat menggunakan cara yang berbeda juga—semua itu dilakukan menurut apa yang mereka percayai dan mereka butuhkan. Berikutnya, yang lebih penting, mereka merasa nyaman melakukannya. Dengan demikian, kemungkinan untuk membangun kerjasama yang saling mengisi dapat terjadi. Masyarakat yang menggunakan aksi langsung yang berbeda-beda tidak perlu berdebat sengit, kecuali mereka memang sedang mencari konflik (mungkin karena ekses pengalaman pemilu bertahun-tahun yang membuat mereka sulit untuk menerima pendapat berbeda dari yang lain). Konflik yang terjadi di masa-masa pemilu seringkali menjadi pengalihan dari permasalahan-permasalahan yang nyata, sebagaimana ketika beberapa kelompok masyarakat terlibat dalam drama dan konflik dari partai politik tertentu. Dengan aksi langsung, permasalahan yang mendesak harus diangkat, dibahas, dan menuntut untuk diselesaikan.

Lagipula, Pemilu hanya dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Aksi langsung dapat dilakukan kapan saja. Pemilu hanya mengangkat beberapa agenda politik yang dibuat oleh elit politik, sementara aksi langsung dapat dilakukan di setiap aspek kehidupanmu dan di mana saja engkau berada. Pemilu dan voting sering dilebih-lebihkan sebagai “kebebasan” yang sedang beraksi. Pemilu bukanlah kebebasan, karena kebebasan berarti secara aktif memikirkan dan memutuskan sesuatu dari awal—bukan sekedar kebebasan dalam memilih apa yang hanya disediakan oleh mereka, para elit politik yang tak pernah kita kenal. Tak ada yang dapat menggantikan aksi langsung. Dengan aksi langsung, engkau sendirilah yang membuat rencana, mencoba pilihan-pilihan dan resiko-resikonya. Dan batas dari semua itu hanyalah langit.

Catatan:
[1] Demokrasi representatif atau demokrasi perwakilan, adalah jenis demokrasi yang paling umum kita ketahui—dari yang dipraktekkan dalam kenegaraan, sampai pada komunitas kecil pada umumnya. Demokrasi model seperti ini sangat rentan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh para wakil yang diklaim dipilih oleh banyak orang. Selain itu, kendali terhadap pilihan yang akan diambil sangat terpusat hanya pada para pemimpinnya, sehingga mayoritas orang, sebenarnya hanya dijadikan alat saja bagi para pemimpin tersebut. Tak heran jika kemudian demokrasi representatif melahirkan pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Demokrasi representatif, secara mudahnya dapat diidentifikasi berbentuk piramida di mana keputusan yang dibuat berasal dari atas (minoritas) ke bawah (mayoritas).

[2] Pada kenyataannya, kepentingan mayoritas ini juga memiliki kontradiksi. Contohnya, saat Partai Golkar memenangkan pemilu dengan suara paling banyak, mayoritas dari para pemilihnya tetap saja berkubang dalam kemiskinan dan rasa frustasi—hanya para pemimpin dan elit-elit partai tersebut saja yang dapat menikmati hak-hak istimewanya. Siapa pun pemimpinnya, selama masyarakat tidak mempunyai kontrol langsung terhadap keputusan-keputusan yang dibuat, masyarakat hanya akan dijadikan sebagai sapi perahan oleh para pemimpin.

[3] Demokrasi partisipatoris atau demokrasi akar-rumput atau biasa juga disebut demokrasi konsensus, adalah kebalikan dari demokrasi representatif. Demokrasi model ini sangat menekankan pada partisipasi aktif dari anggota komunitas bukan hanya untuk menentukan pilihan saja, tapi juga dalam pembuatan pilihan-pilihan. Demokrasi partisipatoris jelas tidak dapat dipraktekkan dalam kenegaraan karena negara membutuhkan birokrasi yang bertingkat, yang memisahkan para wakil dengan para pemilihnya. Demokrasi partisipatoris adalah demokrasi dalam artian sesungguhnya, di mana masing-masing orang memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Jika demokrasi representatif menggunakan metode dari atas ke bawah (top-down), maka demokrasi partisipatoris lebih menekankan pengambilan keputusan dari bawah (bottom-up).

[4] Kelompok affinitas merupakan kelompok kecil berjumlah 5 sampai 20 orang yang bekerjasama secara otonom pada proyek-proyek aksi langsung ataupun proyek lain. Kelompok affinitas menantang pengambilan keputusan dari atas ke bawah, dan memberdayakan mereka yang terlibat untuk mengambil aksi langsung yang kreatif. Kelompok affinitas memampukan orang untuk melihat aksi mereka dengan kemerdekaan penuh dan kekuasaaan untuk pengambilan keputusan. Kelompok affinitas menggunakan prinsip-prinsip desentralis dan non-hierarki.

[5] Sedulur Sikep atau dikenal juga dengan sebutan Masyarakat Samin, adalah komunitas yang di awal kelahirannya memberontak untuk membayar pajak pada pemerintah kolonial Belanda. Metode perlawanan yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pembangkangan sosial terhadap kepatuhan yang dipaksakan pada mereka. Komunitas ini menganggap setiap orang setara. Sampai sekarang komunitas ini masih eksis dan tersebar di beberapa wilayah seperti Blora, Pati, Pacitan, dll.

[6] Kemandirian dan keberdayaan yang kami maksud adalah kemandirian yang saling terhubung antar individu maupun antar komunitas—kemandirian yang tidak terpisah dengan hal-hal lainnya. Faktor-faktor ini perlu ditekankan karena sebenarnya setiap individu maupun komunitas punya keunikannya masing-masing. Bandingkan dengan individu maupun komunitas yang hanya bisa membebek pada komunitas-komunitas lainnya: semua hal akan menjadi seragam dan membosankan.

Di sisi lainnya, kemandirian yang dimaksud oleh para individualis sempit adalah kemandirian yang memutuskan relasi sosial dengan sesamanya. Mereka merasa dirinya sendiri jauh lebih baik dari orang lain. Kemandirian yang diklaim oleh para individualis sempit ini biasanya berujung pada tindakan kekerasan terhadap kelompok lain.

[7] Otonomi Daerah adalah sebuah parodi tak lucu akan kemandirian. Bagaimana mungkin sebuah daerah mampu otonom dalam konstelasi birokrasi yang terpusat, yang keputusannya tetap berada di tingkat paling atas? Otonomi daerah hanyalah sebuah restu yang diberikan pejabat-pejabat pusat di Jakarta agar para pejabat daerah bisa korupsi lebih banyak lagi, dan artinya, yang paling menderita lagi-lagi orang-orang seperti kita.

Sumber tulisan : Tim Katalis

Saat seorang penulis di abad ke-19 menulis tentang “gerakan sosial”, yang mereka maksudkan adalah gerakan buruh dalam berbagai macam manifestasinya —klub-klub politis, serikat-serikat pekerja yang berdasarkan pada hasil produksinya, kooperatif, komuniti-komuniti utopia atau gerakan massa seperti Chartis—sebagaimana, dalam membahas mengenai “pertanyaan sosial”, yang mereka maksud adalah pertanyaan seputar isu buruh, kondisi kelas pekerja industrial. Marx juga menulis mengenai gerakan buruh, atau gerakan pekerja, tetapi ia juga menggunakan terminologi “partai” dalam beberapa bentuknya; bagaimanapun juga, jelas bahwa ia sama sekali tidak membahas, pada intinya, pada tipe modern dari partai politik, dan dalam faktanya ia menggunakan terminologi tersebut untuk mendeskripsikan berbagai jenis organisasi yang berbeda. Misalnya, Marx membahas Liga Komunis (di mana ia menjadi anggota dari tahun 1847 hingga 1852) sebagai “partai kami” walaupun makna sebuah partai di sini adalah berarti sebuah klub politis. Dalam konteks yang berbeda, ia dan Engels memandang gerakan Chartis sebagai “partai kaum pekerja pertama di masa modern” dan melihat tradisi-tradisi Chartis sebagai sebuah dasar yang dapat dijadikan pijakan untuk membentuk sebuah partai kelas pekerja di Inggris.

Marx juga berbicara tentang “partai kami” dalam sebuah pengertian yang transendental, sebagaimana Monty Johnston telah catat: “Bagi Marx partai dalam pengertian ini membadani konsepsinya atas ‘misi’ kelas pekerja, mengonsentrasikan dirinya sebagai sebuah ‘kepentingan- kepentingan masyarakat’.” Dari sudut pandang ini, “partai” dan “kelas” jelas menjadi identik; partai adalah sebuah kelas yang terorganisir bagi sebuah perjuangan politis, tahapan tertinggi dari perkembangan “kelas itu sendiri”. Konsepsi ini, bagaimanapun juga, cukup cocok dengan pandangan yang secara umum diekspresikan oleh Marx: katakanlah, perkembangan politis dari kelas pekerja (organisasinya, dalam sebuah artian luas) akan memberi jalan bagi kebangkitan berbagai macam organisasi lain tertentu yang pada ujungnya akan tersatukan dalam identitas kelas itu sendiri, bukan tersatukan oleh partai yang terdisiplinkan dan tersentralisir. Dengan demikian, Komune Paris, yang jelas bukan sebuah pencapaian sebuah partai dalam artian modern, dideskripsikan oleh Marx sebagai “bentuk politik yang pada akhirnya diketemukan, yang bekerja demi emansipasi buruh.” Tema dominan dari seluruh tulisan-tulisan Marx tentang perkembangan politis kelas pekerja adalah bahwa semua hal tersebut akan berakhir dalam pembentukan organisasi-organisa si otonom, mandiri dari partai-partai dan gerakan-gerakan kaum borjuis; tidaklah penting untuk kemudian dikerucutkan dalam pemapanan sebuah organisasi tunggal utama yang akan menentukan perjuangan kelas pekerja secara keseluruhan.

Marx tidak sempat hidup lebih lama untuk melihat perkembangan pesat partai-partai politik massa, sehingga ia juga tidak sempat mengkritisinya, dalam bentuknya yang paling akut, problem dari pemisahan antara partai sebagai sebuah organisasi (yang memiliki kantor pusat, penyandang dana, koran dan jurnal-jurnalnya) dengan sejumlah besar organisasi yang telah dipersatukan oleh kelas sebagai sebuah komuniti atau gerakan sosial yang potensial yang membawa perubahan popular. Apabila dikaji, khususnya SPD (Social Democratic Party) Jerman karena itulah partai politik kelas pekerja modern dalam makna yang kita kenal sekarang, banyak para Marxis telah sampai pada kesimpulan bahwa terdapat sebuah pengkonsentrasian yang tak terelakkan di tingkat kekuasaan teratas, atau “oligarki”, dalam semua organisasi berskala besar, dan sebagai konsekuensinya akan terbagi-bagilah kepentingan antar para pemimpin, pejabat tinggi dan massa yang dikombinasikan untuk membentuk sebuah partai politik modern. Kepentingan pada pejabat tingginya, menurut para Marxis tersebut, akan selalu konservatif, dan dalam sebuah situasi politik tertentu kepentingan- kepentingan mereka akan mendiktekan sebuah kebijakan yang defensif atau bahkan reaksioner, sementara kepentingan- kepentingan kelas pekerja justru menuntut sebuah kebijakan yang tegas dan agresif. Tetapi sebagian besar kaum Marxis justru mendasarkan argumen-argumennya dengan menganalisa apa yang biasa sebut sebagai “inkompetensi massa”, yang dipandang “tak akan mampu mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan hasrat untuk kepemimpinannya sangat lemah.” Hal ini terlihat juga dalam konsepsi yang diformulasikan oleh Lenin, melalui sebuah perspektif dan konteks yang berbeda, yang mana juga memapankan sebuah pembedaan yang semakin tebal antara partai dan kelas dengan menekankan bahwa kelas pekerja sendiri tak akan pernah dapat mencapai lebih jauh daripada sekedar “kesadaran serikat buruh” (atau dengan kata lain dapat dijabarkan sebagai kesadaran yang hanya terfokus dan berhenti pada pertanyaan-pertanya an ekonomis yang temporer) dan bahwa sebuah kesadaran revolusioner harus diinjeksikan ke dalam kelas pekerja dari luar kelas tersebut, oleh para teoris Marxis dari sebuah partai. Dengan hal ini, yang diekspresikan oleh Lenin dalam terminologi- terminologi politik praksis, dielaborasikan dalam sebuah argumen filosofis oleh Georg Lukács (jangan dikaburkan dengan George Lucas sang sutradara film Star Wars) sebagai salah satu dari beberapa tema sentral yang telah memecah interpretasi atas Marxisme.

Argumen-argumen yang diajukan oleh Lenin (yang berdasarkan pada kasus keterbelakangan masyarakat Russia saat itu dan kegagalan para revolusioner Eropa pasca 1917) tampaknya justru apabila dikaji menggunakan sejarah jelas keliru, semenjak gerakan kelas pekerja sepanjang sejarah peradaban dan pra-peradaban yang dikenal manusia, telah tiba pada ide-ide sosialis jauh sebelum Marx sendiri menjadi seorang sosialis atau memformulasikan teori-teori sosialnya; argumen-argumen Lenin tersebut juga jelas menjadi tidak konsisten dengan orientasi fundamental dari pemikiran Marx sendiri, sebagaimana juga yang dialami oleh mayoritas Marxis hari ini. Hal-hal tersebut di atas mengajukan sejumlah pertanyaan serius yang sebagian besarnya tidak tereksplorasi dalam karya-karya Marx dan hanya mendapatkan sedikit saja perhatian dari para Marxis setelahnya.

Ada dua buah isu prinsipil berkaitan dengan konsepsi partai politik ini, yang perlu diperhatikan— tetapi lebih seringnya malah diabaikan baik oleh para Marxis setelahnya atau juga mereka yang anti-Marxis, seperti rata-rata anarkis (khususnya para Bakuninis).

Pertama, isu konteks “partai politik” dalam relasi partai sebagai sebuah organisasi terhadap kelas pekerja—problem- problem kepemimpinan, peran elit-elit revolusioner, oligarki dan birokrasi. Pandangan-pandangan Lenin tentang posisi dominan para pemimpin, pejabat tinggi partai dan “inkompetensi massa” sebagian dikarenakan atas perbedaan mencolok dari adukasi dan kultur yang memisahkan para pemimpin dengan anggota-anggota rendahannya dan kelas pekerja secara keseluruhan. Dengan menganalisa SDP, maka tak jarang beberapa Marxis sampai pada kesimpulan bahwa gerakan sosialis sesungguhnya adalah sebuah ideologi yang diekspresikan oleh para intelektual yang tidak puas, dan dengan demikian malah menciptakan sebuah kelas intelektual baru yang mampu mengarahkan dan memerintah—walau para intelektual dalam kelas tersebut terus menerus percaya bahwa masyarakat tanpa kelas tetap masih mungkin tercipta dengan cara tersebut. Tetapi setidaknya, hal tersebut juga mengajukan sebuah argumen baru, bahwa artinya dalam perjalanan menuju emansipasi kelas pekerja diperlukan juga pengembangan edukasi dan kultur popular (mohon jangan dikacaukan sebagai popular-culture atau kultur pop). Nicolai Bukharin, misalnya, mengajukan argumen bahwa “inkompetensi massa” adalah sebuah produk dari kondisi-kondisi teknis dan ekonomis, yang akan lenyap dengan sendirinya dalam sebuah masyarakat sosialis. Dapat dikatakan—melangkah melampaui argumen Bukharin, yang hanya memberi penekanan pada situasi pasca revolusi—bahwa sebuah tingkatan tertentu dari edukasi popular justru harus menjadi sebuah prakondisi bagi sebuah transformasi sosial yang akan menuju pada terciptanya tatanan masyarakat sosialis; dan hal ini beriringan dengan baik dengan ide-ide Marx tentang pentingnya perkembangan sosial dan intelektual dalam sebuah masyarakat kapitalis yang telah maju sebagaimana ia kemukakan dalam Grundrisse. Tetapi toh argumen seperti yang baru saja dipaparkan tidak lantas menyelesaikan problem-problem mengenai struktur organisasi-organisa si berskala besar yang membidani lahirnya elit birokrasi, sebuah kelompok elit yang dominan dan sebuah perbedaan yang tajam di antara para pemimpin dengan anggota rendahannya atau kelas pada keseluruhannya. Hal ini memang oleh Marx dirasa tidak perlu diberi perhatian, tetapi juga karena penyepelean hal-hal seperti inilah maka terjadi pertentangan yang sangat prinsipil dengan kawan seperjuangannya saat itu, Mikhail Bakunin. Dan toh fakta memang menunjukkan demikian, bahwa problem-problem tersebut justru menjadi semakin akut di kemudian hari pasca meninggalnya Marx. Skala dan kompleksitas organisasi-organisa si dalam masyarakat modern yang muncul setelahnya menjadi semakin meningkat dan rumit. Lagipula di sisi lain, berbagai kecenderungan oligarkis dalam partai-partai kelas pekerja juga muncul dalam bentuknya yang baru dan lebih mencolok; fenomena-fenomena seperti inilah yang kini harus dipelajari, walau telah diperingatkan oleh para anarkis pengikut Bakunin jauh sebelumnya, oleh partai-partai kelas pekerja, dan juga karena telah terbukti bahwa partai politik tipe Bolshevik yang menggunakan sistem partai tunggal juga tidak membawa kelas pekerja kemanapun selain pada jurang yang mematikan. Dan karena selama berdekade-dekade Marxisme sendiri telah terdominasi oleh ideologi Bolshevik, nyaris tak ada yang menyadari bahwa baik secara teoritis maupun empiris, Marxisme (-isme yang didasarkan pada karya-karya Marx sebagai teori-teori fundamentalnya) sangat berbeda dengan Marxisme yang kita kenal rata-rata saat ini, yang artinya, juga berbeda dalam banyak hal lainnya (misalnya konsepsi tentang makna “partai politik”).

Isu kedua yang tak kalah penting, yang sebagian besarnya diajukan oleh Lenin, yaitu ide tentang bagaimana kesadaran kelas pekerja dapat dikembangkan, yang terkait dengan relasi antar kelas, doktrin politik, dan teori sosial—dan dalam satu pengertian umum, isunya adalah tentang di mana posisi dan peran para intelektual dalam gerakan kelas pekerja. Sangat kontras dengan pandangan umum seputar Marxisme, Marx sendiri justru telah mengajukan peringatan (walau sedikit) atas pandangan bahwa sebuah partai kelas pekerja haruslah berupa sebuah “partai Marxis”. Telah jelas, bahwa di penghujung hidupnya, secara eksplisit Marx menjauhkan diri dari beberapa upaya pembentukan partai-partai sejenis yang telah disebut di atas, khususnya di Perancis, dengan cara mendeklarasikan diri bahwa ia bukanlah seorang “Marxis”. Teori Marx tentang masyarakat, tentu saja, mempengaruhi kesadaran kelas pekerja dan mampu masuk dengan berbagai cara ke dalam doktrin-doktrin politik kelas pekerja; sebagai sebuah teori, bagaimanapun juga, tujuan prinsipilnya adalah untuk membuka karakteristik alamiah relasi kelas dalam masyarakat kapitalis, untuk menganalisa kecenderungan- kecenderungan ekonomis dan sosial dalam perkembangan kapitalisme, dan untuk memperlihatkan bahwa kelas pekerja adalah sebuah kekuatan politik yang mandiri, yang mau tak mau telah terlibat dalam bentuk masyarakat yang eksis saat ini. Perilaku alamiah jugalah yang akan mendorong setiap kelas pekerja di setiap masyarakat yang berbeda-beda, untuk mengorganisir diri mereka sebagai sebuah organisasi dan gerakan politis, dan bentuk yang akan mengekspresikan oposisinya terhadap kapitalisme dan aspirasinya akan sebuah dunia baru, akan tergantung pada keadaan sekitar mereka, termasuk sejarah dan tradisi kulturalnya. Dan doktrin ini akan merasa perlu untuk melampaui segala macam sains, semenjak doktrin tersebut memeluk sebuah visi imajinatif tentang bentuk masyarakat masa depan.

Marx telah dengan jelas membuat perbedaan antara teori saintifik dan doktrin sosial (ideologi) dalam kritiknya terhadap ekonomi politik; doktrin-doktrin ekonomi borjuis jelas ideologis, dalam artian doktrin tersebut merepresentasikan sebuah gambaran masyarakat kapitalis yang melenceng dan terdistorsikan, tetapi justru di saat yang sama, ekonomi politiknya Adam Smith dan Richardo jelas merupakan sebuah sains teoritis sejati. Perbedaan ini terlihat jelas apabila diamati dalam konteks sejarahnya. Marx melihat bahwa sebuah kelas yang timbul (misalnya, kelas borjuis dalam masyarakat feodal) mampu berkembang melalui representasi para intelektual, sains yang realistis atas masyarakat, di mana pemikiran sosial sebuah kelas yang kemudian dimapankan melalui kekuasaan menjadi lebih ideologis, dibutuhkan bagi kepentingan khusus dan kemakmuran mereka yang duduk di tampuk kekuasaan dan untuk menghindari perubahan sosial yang akan menggulingkan posisi mereka. Dari sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa teori-teori Marx berdiri dalam sebuah relasi yang sama seperti di mana proletariat sebagai sebuah kekuatan ekonomi politik klasik berdiri di hadapan borjuasi. Tetapi lebih jauhnya lagi, ideologi Bolshevik kemudian dapat dilihat sebagai sebuah doktrin dari sebuah kelas baru yang berkuasa, yang mirip dengan apologi atas kapitalisme, sesuatu yang telah dikritik oleh Marx jauh sebelumnya, dalam karya klasiknya tentang kritik ekonomi politik. Tentu saja, dengan melihat dari sudut pandang demikian, maka perkembangan bersejarah ini (partai Bolshevik) bukanlah yang diharapkan oleh Marx. Ia berharap melihat masyarakat sosialis masa depan memiliki karakter rasional dan saintifik sehingga relasi manusia dengan sesama manusia, termasuk dengan alamnya, akan semakin transparan dan beralasan, sementara dengan mengandalkan lingkup pemikiran ideologis, maka pengaruh yang timbul jelas akan terdistoris, yang pada ujungnya hanya akan sepenuhnya menghapus kedua relasi tersebut.

Perlu ditekankan, bahwa walaupun Marx mendiskusikan teori dan ideologi dalam konteks kesejarahannya, toh ia juga memberikan pembedaan yang jelas, absolut serta universal di antara keduanya. Tak diragukan lagi apabila lantas Marx percaya bahwa kemajuan teoritis yang sejati memang mungkin dilakukan dalam masyarakat saintifik, dan ia sendiri telah berkontribusi dalam kemajuan ini melalui penyelidikannya terhadap ekonomi politik—sebuah sains yang mana, sebagaimana yang ia utarakan pada Engels, belum juga berkembang semenjak era Adam Smith dan Richardo hingga ia merasa harus melakukan penyelidikan tersebut. Ada sebuah perbedaan mencolok antara pandangan Marx dengan para interpretator Marxis setelahnya seperti Georg Lukács misalnya. Dalam karyanya yang terkenal, Sejarah dan Kesadaran Kelas, Lukács membuat perbedaan antara teori dan ideologi menjadi kabur, dan teori-teori marxis dipresentasikan sebagian besar dalam bentuk ideologis, dengan sekedar mengidentifikasikan dalam bentuk kesadaran kelas proletariat.

Pemikiran Marx, yang memisahkan (walaupun tetap saling terhubung) antara teori dan ideologi, dan mengaitkan keduanya pada perkembangan kelas-kelas sosial, menghadirkan sejumlah kesulitan yang membutuhkan pembelajaran kritis.

Satu dari berbagai kesulitan tersebut berpusat pada peran kelas sosial sebagai basis prinsipil keberadaan ideologi-ideologi. Dengan demikian perlu juga untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa itu ideologi, dan dalam membahas mengenai Marxisme tentu amat sangat perlu untuk memahami definisi ideologi dari kacamata Marx sendiri. Ideologi, dalam pengertian Marx, adalah sejumlah konsepsi yang mana sebuah kelompok sosial menyistematiskan nilai-nilai yang diyakininya. Dengan demikian, tentu terdapat banyak sumber-sumber yang potensial bagi kemunculan sebuah ideologi—kelompok- kelompok berdasarkan etnis dan linguistik, berdasarkan regional tempat mereka tinggal, berdasarkan generasi, berdasarkan afiniti, tradisi, religi dan kultural, termasuk berdasarkan kelas sosial—dan pertanyaan tentang dari mana ideologi itu bermula harus dikaji dengan kajian yang sangat empiris, bukan dengan diskusi konseptual atau refleksi filosofis. Banyak para peneliti atas hal tersebut lantas melihat pentingnya gerakan dan ideologi nasionalis; dan selama pertengahan abad lalu, berbagai ideologi telah berkembang dari berbagai kelompok sosial yang sangat beragam, baik dalam bentuknya maupun dalam keterkaitannya yang sangat longgar dengan latar belakang kelas sosialnya (misalnya untuk tidak menyebutkan semuanya: gerakan mahasiswa, gerakan feminis, gerakan berdasarkan ras). Lebih jauh lagi, dengan demikian dapat diajukan sebuah argumen, bahwa produksi ideologi tampaknya tidak akan berakhir dengan sebuah penciptaan tatanan masyarakat tanpa kelas, sebagaimana justru semakin marak lahirnya kelompok-kelompok yang membangun ideologinya melampaui batas-batas kelas sosial.

Kesulitan lain yang juga timbul adalah mengenai peran para intelektual—para representatif “pemikir” dari sebuah kelas atau kelompok yang, diakui atau tidak, telah mengkonstruksi berbagai teori dan ideologi. Teori politik Marx menggunakan analogi antara muncul dan berkembangnya para borjuis dalam masyarakat feodal dengan muncul dan berkembangnya proletariat dalam masyarakat kapitalis. Perbedaannya, sebagaimana yang juga disadari oleh para intelektual itu sendiri, hanyalah bahwa para intelektual yang merepresentasikan para borjuis adalah para borjuis itu sendiri, yang sebagian besarnya memang berasal dari kalangan borjuis dan berpartisipasi langsung dalam kehidupan sosial kelas borjuis sesuai dengan pemikirannya; sementara para intelektual sosialis—yang mengaku merepresentasikan proletariat—bukanlah proletariat, yang sebagian besar bukan dari kalangan proletariat, memiliki perbedaan mencolok antara kehidupan sosial hariannya dengan aspirasi kelas pekerja yang seharusnya mendasari doktrin sosial yang diklaim selalu diembannya. Hal seperti ini yang lantas juga menjadikan ide Lenin bahwa kesadaran kelas sosialis harus diinjeksikan ke dalam kelas pekerja oleh mereka yang berada di luar kelas tersebut, menjadi masuk akal. Dan tentu saja, dengan melihat hal ini, maka tidak salah apabila lantas dikatakan bahwa sosialisme hanyalah sebuah ideologi yang dikembangkan oleh para intelektual dalam perjuangan mereka meraih dominasi.

Referensi

• Karl Marx dan Friedrich Engels, 2004. The Communist Manifesto. London, Inggris: Penguin.
• Karl Marx, 2006. Grundrisse. MIA DVD
• Karl Marx, 2006. The Civil War in France. MIA DVD
• Tom Bottomore (ed.), 1973. Karl Marx. New Jersey, AS: Prentice-Hall, Inc.
• Georg Lukács, 1990. History and Class Consciousness. Cambridge, Massachusetts, AS: The MIT Press.
• Karl Marx, 2006. Grundrisse. MIA DVD
• Karl Marx, (tanpa tahun). Naskah-Naskah Ekonomi dan Filsafat Tahun 1844. Jakarta: Hasta Mitra.
• Tom Bottomore (ed.), 1973. Karl Marx. New Jersey, AS: Prentice-Hall, Inc.

Anarkis dan Anarkisme telah disalahpahami sepanjang sejarah hampir di seluruh dunia yang mengenal istilah ini. Kesan umum atas anarkis sebagai seorang dengan emosi yang tidak terkontrol, yang melakukan kekerasan hanya tertarik menghancurkan karena ketertarikannya semata, dan orang yang menentang semua bentuk organisasi, masih saja bertahan hingga hari ini. Lebih lanjut, kekeliruan kepercayaan bahwa anarki adalah kekacauan dan kebingungan, perkosaan, pembunuhan dan ketidakteraturan serta kegilaan sepenuhnya tanpa-akal secara luas, masih dipercaya oleh masyarakat awam pada umumnya. Sehingga sulit kiranya memulai diskusi tentang anarki, anarkisme, dan aktivisme politik tanpa menerangkan dahulu batasan anarkisme. Tulisan ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana anarkisme dan beragam teori dan praktik anarkisme.

Ada beragam teori Anarkisme dengan beragam titik kesamaan dan juga ketidaksepakatannya. Wilayah utama perdebatan antaranarkis berkaitan dengan bentuk organisasi yang dipakai untuk perjuangan dan apa siasat yang digunakan. Misalnya, sebagian Anarkis memusatkan perhatian pada organisasi ekonomi masyarakat masa depan; sebagian Anarkis menolak uang dan menggantinya dengan sistem pertukaran yang di situ kerja ditukar untuk barang dan jasa. Sebagian lagi menolak segala bentuk perdagangan atau barter atau kepemilikan pribadi sebagai kapitalisme, dan yakin bahwa semua kepemilikan harus dimiliki bersama. Sebagian menggunakan perjuangan dengan cara kekerasan seperti terorisme dan pemberontakan bersenjata; sebagian yang lain menggunakan sarana pendidikan kesadaran mengenai otonomi diri dan solidaritas antarmanusia.

Seorang Anarkis adalah revolusioner sosial yang percaya bahwa revolusi sosial adalah proses yang melaluinya sebuah masyarakat bebas akan tercipta. Pengaturan diri ditegakkan di semua wilayah kehidupan sosial, termasuk hak penentuan diri yang terbebas dari pertarungan yang menekan. Penentuan diri adalah hak untuk mengatur diri. Lewat inisiatif mereka sendiri, individu-individu akan menerapkan pengaturan kehidupan sosial mereka sendiri melalui perkumpulan-perkumpulan (associations) sukarela. Mereka menolak menyerahkan pengarahan diri (self-direction) kepada negara, partai politik, atau sekelompok pemimpin baris depan yang punya hak istimewa. Semuanya itu hanya membantu melanggengkan atau melanggeng ulang dominasi yang ada.

Lalu apa sebenarnya Anarkisme? Mudahnya, Anarkisme adalah sosialisme libertarian atau sosialisme berperi kebebasan individual. Anarkisme menentang pemerintahan, negara, dan sekaligus kapitalisme. Karenanya, secara sederhana, Anarkisme adalah sebuah pemikiran dan gerakan politik sosialisme yang menentang segala bentuk otorianisme, terutama kekuasaan politik negara dan kekuasaan ekonomi kapitalis serta otoritas menindas lainnya terhadap individu. Oleh karena itu Brown (1993) menyatakan bahwa anarkisme sebenarnya adalah varian marxisme yang humanis.

Ajaran-ajaran umum Anarkisme [1]

Untuk memerikan bentuk konsepsi Anarkis tentang kehidupan sosial dan untuk menghubungkannya dengan pemikiran Anarkisme pada umumnya, perlu dirunut ke mata air tempat sungai Anarkis mengalir hingga saat ini: William Godwin (1756-1836), seorang filsuf sosial Inggris. Hasil kerja pemikiran Godwin sebenarnya merupakan buah dari perjalanan panjang konsep-konsep radikalisme politik dan sosial di Inggris dan peradaban Eropa umumnya. Godwin memandang bahwa akar kejahatan sosial harus dicari tidak hanya dalam sebentuk organisasi bernama negara, tetapi dalam setiap keberadaannya di kehidupan sosial. Selama ini negara hanyalah pantulan atau karikatur masyarakat, maka hal itu membuat umat manusia yang tercengkram di bawah kekuasaan eksternalnya hanyalah karikatur dari diri mereka yang sebenarnya lewat pemaksaan secara terus-menerus dan menindas kecenderungan alami mereka yang bebas. Godwin berkeyakinan bahwa seorang manusia normal yang tidak terinfeksi dalam perkembangan alamiahnya akan membentuk diri mereka sendiri dan lingkungannya yang cocok dengan kebutuhan sejak lahirnya akan kedamaian dan kebebasan.

Godwin juga menyatakan bahwa umat manusia hanya bisa hidup bersama secara alamiah dan bebas ketika kondisi ekonomi yang tepat untuk hal ini diberikan, dan ketika individu bukanlah subjek untuk dieksploitasi oleh yang lain. Karenanya penghilangan keberadaan negara harus dilakukan. Ide Godwin tentang sebuah masyarakat tanpa negara menginginkan kepemilikan sosial atas semua kekayaan alamiah dan sosial, dan membawanya ke kehidupan ekonomi lewat kooperasi bebas para produsen; merupakan cikal bakal apa yang kemudian dikenal dengan Anarkisme.

Anarkisme adalah ajaran dan gerakan sosial-politik untuk menghilangkan monopoli ekonomi dan semua bentuk lembaga politik yang menindas dalam masyarakat. Di suatu masa ketika orde ekonomi kapitalistik berkuasa, Anarkis menawarkan perkumpulan yang bebas dari semua kekuatan produktif didasarkan atas kerja kooperatif, yang akan sebagai tujuan pada dirinya sendiri untuk memuaskan semua anggota masyarakat, dan tidak memandang khusus pada minoritas pemilik hak istimewa dalam satuan sosial. Di suatu masa ketika organisasi negara saat ini dengan mesin pranata politik dan birokrasi pemerintahannya yang teknokratis tanpa-kehidupan bak robot, Anarkis menghendaki sebuah federasi komuniti-komuniti bebas yang akan saling terikat pada masing-masing secara setara lewat kesamaan kepentingan mereka dalam ekonomi dan sosial, dan hendak menata hubungan-hubungan mereka melalui kesepakatan saling menguntungkan dan kontrak bebas.

Siapapun yang mempelajari semua perkembangan ekonomi dan politik secara mendalam mengenai sistem sosial saat ini akan dengan mudah mengerti bahwa tujuan-tujuan Anarkis ini tidak memancar dari ide-ide utopia tentang sedikit upaya perbaikan imajinatif, tetapi merupakan hasil logis dari sebuah penjelasan mengenai kesalahsuaian (maladjusments) yang terjadi saat ini, yang dengan setiap fase barunya kondisi sosial yang ada menampakkan diri mereka sendiri lebih terus terang dan lebih tidak sehat lagi dalam rupa: monopoli brutal modern, kapitalisme, dan negara totaliter yang nyatanya bukan bagian akhir dalam perkembangan dunia dan dapat memuncak dalam banyak hal lain yang lebih mengerikan.

Pertanda perkembangan sistem ekonomi kita sekarang, menghantar pada akumulasi besar kekayaan (ekonomi) dan kekuasaan (politik) di tangan-tangan minoritas dengan hak-hak istimewa menuju pemiskinan terus-menerus sebagian besar massa rakyat, menyiapkan jalan untuk reaksi politik dan sosial saat ini, dan melindunginya dengan segala cara lewat negara. Hal ini mengorbankan kepentingan bersama umat manusia untuk kepentingan pribadi individu-individu, sehingga secara sistematis menggerogoti hubungan antarmanusia yang sehat. Orang lupa bahwa industri bukan sebuah tujuan pada dirinya sendiri, tetapi haruslah hanya sebuah alat untuk menjamin subsistensi material manusia terpenuhi dan membuat mudah dijangkaunya berkah kebudayaan intelektual yang lebih tinggi tersebut oleh semua orang. Ketika industri adalah segala-galanya dan manusia tiada arti ketimbang penumpukkan modal, mulailah dunia mengalami despotisme ekonomi yang kejam yang bekerja tidak kalah mengerikannya ketimbang despotisme politik. Keduanya satu sama lain saling menguatkan, dan mereka minum dari mata air yang sama, yaitu penindasan manusia atas manusia lain. Menurut Godwin, akar segalanya adalah keberadaan negara yang melanggengkan keberadaan individu-individu dengan hak istimewa tertentu dan pemikiran berkembangnya ideologi individualisme yang picik; ayau yang oleh Brown (1993) disebut dengan individualisme instrumental.

Itulah ajaran umum Anarkisme dari Godwin yang menjadi akar sosialisme anti-otoritarian yang dianut Anarkisme. Frederich Engel pernah komentar bahwa ada “two great practical philosophers of latest date, Bentham and Godwin, are, especially the latter, almost exclusively the property of the proletariat.”

Pemerintah dan Anarki

Orang yang menggunakan istilah ‘Anarki’ sebagai rujukan ‘kekacauan’ atau ‘tanpa aturan’ tidaklah keliru. Jika mereka memandang Pemerintah sebagai yang niscaya harus ada, jika mereka pikir kita tidak dapat hidup tanpa Istana Presiden mengatur hubungan kita, jika mereka pikir politikus sangat esensial keberadaannya untuk kesejahteraan kita, dan bahwa kita tidak dapat berperilaku secara sosial tanpa polisi, mereka benar ketika mengandaikan bahwa Anarki artinya berlawanan dengan garansi keberadaan Pemerintah. Tetapi, opini orang yang kebalikannya, dan menganggap Pemerintah sebagai tirani, juga benar ketika memandang keadaan anarki, tanpa pemerintah, sebagai kebebasan. Jika pemerintah melangsungkan hak istimewa orang-orang tertentu dan menciptakan hubungan eksploitasi serta ketidakefisienan distribusi, Anarki berarti keteraturan.

Politik adalah hasil kerja manusia. Pemerintahan pun demikian. Keberadaannya pun bergantung pada usaha manusia: melanggengkannya atau menghapusnya dari muka bumi. Saat ini mungkin kita tertawa mendengar ide masyarakat tanpa negara yang mendasarkan hubungan sosial pada solidaritas dan keadilan sosial sekaligus penghargaan atas pribadi-pribadi, seperti halnya orang-orang di abad ke-18 di Amerika sebelumnya menertawakan ide untuk menghilangkan perbudakan dalam perekonomian mereka. Tetapi dari pengalaman sejarah, sistem sosial yang ada saat ini seperti perekonomian tanpa budak, perpolitikan tanpa kekuasaan absolut raja, peminggiran kekuasaan gereja dalam kehidupan politik, merupakan sesuatu yang jadi bahan tertawaan di abad-abad lalu bila dikemukakan di publik.

Organisasi gerakan dan Anarkisme

Orang yang mengakui atau datang dari kelompok otoritarian menemukan betapa sulitnya menerima bahwa kita dapat hidup teratur tanpa ‘sebentuk’ Pemerintahan. Karenanya mereka simpulkan, dan ini merupakan alasan umum melawan Anarkisme, bahwa ‘Anarkis tidak percaya organisasi’. Tapi, bukankah pemerintah adalah tentang orang, sedangkan organisasi adalah tentang sesuatu?

Ada kepercayaan bahwa Anarkis ‘merusak organisasi orang lain tetapi tidak mampu membangun organisasi mereka sendiri’. Hal ini bisa diakui bahwa sebagian orang di sebagian tempat telah gagal dalam tugasnya membangun organisasi Anarkis, tetapi di beberapa bagian dunia mereka juga bisa (IWW/Industrial Worker’s of the World di Amerika, NCT dan kolektif-kolektif di Spanyol tahun 1930-an, beberapa organisasi sindikalis di Prancis, gerakan Food Not Bomb di Amerika, dll). Suatu organisasi bisa jadi demokratik atau diktatorial, bisa juga otoritarian atau libertarian, dan ada banyak organisasi libertarian, yang memang tidak selalu anarkis, yang membuktikan bahwa tidak semua organisasi tidak harus butuh dijalankan dari atas ke bawah (top downwards). Ide-ide tentang ‘forum warga’ yang dibentuk secara ‘partisipatoris’, penyelesaian masalah setempat secara ‘partisipatoris’, pembangunan botom-up, dan semua yang sedang ngetrend tentang ‘community governance’, merupakan percikan ide anarkis yang meyakini bahwa keberadaan komuniti secara bebas tanpa campur tangan pihak luar secara ‘top-down’ dalam mengelola ekonomi dan hubungan sosial untuk kesejehteraan bersama mereka, bisa dilakukan.

Anarkis menawarkan keyakinan bahwa organisasi bisa terbentuk dari kesadaran semua pihak dalam suatu komuniti tanpa harus dimasukkan secara paksa oleh pihak luar dengan alasan penguatan atau pembangunan. Anarkis mewanti-wanti jangan sampai organisasi tersebut menjadi wahana pemupukkan keberadaan sebagian orang dengan hak istimewa yang bisa menghantar ke otorianisme dengan tujuan, karateristik, atau syarat-syarat keberadaannya yang tetap, tetapi dengan memelihara organisasi sebagai sesuatu yang jalan secara ad hoc saja.

Keberadaan organisasi dalam gerakan sosial itu perlu. Memang benar bahwa perjuangan yang tidak terorganisasi sulit akan berhasil. Tetapi sejarah pemberontakan kaum tertindas di banyak wilayah menunjukkan bahwa keberadaan organisasi permanen yang formal dalam gerakan sosial justru wahana paling mudah bagi negara atau kapitalis mengendalikannya. Selain itu dengan mengimingi janji bahwa perubahan hanya akan terjadi dengan dan melalui organisasi yang disiplin, para aktivis sosial justru menjebak kaum tersisih dan dirinya sendiri ke dalam mimpi dunia nyata yang menindas akar keberadaan mereka. Seperti semua organisasi otoritarian, disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin heteronom berupa keberadaan struktur formal yang kuat yang bisa mendisiplinkan anggotanya dari atas dengan keberadaan ‘pemerintah’ yang terlembagakan secara formal. Dalam masyarakat yang otoritarian tentu saja usul ini terdengar masuk akal. Bagaimana mungkin bisa mengadakan kegiatan untuk perubahan tanpa organisasi yang kuat untuk melakukannya? Memang benar, tetapi keberadaan organisasi permanen yang otoritasnya terlembaga secara formal, dengan struktur perintah dan tujuan-tujuan yang relatif tetap justru akan memudahkan tangan-tangan otoriter yang lebih besar, entah dari negara maupun kapitalis, untuk memasukkan alat-alat peninaboboan. Yang terjadi kemudian adalah pembuyaran kesadaran kritis dan penyuburan tradisi ketundukan pada otoritas. Jadilah organisasi hanya sebagai wadah penjinakan (domestification) dan alat status quo mengendalikan potensi perubahan sosial yang bisa melenyapkan mereka dan lembaga. Atau menjadi oposisi terhadap pemerintahan negaranya lewat kritik yang justru melanggengkan otoritas kapitalis neoliberal. (misalnya oposisi lsm yang menginginkan otonomi daerah secara penuh sehingga memudahkan modal asing bisa langsung masuk daerah tanpa lewat pemerintah pusat).

Ada perkataan bahwa untuk menjinakkan ular, kuasai kepalanya. Resep ini ternyata manjur.

Organisasi formal dengan disiplin yang berasal dari sumber heteronomi akan melemahkan kesadaran otonomi anggotanya bahwa mereka yang tertindas bisa mengendalikan diri mereka sendiri untuk lepas dan menghancurkan penindasan tanpa campur tangan negara. Orde baru menjinakkan perempuan dengan organisasi Dharma Wanita atau PKK, PKI menjinakkan dan memanfaatkan perempuan secara politik lewat Gerwani, LSM dijinakkan kapitalis dengan organisasi formal lewat lembaga donor internasional. Dengan adanya lembaga otoritas dalam organisasi, para kapitalis yang bekerja sama dengan pemerintah mengeluarkan biaya lebih murah daripada ketika organisasi tersebut tanpa kepala. Pegang kepalanya, sekolahkan, masukan ide dan ‘inseminasi’ kesadaran sehingga program-program organisasi ditentukan dari atas sejalan tujuan kapitalis (lewat donor yang bisa saja berwajah revolusioner dalam istilah-istilahnya), lalu jinakkan semuanya. Tentu saja proyek besar penjinakan juga dilakukan dengan menebar mitos-mitos modern yang mendukung tujuan besar imperium kapitalis: rasionalitas organisasi modern a la Weber (yang kemudian diperdalam oleh konsep organisasi efektif dan efisien modern ala neo-liberalisme), human capital, atau pembagian kerja berdasarkan kompetensi.

Konsep organisasi modern rasional Weber disebar untuk menumbuhkan keyakinan bahwa organisasi di masa modern sekarang harus ditata lewat pengaturan otoritatif-birokratis yang anonim serta mengikis atau melenyapkan hubungan-hubungan pribadi dalam hubungan sosial. Hal ini dilakukan dengan alasan mengefisienkan kerja dan mengefektifkan pencapaian tujuan bersama. Hal ini pula yang diperjuangkan neoliberalis dalam hubungan-hubungan ekonomi. Dalam transaksi, yang ada adalah kategori-kategori: pedagang/pembeli; dan individu manusia dengan semua masalah pribadi, sosial, kedudukan, dan perasaannya, sedapat mungkin disingkirkan.

Konsep human capital menghantar kita, sadar ataupun tidak, menempatkan manusia sebagai barang dagangan: sumber daya yang bisa dieksploitasi! Dan ini berkait dengan upaya kapitalis neoliberal untuk meruntuhkan solidaritas antarmanusia dengan konsep ‘pembagian kerja berdasar kompetensi’. Pengasingan manusia-manusia dari keberadaannya sebagai makhluk sosial dan menenggelamkannya ke dalam kesibukan-kesibukan ‘spesialisasi’ mengendurkan ikatan solidaritas kemanusiaannya. Hubungan-hubungan kerja kontraktual terasa begitu masuk akal dalam logika kapitalis neoliberal: dengan pranata ini kekuasaan pekerja lemah. Hal ini juga harus didahului oleh prakondisi berupa tingginya pengangguran sehingga hubungan kerja ditekan oleh ketakutan akan diputuskan sewaktu-waktu. Toh banyak yang antri melamar kerja. Untuk menebar konsep hubungan kerja dan lembaganya ini, kapitalis-neoliberal telah menjalankan proyek besar berupa perendahan kualitas otonomi. Dengan berkembangnya kesadaran heteronomi, orang menjadi bergantung pada kendali dari luar. Waktu ada polisi tertib, tak ada polisi rusuh. Waktu ada pimpinan rajin, tak ada pemimpin malas-malasan. Juga menciptakan manusia-manusia rakus yang mementingkan diri sendiri, karena setiap individu adalah wirausahawan yang mengelola human capitalnya sendiri-sendiri. Keadaan ini memberi kapitalis neoliberal rujukan kenyataan untuk memaksakan ide hubungan kerja kontrak dan spesialisasi.

Dengan pemisahan yang kaku ini, tentu saja karena adanya organisasi yang memiliki otoritas ‘kuat’, solidaritas kolektif terhapus dari kesadaran kaum tertindas dan ‘para pejuangnya’. Pandangan dunia Hobbesian dalam benak hampir semua orang saat ini bukan takdir Tuhan yang telah digariskan di lauh, tetapi hasil kerja manusia. Pandangan dunia ini kian menjadi yang paling dominan dengan dikuasainya alat-alat produksi informasi oleh mereka yang menghendaki kekuasan otoritarian di tangan mereka: penguasa politik dan penguasa ekonomi kapitalis. Omong kosong demokrasi dan kebebasan individu yang digembar-gemborkan keduanya sebenarnya ilusi keikutsertaan dalam politik; topeng yang menutupi wajah bopeng kemanusiaan mereka yang sebenarnya menindas. Pandangan dunia ini diberi pembenaran dengan kenyataan-kenyataan kontemporer bahwa manusia pada dasarnya terikat dalam konflik, dan karenanya perlu otoritas yang bisa mendisplinkan (mengendalikan) konflik tersebut. Benar bahwa kenyataan saat ini memberi pembenaran bahwa hubungan antarindividu berlandas konflik, tetapi bukan berarti solusinya adalah keberadaan lembaga yang mengatasi semua individu dan mempunyai otoritas tak terbantah karena keberadaannya merupakan keniscayaan keberadaan manusia. Lagi pula, keadaan ini mungkin tidak akan berlaku lagi jika kesadaran solidaritas kemanusiaan meresapi pola pikir dan pola tindak semua manusia suatu hari nanti. Jadi, bagi yang menghendaki keberadaan lembaga otoritatif, konflik adalah untuk diredam atau bisa dihilangkan melalui keberadaan lembaga otoritatif tersebut, entah yang kuat dan terang-terangan seperti negara otoriter atau sembunyi-sembunyi layaknya otoritas kapitalisme neoliberal dengan semboyan demokrasi dan kebebasan individu semunya itu. Tujuan ini diyakini juga oleh sekelompok orang yang menentang penindasan, seperti kaum Marxis yang percaya keberadaan organisasi partai atau negara sosialis, dengan atau pun tanpa parlemen, untuk menyelesaikan masalah penindasan. Konflik-konflik dilokalisir dan dijadikan konflik antarorganisasi yang murah dan bisa dikendalikan atau dengan kata lain lewat pelembagaan konflik. Ini merupakan tujuan status quo agar tidak terjadi perubahan radikal sehingga kedudukan mereka masih bisa dipertahankan. Ganti-ganti topeng tak apalah, yang penting tetap berkuasa. Kooptasi lebih mudah dilakukan ketika pergerakan sosial terorganisasi dengan otoritas formal yang kuat. Ide ini, di ranah ilmiah disodorkan Dahrendorf, misalnya, yang ternyata fungsionalis juga akhirnya.

Anarkis, sebagai salah satu oponen sosialis radikal anti-otoritarian, juga tidak memandang semua organisasi sebagai sesuatu yang buruk, dan tidak juga berpendapat bahwa baik-buruk organisasi adalah karena ‘orangnya’, tetapi organisasi yang menempatkan orang dalam posisi otoritatif yang dilanggengkan secara formal sehingga bisa mengendalikan orang lain itulah yang ditolak. Dan ini bukan masalah orang atau hati orang, tetapi keberadaan lembaga formal yang memberi kekuasaan transenden bagi seseorang atau sekelompok orang yang bisa mengendalikan orang dari atas merupakan sebentuk otoritarianisme yang berbahaya bagi kebebasan manusia otonom, terutama mereka yang tertindas. Dengan penyuburan organisasi demikian maka potensi perubahan sosial yang radikal akan lenyap atau malih warna dengan topeng yang seolah-olah revolusioner padahal menutupi bopeng otoritas mereka dalam memperbudak manusia lain. Selain itu, dan ini paling penting, adalah lenyapnya kualitas hubungan personal yang bisa teratur dengan individu-individu yang memunyai otonomi diri.

Lalu organisasi seperti apa yang diajukan anarkis untuk pergerakan sosial? Anarkis, sejak lama menolak semua bentuk organisasi yang menempatkan sebagian orang dalam kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain lewat pelembagaan hirarki secara formal. Organisasi dalam anarkisme haruslah yang terbentuk secara sukarela dan untuk tujuan-tujuan ad hoc saja serta tidak menerima keberadaan orang tertentu sebagai orang yang punya hak istimewa dalam organisasi hanya karena dia berpengetahuan lebih banyak dan menjadi ‘koordinator’. Diktumnya “from each according to ability, to each according to need!”. Artinya anarkis tidak hendak menciptakan kelas istimewa dalam organisasi; karenanya sepanjang sejarah, organisasi anarkis biasanya dalam bentuk konfederasi atau sindikasi atau kolektif yang pengorganisasiannya tidak ditangan kelas tersendiri yang memunyai kewenangan penuh secara formal. Keberadaan lembaga konfederasi yang menengahi antarfederasi hanya sebagai lembaga yang berfungsi ketika ada kebutuhan di antara federasi untuk menyelesaikan masalah atau melakukan aksi secara bersamaan. Semacam koordinator ad hoc, yang setelah aksi atau penyelesaian, lembaga tersebut tidak lagi punya otoritas untuk memerintah ini-itu lagi. Anarkisme mempercayai kepemimpinan “primus inter pires”; yang utama di antara yang setara.

Dalam lingkup kecil, anarkis membentuk diri dalam komune-komune kepemilikan bersama atas sarana produksi. Komune-komune ini, seperti kolektif-kolektif di Spanyol di masa keemasan anarkisme 1930-an, sebelum diberangus negara fasisnya Jendral Franco, atau kelompok-kelompok Food Not Bomb di Amerika saat ini, bekerja mengolah alat-alat produksi dan sarana alokasi secara bersama dalam hubungan saling bergantung dengan komune lain yang memproduksi dan mengalokasikan kebutuhan berbeda tanpa suatu lembaga formal yang otoritatif mengatasi komponen-komponen tersebut. Eksperimen komuniti komunis Kibbutz di Israel juga masih berlangsung hingga sekarang.

Bagi kita yang terlahir dalam masyarakat otoritarian dan dibimbing dalam keyakinan otoritarian, tentu sulit membayangkan keberadaan komune-komune seperti ini pernah dan ada saat ini dan masyarakat tanpa negara mungkin akan ada juga di masa depan sebagai alternatif sistem ekonomi, politik, dan sosial yang ada saat ini.

Tipe-tipe Anarkisme

Kaum Anarkis tidak bisa secara sederhana dilihat memiliki persepakatan pada semua hal. Secara historis ada perbedaan-perbedaan yang menghantar pada kecenderungan berbeda dalam teori dan praktik Anarkis.

Anarkis-individualisme mengharapkan sebuah masyarakat masa depan yang membebaskan individu melakukan tugas-tugas mereka dan berbagi sumber daya “berdasarkan suara keadilan”. Secara umum, Individualis adalah hanya sekelompok filsuf ketimbang aktivis revolusioner. Mereka adalah libertarian sipil yang menginginkan perubahan sistem yang membuatnya bekerja secara ‘adil’. Keberadaan mereka lazim di abad lalu, tetapi masih tampak dalam barisan Anarkis ‘kontra-kebudayaan’, filsuf kelas menengah, atau sayap kanan Libertarian. Oleh para anarkis revolusioner (komunis, sindikalis, kolektivis) jenis ini tidak diakui sebagai anarkisme.

Mutualis adalah Anarkis yang dikaitkan dengan ide-ide filsuf Anarkis Prancis abad ke-19, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), yang mendasarkan ekonomi masa depan pada “…sebuah pola kepunyaan (possesing) kelompok-kelompok kecil dan individu (bukan kepemilikan-owning) atas alat produksi, dan diikat oleh kontrak-kontrak pertukaran yang saling menguntungkan serta kredit yang akan menjamin masing-masing individual menghasilkan tenaga kerja mereka sendiri.” Jenis Anarkisme ini hadir ketika keberadaan Individualis mengambil ide mereka dalam praktik, dan hanya berharap untuk mereformasi kapitalisme dan membuatnya ‘koperasi’. Ini juga ada dalam gerakan sayap kanan Libertarian yang mengambil idenya dalam memperjuangkan sesedikit mungkin peran negara. Karenanya Marx menyerang Prodhoun sebagai seorang ‘idealis’ dan ‘filsuf utopian’ untuk konsepnya hubungan ‘saling bantu’ (mutual aid).

Kolektivisme adalah Anarkisme yang didasarkan langsung pada ide-ide Mikhail Bakunin (1814-1876), Anarkis Rusia, pejuang paling kondang dalam ‘masyarakat awam’ teori Anarkisme. Bentuk Anarkisme Kolektivisme Bakunin menggantikan tempat kekukuhan Prodhoun pada kepunyaan individual dengan ide kepemilikan kolektif lewat perkumpulan sukarela, dan hak individual untuk menikmati produk atau tenaga kerjanya. Jenis Anarkisme ini melibatkan ancaman langsung pada sistem kelas dan negara kapitalis, dan memandang bahwa masyarakat hanya bisa dibangun ulang ketika kelas pekerja merampas kendali ekonomi lewat sebuah revolusi sosial, menghancurkan perangkat-perangkat negara, dan pengaturan ulang produksi pada dasar kepemilikan bersama dan kendali oleh perkumpulan kaum pekerja. Bentuk Anarkisme ini secara ideologis menjadi dasar dari Anarko-sindikalisme, atau dasar pemikiran serikat buruh revolusioner. Anarkis-kolektivis menghendaki sebuah masyarakat tanpa kelas yang dicipta lewat pengaturan kembali produksi, alokasi, dan konsumsi yang memberi prioritas pada solidaritas sosial, pengaturan diri kolektif, dan keragaman produksi.

Anarko-sindikalisme adalah Anarkis yang aktif dalam pergerakan buruh dan kelas pekerja. Anarko-sindikalis adalah sebentuk teori Anarkis untuk kesadaran kelas pekerja dan tani, untuk militansi dan aktivisme dalam pergerakan buruh, untuk sosialis libertarian yang menginginkan kesetaraan sekaligus kebebasan. Pemikiran ini didasarkan lebih berat pada ide-ide Bakunin, meskipun teknik-teknik pengorganisasiannya dicangkok dari pergerakan serikat buruh Perancis dan Spanyol (yang disebut “Sindikat”). Jenis Anarkisme ini yang memengaruhi IWW (Industrial Workers of the World) di Amerika Utara dan yang mengaktualisasikan pandangan bahwa negara kapitalis harus dirobohkan oleh sebentuk ‘peperangan’ ekonomi yang revolusioner yang disebut ‘Pemogokan Umum’, dan bahwa ekonomi harus ditata ulang dan didasarkan pada serikat industrial, yang akan berada di bawah nasihat (counsel) kelas pekerja. Semua masalah politik ditangani oleh Kongres Serikat Industrial, sementara masalah tempat kerja akan ditangani oleh komite pabrik, yang dipilih oleh pekerja sendiri dan di bawah kendali langsung mereka. Jenis Anarkisme ini telah menjadi pengorganisasian Anarkis potensial yang besar dalam pergerakan kelas pekerja di Amerika Utara, mereka membangkitkan isu-isu seperti pemendekan kerja/minggu, keberadaan dewan-dewan pabrik, dan perjuangan melawan serangan para bos terhadap kelas pekerja seluruh dunia. Anarkis-sindikalis tidak menghendaki serikat-serikat buruh yang berada di bawah komando satu partai tertentu atau berada dalam koordinasi pemerintah, tetapi dalam bentuk sindikat yang bekerja secara ad hoc untuk menghadapi persoalan perburuhan yang terjadi.

Anarkis-komunisme adalah Anarkisme revolusioner yang percaya pada pemikiran tentang perjuangan kelas yang bermuara pada sebuah akhir untuk kapitalisme, dan semua bentuk penindasan. Berlawanan dengan Anarko-sindikalisme, Anarkis-komunis tidak hanya membatasi untuk mengorganisasi di tempat kerja. Pemikirannya didasarkan pada teori Peter Kropotkin (1842-1921), seorang Anarkis Rusia lainnya. Kropotkin dan pengikutnya tidak hanya mempertimbangkan komune dan dewan-dewan pekerja sebagai pelindung yang tepat dari produksi ekonomi; mereka juga menyerang sistem pengupahan dalam segala bentuknya, dan menghidupkan kembali ide-ide komunisme libertarian. Jenis Anarkisme ini dikenal juga sebagai Sosialisme Libertarian yang juga menentang negara, kediktatoran, dan otoritas partai. Mereka meyakinkan, transformasi masyarakat menjadi sebuah ‘Kibbutz’ raksasa yang di sana kerja ditata secara adil dan semua orang berbagi setara konsumsi buah dari kerja mereka. Penghapusan pranata ekonomi uang juga sebagai pranata pertukaran juga tujuan anakis-komunis.

Sejak 1870-an dasar-dasar Anarkis-Komunisme telah diterima oleh sebagian besar organisasi Anarkis yang mewarnai revolusi. Anarkis ini atau Komunis Libertarian jangan sampai disalahartikan dengan komunisme yang lebih banyak dikenal dari Marxis-Leninis, sebuah komunisme yang didasarkan pada kepemilikan negara atas ekonomi, kendali negara atas produksi dan distribusi, dan juga kediktatoran partai. Bentuk dari masyarakat komunis otoritarian didasarkan pada penindasan dan perbudakan oleh negara, sementara Anarkis-komunis menginginkan kebebasan, komunisme sukarela dalam berbagi sumber daya. Komunisme Libertarian bukan Bolshevisme dan tidak ada kaitannya atau mendukung Lenin, Stalin, Trotsky atau Mao. Jenis ini tidak mengajarkan kendali negara ataupun swasta atas yang penting bagi kehidupan dan menentang semua bentuk kediktatoran. Anarkis-Komunis menginginkan pertumbuhan masyarakat baru yang merdeka untuk membangun sesuatu secara penuh dan luas dengan prinsip tanggung jawab sosial kepada orang lain.

Kritik Kropotkin atas ide komunisme Marx yang menggunakan negara sebagai alat untuk mencapai masyarakat komunis adalah bahwa negara tidak bisa dipakai untuk alat mencapai sesuatu yang menjadi antipati negara: masyarakat bebas. Setiap negara selalu memproduksi kekuasaannya dan tidak akan membiarkan otoritas lepas dari tangannya. Karena itu anarkis menolak menggunakan negara atau serikat buruh, serikat tani, yang berada dalam kendali negara atau partai untuk mencapai komunisme.

Otonomisme merupakan sebuah kecenderungan baru pergerakan Anarkis. Kecenderungan ini timbul di pertengahan 1980-an di Jerman dan kemudian menyebar ke negri-negri lain di Eropa dan Amerika Utara. Mahasiswa, intelektual, dan pekerja-pekerja yang kecewa menjadikan kecenderungan ini orisinal, tetapi mereka juga Anarkis yang menyebut mereka sendiri sebagai Otonomis untuk menyatakan bahwa mereka tidak dikaitkan dengan sebuah federasi, atau bukan pula suatu ajaran doktriner seperti organisasi anarkis tradisional. Seperti halnya Sosialisme Libertarian, mereka tampaknya menggambarkan ideologi mereka lewat Marxisme dan beberapa ajaran pemikiran Anarkisme, terutama Anarkis-Komunisme, tetapi mereka cenderung untuk lebih tidak terikat dan sangat teliti dalam menjelaskan perbedaan identitas mereka. Perjuangan mereka lebih pada menciptakan individu-individu anarkis yang memunyai kualitas kendali dan pengaturan diri dalam kepemilikan bersama sumber daya komuniti. Kalo di Bandung mungkin kaya kelompoknya Aa Gym tanpa otoritas permanen Aa Gym.

Sebagai sebuah pemikiran politik, Anarkisme berkutat dengan transformasi masyarakat. Anarkisme sering kali ditolak oleh sebagian besar kecenderungan politik dan filsafat. Karenanya tidak pernah menjadi pemikiran politik yang dominatif dalam percaturan transformasi sosial. Didasarkan pada, atau kadang memencar dari, dasar-dasar Anarkisme tradisional, ada beberapa ragam kelompok yang memperluas lingkup Anarkisme kontemporer dan membatasi ulang konsep tradisional dari Anarkisme. Dalam usaha untuk menempatkan Anarkisme dalam pemikiran filsafat kontemporer dengan segala permasalahannya yang berbeda dengan masalah abad-abad lalu, sebagian Anarkis meramukan pemikiran post-strukturalisme ke dalam Anarkisme yang menawarkan pemikiran politik untuk menjelaskan dunia kita. Ada aliran paling baru yang dikenal dengan Pasca-struktural-Anarkisme. Anarkisme jenis ini meramu Anarkisme dan pasca-strukturalisme (pemikiran-pemikiran Foucault, Derrida, atau Deleuze). Karena kekuasaan ada di mana-mana, kebutuhan kritik dan refleksi politik juga harus merambah ke mana pun, tidak hanya di tingkat negara atau pranata ekonomi, tetapi juga di tingkatan seksualitas, masalah ras, psikologi, pengajaran, dll. Para pendukung aliran ini memandang adanya perubahan penting selama abad ke-20 ini dan memasuki abad ke-21 yang mengharuskan konsep dan alat-alat analisis untuk wilayah perjuangan Anarkisme berbeda; seperti kenyataan dunia cyber, Internet, dan globalisasi, misalnya. Di dunia internet dan perangkat lunak, mereka memperjuangkan perangkat lunak bebas dan wafatnya hak salin (copy right) di dunia internet [2].

Anarkisme tradisional menganggap sistem-sistem pentotalan sebagai tujuan akhir kapitalisme dan negara. Pasca-struktural-anarkis tidak sekadar melihat pada dua tempat tersebut sebagai sumber penindsan tetapi membuka mata bahwa operasi kekuasaan ada di mana-mana. Jika kapitalisme dan negara dapat secara terpisah dicungkil lalu menghilangkan keduanya akan dengan sendirinya penindasan lenyap, sepertinya ini merupakan pandangan utopis yang tidak realistis. Kita juga harus melawan rasisme, misoginisme, prasangka buruk terhadap kaum gay atau lesbian, dsb. Intinya Anarkisme harus memahami kuasa sebagai yang beroperasi tidak hanya di tingkatan negara dan pranata kapitalisme, tetapi dalam praktik merambah melalui semua hal yang menuntun kehidupan kita.

Anarkis Religius

Berkebalikan dengan kesetiaan Anarkis klasik pada Atheisme (umumnya dalam menanggapi pengaruh destruktif lembaga keagamaan tradisional yang otoritarian), beberapa Anarkis kontemporer menekankan spiritualitas, baik lewat ragam paganisme-baru maupun teologi pembebasan dalam agama-agama besar tradisional. Hal ini mencerminkan bahwa pemaksimalan potensi manusia mengharuskan penimbangan aspek spiritual dan transenden kepribadian manusia dan kebudayaan seperti halnya aspek rasionalnya. Dalam kehidupan moral, Anarkis-anarkis seperti ini bersandar pada tanggung jawab pribadi, disiplin diri, dan memerhatikan orang-orang lain daripada kepada keputusan-keputusan otoritas legal dan moral. Anarkis-religius umumnya menekankan kesalingterikatan semua bentuk kehidupan, dan mereka percaya, secara bersama-sama dengan orientasi ekologis segolongan Anarkis yang dikenal dengan Anarkis berpusat-alam (green Anarchist), bahwa kita merupakan bagian tak terpisahkan dengan lingkungan alam kita. Tetapi masih tertinggal unsur ateistik yang substansial di antara Anarkis yang percaya bahwa ide ‘kesucian’ dan kepercayaan pada ‘keteraturan tertinggi’ menguatkan konsep hirarki tradisional dan ini bertentangan dengan penerimaan kebebasan penuh manusia. Jadilah keberagamaan mereka seperti Kierkegaard, Jasper, atau eksistensialis religius yang mempribadikan Tuhan sebagai sesuatu yang internal seperti halnya Pietisme dalam sejarah Protestan yang dijalankan Immanuel Kant. Tokoh anarkis religius yang terkenal adalah Leo Tolstoy.

Anarko-primitivisme adalah tipe anarkisme yang melampaui kritik atas Negara ke kritik atas peradaban. Tipe ini, dengan dukungan data antropologi dan arkeologi mengenai asalmula Negara, meyakini bahwa masyarakat negara bukan kelanjutan evolutif organisasi politik manusia. Negara hanya salah satu bentuk organisasi politik yang kemunculannya kemudian membawa beragam permasalahan kemanusiaan hingga hari ini: hirarki menindas, otoritarian, kerusakan lingkungan dan kemanusiaan, dll. Nagara adalah produk peradaban yang dalam catatan arkeologis dimulai sekitar 10.000 tahun lalu. Jadi, tipe ini meyakini ‘kodrat’ kemanusiaan kita adalah ‘primitif, yang di situ egalitarian tiada hirarki, kerja sama saling bantu, menjadi dasar kegaulan sejati (true sociability) umat manusia’. Karenanya, aktivis anarko-primitivisme berusaha menghidupkan kembali ‘keprimitifan’ dalam kehidupan komuniti yang mereka bangun: berusaha memenuhi kebutuhan sendiri dengan kebun komuniti, sekolah gratis, menyelenggarakan barter, dll. Seperti halnya Ecofeminism yang melampaui kritik feminisme terhadap patriarkhi ke kritik atas peradaban, mereka juga banyak mengorganisasi diri di advokasi lingkungan seperti gerakan Mother Earth.

Anarkisme dan Aktivisme Sosial

Dari uraian di atas tampak bahwa sebagian besar jenis Anarkisme lahir dan melahirkan aktivisme sosial; pergerakan sosial untuk perubahan yang lebih baik. Berlainan dengan Marxisme yang kemudian menjelma juga dalam ranah keilmuan sosial menjadi teori sosial dan metodologi penelitian ilmiah yang tersohor, Anarkisme tidak banyak menampakkan diri dalam ranah keilmuan. Tetapi serupa dengan Marxisme dan gerakan sosialisme lainnya, Anarkisme merambah bidang yang oleh Marx didengungkan sebagai ‘praksis’ atau gerakan sosial langsung untuk merubah keadaan yang dirasa menindas sebagian orang. Ranah perjuangan Anarkis sebenarnya secara tradisional serupa dengan perkembangan sosialisme pada umumnya, seperti persoalan penindasan buruh oleh majikan, perlawanan kaum tani, penindasan perempuan, penindasan berdasarkan ras, kesukubangsaan, perlawanan terhadap dominasi Kapitalisme dalam kehidupan ekonomi, hingga gerakan anti-globalisasi a la neoliberalisme akhir-akhir ini.

Anarkisme dan Pergerakan Perempuan

Salah seorang perempuan Anarkis-Komunis yang terkenal adalah Emma Goldman, seorang imigran Amerika asal Rusia. Goldman banyak memberikan pengajaran-pengarajan tentang Anarkisme di beberapa organisasi Anarkis Amerika. Goldman melihat bahwa pembebasan perempuan sebagai usaha tak-terpisahkan dari penciptaan strategi yang sedemikian rupa sehingga keindividuan dan komuniti dapat dikaitkan ulang. Dia menyerap ide-ide pengembangan diri dan anarkis-komunisme kolektivis dari Alexander Berkman. Baginya persoalan paling dasar adalah bagaimana untuk menjadi diri sendiri dan satu keutuhan dengan yang lain, merasakan secara mendalam bersama semua umat manusia dengan tetap mempertahankan kualitas ciri khasnya sendiri [3]. Ini merupakan kunci untuk pembebasan perempuan, tetapi juga sekaligus bagi laki-laki. Inilah proyek politik umum Goldman.

Beberapa perempuan Anarkis berpandangan bahwa emansipasi perempuan merupakan bagian tak-terpisahkan dari penolakan anarkisme terhadap semua bentuk otoritas dan hirarki. Meskipun Goldman, misalnya, kritis terhadap pergerakan feminis pada masanya, dia tidak menulis dan berbicara secara khusus tentang perempuan. Sebagian Anarkis menolak semua perubahan segera sebagai ‘menyembuhkan’; Goldman tidak berpikir bahwa semua reformasi akan membebaskan, tetapi dia kritis terhadap penekanan pergerakan perempuan untuk hak pilih. Menurut Anarkis, demokrasi parlementer hanya memberi pekerja ilusi keikutsertaan dalam politik. Daripada demokrasi representatif, Emma Goldman memperjuangkan aksi kolektif langsung seperti pemogokan umum dalam politik dan masyarakat seperti halnya dalam kerja.

Anarcha-feminisme adalah Anarkisme yang berusaha memadukan ideal-ideal pemikiran Anarkisme dan feminisme. Aliran ini berfokus pada pembebasan perempuan dan peran patriarkhi di dalam penindasannya, yang selama ini kurang diperhatikan Anarkis tradisional, tetapi tidak memisahkannya dengan bentuk-bentuk lain penindasan, terutama keberadaan negara dan monopoli kapitalisme. Tidak semua Anarkis perempuan memandang diri mereka sebagai Anarko-feminis, tidak juga seorang Anarko-feminis adalah perempuan. Pembedaan dasarnya adalah pada persoalan bagaimana suatu pemikiran dan gerakan yang ‘berpusat perempuan’ sebagai suatu nilai yang ditekankan dalam melihat hubungan dominasi. Anarko-feminis secara umum menolak solusi negara untuk persoalan perempuan, seperti penyensoran pornografi untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, pengadaan kementrian masalah perempuan, atau pemberian hak pilih bagi perempuan dan lebih memilih pada pemberdayaan-diri (self-empowerment) dan aksi langsung. Pengorganisasian Anarko-feminis dapat dicirikan oleh penekanannya pada desentralisasi, pembuatan keputusan secara partisipatoris, dan aksi pada tingkatan akar rumput. Beberapa Anarkis kontemporer berkonsentrasi pada penerapan ideal-ideal kebebasan kehendak dan penentuan diri untuk kehidupan pribadi mereka. Dalam kecenderungan ini adalah penekanan pada penerimaan beragam pilihan dalam kehidupan seksualitas, keluarga, dan hubungan-hubungan antarpribadi.

Ketertarikan feminis pada Anarkisme timbul karena dasar-dasar tradisional teori politik Anarkis. Yang paling penting adalah bahwa ketimbang memfokuskan pada satu struktur otoritarian tertentu (seperti kapitalisme), Anarkisme mengidentifikasi struktur-struktur otoritarian pada umumnya sebagai alat kunci penindasan. Anarkis menolak untuk mengadopsi alat-alat otoritarian untuk meraih akhir yang tidak-otoritarian dan menganggap bahwa perubahan revolusioner merupakan proses yang terus-menerus.

Konsep ‘personal is political, and political is personal’ yang saat ini banyak dikumandangkan aktivis feminis berasal dari diktum Anarkis-Komunis, utamanya yang berada dalam pengaruh ajaran Peter Kropotkin. Dalam salah satu pamfletnya Kropotkin menulis bahwa seseorang tidak bisa menceraikan kehidupan politik dengan kehidupan pribadinya, begitu pula sebaliknya.

Anarkisme dan Perjuangan dengan ‘Kekerasan’

Harus diakui bahwa sebagian kelompok anarkis menggunakan media teror dan perilaku kekerasan dalam perjuangannya menentang keberadaan pemerintah atau penguasa ekonomi kapitalis lewat penghancuran simbol-simbol keduanya seperti pengeboman bank, kantor aparat negara dan polisi, kantor perusahaan kapitalis, atau daerah-daerah pertokoan. Akarnya sudah ada sejak lama. Di abad ke-19 sebagian tokoh anarkis, misalnya Emile Henry (1872-1894), anarkis teroris Prancis, menganjurkan jalan kekerasan dalam upaya perjuangannya. Teror-teror dijalankan untuk melawan penindasan, baik yang dijalankan dengan kekerasan maupun dengan kekerasan simbolis, dengan menghancurkan keyakinan pada baiknya keberadaan lembaga-lembaga otoriter lewat simbol-simbolnya. Saat ini sebagian lagi membentuk milisi-milisi bersenjata untuk pemberontakan bersenjata seperti yang dilakukan Zapatista di Meksiko yang tetap bertahan hingga sekarang. Sub-Comandante Marcos dikenal sebagai tokoh milisi pergerakan Zapatista yang secara organisasi sangat mirip dengan milisi anarkis bersenjatanya kamerad Buenaventura Durruti (1896-1936) di Spanyol atau milisi anarkis di masa penindasan fasis Jendral Franco di Spanyol 1940-an awal.

Dalam demonstrasi besar-besaran menentang WTO di Seattle, beberapa waktu lalu, sebagian kelompok anarkis melakukan pelemparan terhadap gedung-gedung pemerintah dan gedung milik perusahaan besar. Mereka memunyai buku panduan yang dikenal “Anarchist Cookbook” yang berisi teknik-teknik boikot dan membuat bom-bom sederhana.

Anarkisme, (Neo) Liberalisme, dan Perlawanan Terhadap Kapitalisme

Ada sebentuk kecurigaan terhadap Anarkisme karena dalam pergerakannya mengutamakan pembebasan dari belenggu negara dan pemerintah. Di satu sisi ada kemiripan dengan ajaran Neo-liberalisme yang menghendaki berkurangnya peran negara dalam memajukan persaingan pasar murni. Tetapi, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Sebagai teori politik varian dari sosialisme, Anarkisme memerangi kepemilikan individu dan memperjuangkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi ekonomi dalam tatanan sosialisme. Tetapi berbeda dengan sosialisme otoritarian seperti Marxis-Leninisme atau sosial demokrat, anarkis tidak percaya bahwa masyarakat sosialis yang menghargai keberadaan individu akan terbentuk melalui pemerintahan sebagian orang yang memiliki hak istimewa terhadap sebagian lainnya. Kaum Anarkis mengakui ajaran bahwa “Kebebasan tanpa sosialisme adalah eksploitasi; Sosialisme tanpa kebebasan adalah tirani” (Mikhail Bakunin) [4]. Monopoli ekonomi, entah dalam bentuk penguasaan negara atas semua sarana produksi ekonomi maupun penguasaan pemilik modal atas ekonomi, sama-sama diperangi Anarkis karena melakukan penindasan.

Perbedaan dasar Neo-liberalisme dengan Anarkisme adalah bahwa sejak awal neoliberalisme melalaikan atau tidak memperhitungkan syarat-syarat ekonomi-sosial bagi disposisi rasional. Padahal struktur-struktur sosial-ekonomi itu mengondisikan produksi dan reproduksi disposisi-disposisi dan struktur-struktur ini. Semua ini atas nama konsepsi rasionalitas yang sempit dan kaku yang disamakan begitu saja dengan rasionalitas individu [5].

Peran kelompok-kelompok Anarkis dalam perang melawan perdagangan bebas dan globalisasi a la neoliberalisme yang direpresentasikan WTO memang saling tumpang tindih dan sulit dipisah dengan gerakan sosial lain yang menentang, termasuk enviromentalis, pasifis, Marxis baru, intelektual dan agamawan radikal, pemberontakan anakmuda, nativisme, dll. Tetapi anarkis memunyai perhatian terhadap kecenderungan monopoli kapitalisme gaya neoliberal yang menindas, seperti misalnya kelompok Black Bloc dalam demonstrasi besar-besaran di sidang WTO di Seattle atau di Cancun, Mexico.

Ekonomi Parsitipatoris: Teori Ekonomi Anarkis

Dengan runtuhnya apa yang disebut ‘ekonomi sosialis’ di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, dan mulai masuknya negara-negara ‘sosialis’ seperti China atau Vietnam ke dalam ekonomi pasar, para pegiat kapitalisme seperti menemukan pembenaran empiris untuk melangsungkan kerangka ekonomi kapitalisme di semua penjuru dunia [6]. Mereka keliru. Selama bertahun-tahun kaum Anarkis telah mengkritik kekurangan-kekurangan dan menolak, baik sistem kapitalisme korporasi maupun sosialisme komando. Bagi kaum Anarkis, kapitalisme telah melembagakan ketaksetaraan, meningkatkan kemiskinan, memperparah perang upah, dan merendahkan martabat manusia hanya sekadar sumber daya atau modal!; dan ekonomi sosialis yang didasarkan pada hirarki birokratis dan perencanaan pusat yang otoriter juga tidak lebih baik.

Anarkis mengusahakan sebuah masyarakat tanpa kelas yang dicipta lewat pengaturan kembali produksi, konsumsi, dan alokasi yang memberi prioritas pada solidaritas sosial, pengaturan diri kolektif, dan keragaman produksi. Mereka meyakinkan, transformasi masyarakat menjadi sebuah kibbutz raksasa yang di sana kerja ditata secara adil dan semua berbagi secara setara dalam konsumsi hasil kerja. Uang tidak akan digunakan lagi sebagai media pertukaran dan tidak ada perbedaan kelas, tidak ada pewarisan kekayaan atau hak milik pribadi.

Anarkis berusaha mengorganisasi kerja kembali yang akan mengikis hirarki di dalamnya. Contoh-contoh organisasi kerja demokratis, dikenal juga sebagai koperasi, telah ada dalam ekonomi kapitalis dan juga dalam ekonomi komando sosialis. Koperasi-koperasi akan menjadi unit pendukung sebuah ekonomi partisipatoris dengan keragaman organisasi kerja, yang tiap-tiapnya ditata secara demokratis juga dalam memilih dewan tempat kerja. Untuk memaksimalkan keikutsertaan pengambilan keputusan, setiap organisasi beranggotakan tidak lebih dari seratus orang.

Ekonomi partisipatoris juga akan menjalankan penggiliran pekerjaan, dan kompleks-kompleks pekerjaan atau pencampuran kerja diseimbangkan untuk memenuhi kesenangan orang-orang yang bekerja dan pemberdayaan mereka. Hal ini untuk menghindarkan pengasingan individu pekerja dengan pekerjaannya dan pemilikan pengetahuan dan keterampilan kerja yang luas. Sebagai misal, dalam sebuah perusahaan penerbitan buku setiap pekerja akan memunyai sebagian tanggung jawab editorial, sebagian produksi, dan sebagian tanggung jawab bisnis lainnya. Orang yang sama bisa bekerja paruh waktu di dua organisasi, yang lebih kurang menyenangkan.

Konsumsi dalam ekonomi partisipatoris akan didasarkan pada norma-norma kesetaraan pembagian dan hak individual atas privasi dalam konsumsi mereka sejauh mereka tidak mengambil secara tak adil bagian besar. Akan ada sistem-sistem dewan-dewan konsumen dimulai dengan dewan ketetanggaan, meluas ke wilayah yang lebih luas hingga federasi nasional. Beberapa jenis produk seperti rumah sakit, taman, sistem transportasi, dll., akan dikonsumsi secara kolektif. Dewan-dewan konsumen dan federasi-federasinya akan mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan kolektif mereka terlebih dahulu untuk pembagian produksi sosial, dimulai di tingkatan nasional dan turun ke tingkatan di bawahnya. Setelah kebutuhan-kebutuhan kolektif tertangani, dewan-dewan menangani pengeluaran untuk konsumsi rata-rata individu dan keluarga.

Penyeimbangan apa yang diproduksi dan disalurkan dalam sebuah ekonomi partisipatoris dengan apa yang dikonsumsi atau dibutuhkan dilakukan lewat sebuah kompleks alokasi dan sistem perencanaan terdesentralisasi didasarkan pada penyebarluasan komputer dan umpan balik informasi antara tempatkerja dan konsumen, dan unit-unit terkecil dan terbesar tingkatan georgrafis tempat mereka berada. Jalan lain penggunaan uang dan harga adalah sebuah sistem informasi yang dijaga jaringan komputer. Antarfederasi pekerja, antara federasi pekerja dengan federasi konsumen, dan individu-individu saling tukar informasi mengenai pasokan dan permintaan, harga ‘infikatif’, dll.

Orang yang menginginkan pembagian konsumsi lebih harus bekerja sedemikian rupa sehingga lebih dari yang bisa dikerjakan orang lain. Prinsipnya adalah memperoleh bergantung pada kemampuan, dan dibagi berdasarkan kebutuhan. Karenanya, selain penyebarluasan teknologi informasi ke semua komune/kolektif pekerja dan jaringan konsumen perlu dilakukan, juga otonomi diri guna mengikis kerakusan.

Diktum “from each according to ability, to each according to need” yang juga dianut para sosialis demokrat agak berbeda dipahami oleh anarkis. Dalam pemikiran sosialis demokrat, diktum pertama diartikan bahwa setiap orang menyumbang ke negara sesuai dengan kemampuannya seperti penerapan pajak progresif di negara-negara sosial demokrat, misalnya (contohnya di Inggris di bawah Partai Buruh dan negara-negara Skandinavia). Semakin kaya seseorang, maka pajak yang diwajibkan atasnya ke negara semakin besar prosentasenya. Diktum kedua diartikan sebagai peran negara dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tunjangan pangan-papan bagi semua warga negara lewat subsidi.

Anarkis menolak keberadaan negara sebagai institusi yang menangani redistribusi dalam upaya “from each according to ability, to each according to need”. Bagi anarkis peran negara harus digantikan kolektif –kolektif seperti yang digambarkan di atas.

Kritik atas Anarkisme

Sejarah menampakkan kenyataan bahwa hingga saat ini Anarkisme, baik sebagai filsafat sosial maupun sebagai teori dan praktik politik tidak pernah menyebar secara luas seperti halnya Marxisme atau Sosialis demokrat. Ada banyak tafsir atas kenyataan ini. Bisa jadi memang ajaran-ajaran dan teorinya tidak masuk akal dan terlalu mengawang-awang. Atau mungkin karena taktik pemasarannya yang kurang bagus.

Ada beberapa ajaran dan teori Anarkis yang mungkin menyumbang keadaan Anarkisme saat ini. Pertama, ajaran bahwa manusia pada dasarnya baik dan bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk kesejahteraan manusia tanpa penindasan oleh sebagiannya. Ini tentu saja membuat ekonom terbahak. Sebagian besar orang percaya bahwa inti terdalam manusia adalah homo economicus yang rakus dan selalu mementingkan diri sendiri. Machiavelli juga bisa terkencing-kencing mendengar teori anarkis tentang organisasi.

Ajaran lainnya adalah bahwa setiap manusia lahir bebas setara. Ini juga yang bisa membuat para sosiolog sakit perut. Kenyataan telah menunjukkan bahwa manusia lahir tidak dalam dan dari ruang kosong seperti mitos kelahiran para dewa, tetapi dalam suatu struktur dan organisasi sosial yang sedemikian rupa sehingga menempatkan manusia yang lahir tersebut pada kedudukan di salah satu tangga hirarki dalam masyarakat. Penyetaraan bukan kodrat manusia. Manusia selalu butuh pembedaan dan tingkatan-tingkatan. Bahkan di awal evolusi homo sapiens. Kerangka pikir ini sepertinya menjadi inti terdalam kerangka menusia memandang realita. Lihat saja epistemologi, dari Aristoteles hingga Bourdeau: kodrat kesadaran manusia adalah pembedaan dan penggolongan.

Dari kedua ajaran inilah teori organisasi tanpa otoritas lahir; teori organisasi anarkis yang menghendaki organisasi partisipatoris sukarela tanpa pelanggengan otoritas secara formal yang ditentukan ‘dari luar’. Bagaimana mungkin organisasi demikian bisa terbentuk sedangkan setiap orang punya kecenderungan untuk menguasai orang lain, baik dengan cara yang kasar maupun lewat penguasan halus. Selain itu, para penentang teori anarkis ini, menyatakan bahwa tidak semua manusia memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga bisa membentuk sebuah organisasi secara sukarela dan partisipatoris langsung. Perlu adanya sebagian kecil ‘pemikir’ yang dijuluki intelektual yang memiliki pengetahuan lebih dari sebagian besar orang untuk mengorganisasi orang lain mencapai tujuannya.

Sistem ekonomi atau organisasi partisipatoris yang diajukan anarkis tampaknya terlalu menyederhanakan kenyataan dan persoalan yang ada. Nyatanya kehidupan sosial begitu rumit, struktur-struktur sosial yang menata kehidupan orang pun saling tumpang tindih dalam kehidupan sehari-hari dengan kecenderungan individual dengan segala kepentingannya. Bagaimana demokrasi partisipatoris dilakukan sebenar-benarnya dalam masyarakat dengan jumlah penduduk jutaan? Bagaimana juga menjamin keberadaan kolektif produksi dan konsumsi tidak menciptakan ‘pemegang’ otoritas atau tirani baru? Bagaimana dengan kian kompleksnya kebutuhan (dan pembutuhan) akan barang dan jasa konsumsi serta pola hidup masyarakat bisa membangun masyarakat yang otonomi?

Sindikat Belajar Filsafat, Toko Buku & Perpustakaan Taman Bunga Jatinangor

Bacaan:

• Bourdieu, Pierre. 2003. Kritik Terhadap Neoliberalisme: Utopia Eksploitasi tanpa Batas Menjadi Kenyataan; dalam Majalah Basis No. 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember, 24-30.
• Ehrlich, Howard J. 1995. Toward a General Theory of Anarchafeminism.
• Ervin, Lorenzo K. 2000. Anarchism and the Black Revcolution. Kalamzoo: Illegalvoices.
• Guerin, Daniel. 1998. No Gods No Masters; an anthology of Anarchism (book one). London: AK Press.
• —————–. 1998. No Gods No Masters: an anthology of Anarchism (book two). London: AK Press.
• Guest, Krysti. tt. Feminism and Anarchism: toward a Politics Engagement. www.cat.or.au
• Highleyman, Liz A. 1995. An Introduction to Anarchism. Boston: Black Rose Collectives.
• Itoh, Makoto. 1995. Political Economy for Socialism. New York: St. Martin Press.
• Meltzer, Albert. 1996. Anarchism: Arguments for and Against. London: Mid-Atlantic dan AK Press.
• McElroy, Wendy. 2000. The Schism Between Individualist and Comunnist Anarchism; dalam Journal of Libertarian Studies, vol. 15, no. 1.
• Moglen, Eben. 1999. Anarchism Triumphant: free software and the death of copyright. Peer-reviewed, Journal on the Internet.
• O’Brien, James. 2003. Which Way To The Revolution: Anarchism or Leninism; dalam Jurnal Workers Solidarity Movement edisi Juli.
• Rocker, Rudolf. 1989. Anarcho-Syndicalism. London: Pluto Press.
• Rowbotham, Sheila. 1992. Women in Movement: feminism and social action. New York, London: Routledge.
• Truscello, Michael. 2003. The Architecture of Information: Open source software and tactical Postructuralist Anarchism. novel_t@roger.com.
• Wenzer, Kenneth C. 1995. Godwin’s Place in the Anarchist Tradition: A Bicentennial Tribute; dalam Social Anarchism No. 20.

Catatan:

1. Bagian ini disari dari bab 1 buku Anarco-syndicalism karya Rocker (1989) dan tulisan Wenzer (1995)
2. Lihat misalnya artikel Moglen (1999) dan Trucello (2003)
3. Rowbotham (1992: 152)
4. dikutip Ervin (2000)
5. Bourdieu (2003)
6. Itoh (1995:83 dst)

Selama ini, mendengar kata Anarkisme disebut, banyak orang segera merasa gelisah dan cemas, terbayang suatu kelompok manusia bringas yang siap menebarkan keonaran, kekacauan, kehancuran dan malapetaka. Meskipun pada umumnya orang hanya secara intuitif, tanpa tidak pernah mencoba menggali lebih seksama tentang apa yang disebut sebgai pandangan Anarkis tersebut, Namun istilah anarki sendiri sudah terlanjur menimbulkan kemarahan dan terlanjur secara luas disimpulkan bahwa anarkisme adalah sebagai suatu paham yang menakutkan karena jahat. Orangpun tanpa berpikir panjang percaya bahwa Anarkisme adalah negatif dan berbahaya, titik. Pendek kata, dalam memandang anarkisme, tidak hanya apparatus negara, bahkan masyarakat akademia, bersepakat bahwa Anarkisme adalah musuh umat manusia. Dengan demikian keyakinan yang mendominasi pemikiran masyarakat luas adalah bahwa “anarkisme” tidak lebih dari penyakit sosial yang bertentangan dengan segala norma sosial yang baik dan pantaslah jika anarkisme dianggap musuh masyarakat. leh karena itu dianggap wajar juga untuk menganjurkan untuk memberantas Anarkisme sampai keakar-akarnya. Anjuran untuk senantiasa waspada terhadap segala bentuk anarki saat ini telah menjadi hampir kesepakatan sosial. Pendek kata, Anarkisme perlu di amputasi atau dilenyapkan, untuk selamanya.

Lantas mengapa Anarkisme menjadi paham yang sangat ditakuti sehingga perlu dibrantas habis? Jangan-jangan letak persoalannya hanya karena kita tidak paham betul apa sebenarnya yang menjadi cita cita Anarkisme. Lebih ironis lagi, jangan-jangan secara diam-diam kita, anda dan saya tanpa menyadari, juga dalam beberapa hal bersimpati bahkan untuk banyak hal berbagi keyakinan dengan anarkisme Atas alasan itu semua, perlunya untuk memperdebatkan, merenungkan dan mempertimbangkan anarkisme sehingga akan melahirkan sikap kritis masyarakat sebagai alternatif dari sikap apriori menerima maupun apriori menolak, ataupun membenci secara membabi buta ataupun sikap secara taklid buta untuk menerima atau menolak tanpa suatu kesadaran mengapa dan untuk apa. Oleh karena itu lahirnya sikap dan kesadaran kritis yang didorong oleh suatu keterbukaan, dialog kritis adalah sesuatu yang yang harus difasilitasi oleh karena tema yang umumnya dianggap tabu untuk dibicarakan, bahkan tidak layak untuk diapresiasi, justru yang seharusnya perlu diapresiasi dan yang pertama tama perlu diacungkan jempol.

Lantas, apa sebenarnya dan mengapa Anarkisme begitu kontroversial? Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah mahluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah ssuatu keyakinan yang sangat salah. Lalu dari mana datangnya persepsi bahwa anarkisme berarti mendorong pada kehancuran dan keberantakan? Padahal sangat jelas dari pengertian diatas sesungguhnya Anarkisme tidak identik dengan keyakinan pecinta kehancuran. Bahkan tidak ada indikasi bahwa anarkisme serta merta merupakan cita acita yang menjurus kearah kekacauan ataupun kehanacuraan dan keberantakan. Namun yang jelas memang anarkisme merupakan suatu pemikiran yang mendambakan suatu “orde” yang bersifat spontan. Mereka umumnya menolak segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa keteraturan sosial niscaya terwujud justru jikalau tanpa otoritas politik. Secara sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas, dan bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara moderen. Itulah sebabnya bagi kaum anarkis, negara dipandang memonopoli otoritas kekuasaan yang perlu dibatasi, misalnya seperti kekuasaan territorial yang mereka miliki, kekuasaan yuridiksi atas rakyat termasuk kekuasaan menguasai kekayaan sumber daya didalam wilayah yang mereka kuasai. Kekuasaan negara juga muncul dalam bentuk pemanfaatan sistim hukum positive yang eksistensinya serta merta menundukkan dan menyingkirkan semua bentuk hukum yang “dianggap negatif”, seperti hukum adat dan banyak hukum lainnya. Dan akhirnya gagasan bangsa sebagai suatu bentuk puncak dari politisasi masyarakat juga menghancurkan segala bentuk kelompok kelompok masyarakat. Semua otoritas tersebut dipelihara melalui monopoli penguasaan alat alat pertahanan dan keamanan, bahkan negara memonopoli cara untuk menundukkan rakyat. Sebaliknya anarkisme memang mengidamkan suatu visi social tentang “masyarakat alami” yakni suatu masyarakat swakelola yang mandiri dari para invidual yang secara swadaya membentuknya. Anarkisme bahkan menjadi sikap politik bahwa pemerintahan selain tidak perlu juga destruktif. Ini memang sesuai dengan makna harfiah Anarki, yang konon asal katanya memang berakar dari kata Yunani yang artinya kurang lebih “tanpa aturan atau without a rule”, dan memang dalam perkembangannya telah digunakan.

Apa sebenarnya pandangan, visi dan pendirian filosofis kaum anarkis? Anarkisme mengambil berbagai bentuk dan spektrum, yakni dari Anarkisme aliran kiri dan eskrim kiri, maupun anarkisme aliran kanan bahkan sampai anarkisme ekstrem kanan yang berwatak individualistik. Meskipun anarkisme kelihatannya berakar pada paham kebebasan individual yang liberal, namun lokasi konflik pahamnya justru pada pada titik yang terletak antara negara dan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai aliran pemikiran kaum narkisme dalam berpendirian terhadap lokasi konflik negara-masyarakat tersebut. Namun pendirian pendirian mereka sesungguhnya secara sederhana dapat dikatagorikan kedalam Anarki individualistik dan anarki sosialistik. Anarki Individualistik berangkat dari cita cita kebabasan individual, serta berpangkal juga dari kedaulatan individual atas pemilikan harta dan kekayaan pribadi, serta pemilikan privat. Dengan demikian arah anarki individualis ini adalah suatu bentuk dari anarki kapitalisme. Sementara anarki kiri yang berwatak sosialistik justru berangkat dari penolakan kekayaan pribadi dan negara yang menurut mereka sebagai sumber penyebab dari ketidakadilan sosial. Golongan anarki ini justru berpendirian perlunya pembatasan kekuasaan dan keperkasaan negara atas individu dalam kelompok kelompok masyarakat. Pendek kata paham ini adalah perkawinan antara paham bercorak liberalistik dan sosialisme. Itulah mereka juga disebut sebagai Sosialisme Libertarian.

Kalau kita telaah perkembangan pemikiran dan gerakannya, Anarkisme sudah lama sekali berkembang dan pemikiran tersebut masing berkembang hingga saat ini dengan nama, gaya dan bentuk yang berbeda-beda. Meskipun sudah lama berkembang, misalnya William Godwin (1756-1836) telah melontarkan gagasan yang diduga menjadi inspirasi paham Kooperasi sosialis model Owen, namun membincangkan paham anarkisme tidak dapat melupakan bagitu saja tokoh pemikir Proudhon yang pada dasarnyaa mengadaaopsi gagaan koperasi sosialis. Dia melihat bahka kekuasaan negara dan kekuasaan Modal adalah sinonim, sehingga mustahil baginya menggunakan negara untuk memperjuangan kaum proletar. Belakangan Bakunin melanjutkan gagasan tersebut, bedanya Bakunin menempuh jalan pengambilalihan secara revolusioner dan kekerasan untuk membangun kolektivisme. Peter Kropotkin salah seorang pengikutnya Bakunin melanjutkan gagasan tersebut secara lebih komunistik, yakni dengan menganjurkan gagasan “segala sesuatu milik setiap orang, dan pembagian didasarkan pada kebutuhan tertentu masing-masing.

Perkembangan praktek anarkisme demikian juga penentangnya dimana mana dan para buruhpun mulai mengadopsinya yang melahirkan suatu sempalan baru yang dikenal dengan “Anarcho-Syndicalism”, atau Revolutionary Syndicalism. Mulai dari pikiran bahwa fungsi serikat buruh yang secara tradisional memperjuangkan kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja dianggap sudah lagi tidak memadai. Serikat buruh harus menjadi organisasi militan untuk menghancurkan Kapitalisme dan negara. Buruh harus ambil alih pabrik-pabrik dan dikuasai. Dengan demikian, serikat buruh juga dituntut mampu untuk menjadi pengelola manajemen pada saat pasca revolusi. Pendek kata bagi mereka serikat buruh pada dasarnya berfungsi sebagai badan perlawanan, namun pada era pasca revolusi serikat buruh harus juga berfungsi dalam administrasi menjemen untuk mengelola industri. Untuk menjaga stamina militansi, suasana lingkungan perlu secara terus menerus dikembangkan untuk itu. Mereka, para anarki sindikalis dimasa lalu sangat percaya bahwa suatu aksi perlawanan yang massif akan mampu melumpuhkan negara dan bahkan sistim kapitalisme.

Bagaimana gerakan anarki saat ini dan masa mendatang? Saat ini sesungguhnya gerakan anarkisme tengah mengalami kemunduran. Kecuali di Spanyol gerakan anaki dihancurkan dimana-mana. Meskipun dua tokoh Anarki besar seperti Bakunin dan Kropotkin berasal dari Rusia, namun gerakan itu disana justru dikerdilkan oleh rezim totaliter disana maupun idenya dikooptasi oleh Partai Sosialia Revolusioner Narodniki.

Sementara ditempat lain dimasa lalu gerakan Anarkisme pernah mengalami kejayaannya. Contohnya, gerakan perlawanan sosio kultural yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi dianggap sebagai realitas dari pengaruh Anarkisme di Asia. Gandhi berhasil mengembangkan gerakan resistensi dan pembangkangan social yang bersifat anti-kekerasan di Afrika Selatan dan India. Orang percaya bahwa Gandhi banyak membaca pikiran Anarkis seperti Leo Tolstoy dan Thoreau maupun Kropotkin. Meskipun impian Gndhi tentang suatu masyarakat komunal berbasis desa swadaya belum pernah terwujud, tetapi pemikirannya dilanjutkan orang orang sepahamnya dengan mengembangkan gerakan Sardovaya yang dipimpin oleh Vinoba Bhave Jaya Prakash Narayan yang mengembangkan gerakan pemilikan tanah secara kolektif yang dikenal dengan gramdan, dimana pada tahun 60-an menjadi gerakan yang mendapat sambutan secara luas di India.

Di Barat Anarkisme memang menjadi daya tarik kaum intelek. Anarkisme dianggap menjadi pendorong gerakan Civil rights di Amerika akhir tahun 1950-an, dimana warga kulit hitam Amerika melakukan resistensi terhadap ketidakadilan yang dilegalisir dalam konstitusi dengan menggunakan gerakan moral. Gerakan itulah yang dianggap sebagai picu gerakan social selanjutnya, dimana gerakan sosial makin meluas dan meruncing, tidak hanya terbatas sebagai gerakan civil rights tapi telah berkembang menjadi gerakan umum menentang struktur elitisme dan gerakan kritik terhadap gaya hidup materialisme masyarakat industri baik di negara negara Kapitalis maupun negara Komunis. Gerakan itu terus berlangsung hingga tahun tahun 1960-an dan 1970-an. Anarkisme dengan demikian telah menjadi identik dengan gerakan “counter culture” atau budaya tanding yang sangat popular dikalangan anak muda dan Mahasiswa dan kelompok kiri secara umum di Amerika dan Eropa serta Jepang. Namun watak anarkisme generasi ini memang lebih merupakan pemberontakan budaya ketimbang suatu hal yang berwatak ideologis.

Pendirian akan penolakan kaum anarki terhadap negara, serta desakan untuk desentalisasi dan otonomi lokal, sangat gaung kuat terhadap mereka yang bercita cita menegakkan demokrasai participatory. Jika gerakan sosial ditahun 60-an memendam semangat “buruh menguasai industri” maka kelihatannya pikiran Anarcho-Syndicalisme masih hidup. Tetapi Anarkisme generasi tahun 60-an dan 70-an memprakarsai suatu perlawanan masif dan berskala global melalui aksi langsung dengan membentuk parlemen jalanan mempunyai agenda yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Gerakan anarkisme era tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa mereka menerima warisan pemikiran Bakunin tentang “pan-destructionisme” dimana mereka percaya bahwa sistim masyarakat yang ada saat itu sudah sangat rusak, korup dan munafik sehingga sudah tidak layak lagi untuk diperbaiki dan harus dibersihkan secara total.

Dari perbincangan ini, kita dapat memahami ternyata paham anarkisme tidak sesederhana yang selama ini diprsepsikan oleh banyak orang. Anarkisme juga memiliki anatomi dan bentuk gerakan yang bermacam macam. Menganggap tungal terhadap anarkisme yang sebenarnya beragam tersebut dapat memunculkan suatu kesalahpahaman yang tidak perlu. Karena memang paham anarkisme dalam perkembangannya pernah menjadi pendorong terhadap perubahan sosial menuju suatu masyarakat bebas dari otoritarianisme menuju pada suatu masyarakat egaliter, tanpa dominasi dan demokratis. Bahkan paham Anarkisme telah menjadi inspirasi terhadap lahirnya banyak karya sastra tentang kemanusiaan yang sangat berbudaya. Misalnya saja kritik Ivan Illich terhadap “sekolah” di awal tahun 70-an merupakan salah satu karya seorang anarkis yang memberi isnpirasi bagi berbagai upaya pembaharuan pemikiran dan metodologi pendidikan. Pendek kata sudah lama masyarakat luas menjadi semakin manusiawi dan beradab, justru karena inspirasi dari para pemikir anarkis.

Bagaimana masa depan Anarkisme? Pada saat ini rakyat secara global mnghadapi tantangan besar akibat dari menguatnya paham Neo-Liberalsime. Indikasi menguatnya paham ini telah mendorong tata ekonomi, politik, sosial dan budaya kedalam suatu zaman yang dikenal dengan era Globalisasi. Globalisasi yang merupakan suatu formasi sosial untuk pengintegrasian ekonomi nasional bangsa bangsa kedalam suatu sistim ekonomi Kapitalisme global, juga telah memincu munculnya gerakan anarkisme baru diawal abad ini. Proses Globalisasi yang memaksakan pembentukan sistim, tata relasi dunia baru ini membawa akibat semakin menguatnya institusi modal dan Negara-negara Kapitalis melalui WTO dan Lembaga Keuangan Internasional terdapat indicator telah membangkitkan semngat anarkisme lagi. Berbagai perlawanan rakyat secara global diberbagai tempat menentang WTO dan Bank Dunia menjadi saksi dari kebangkitan gerakan anarkisme lagi yang secara global dikenal yakni The World Bank dan International Monetary Fund (IMF). IMF inilah organisasi yang paling dianggap berkuasa di abad 20.

Justru pada era globalisasi inilah terdapat suatu gejala lahirnya kembali gerakan anarkisme global yang selama ini tidak banyak kedengaran. Globalisasi justru seakan membangunkan kaum anarkis dari tidur, atau paling tidak membangunkan gerakan sosial yang mendapat inspirasi dari kaum anarkis secara global, seperti gerakan anti WTO, gerakan anti Hutang seolah meneruskan gerakan Hijau, gerakan feminisme, gerakan masyarakat Adat ataupun gerakan rakyat kaum miskin kota dan sebagainya. Gerakan rakyat menentang pembangunan Dam dibeberapa tempat di Asia, seperti gerakan anti proyek pembangunan Dam Narmada di India tahun 1980-an, pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari “New Social Movement” yang mendapat inspirasi dari pikiran anarkisme. Pada tahun 1992, gerakan untuk menyelamatkan Narmada ini berhasil mendesak Bank Dunia untuk mencabut dukungannya terhadap proyek tersebut. Gerakan yang “mewarisi sikap Kritis dan semangat anarkisme Mahatma Gandhi” ini adalah merupakan gerakan sosial yang menantang watak otoritarian kekuasaan negara dan sikap ekstraktif dari proses ekonomi yang dominan. Gerakan anarkisme yang dalam era itu juga disebut sebgai “New Social Movement” tumbuh dimana mana, dalam skala lokal, nasional, bahkan global.

Saat ini, sekali lagi kita menyaksikan suatu gerakan “koalisi global menentang WTO dan gerakan “Anti Hutang” Jubilee 2000, serta berbagai koalisi global menentang Bank Dunia, yang ditunjukkan dengan turunnya kembali kaum muda di jalan jalan kota-kota besar dunia setiap diselenggarakan pertemuan Globalisasi adalah fenomena resistensi sosial yang mengingatkan bangkitnya kembali gerakan anarkis atau bahkan terjaganya dari tidur panjang watak anarkis dari gerakan sosial. Gelombang sentimen untuk menentang watak dominasi Neo Liberalisme dan rezim Globalisasi yang mendunia saat ini, bukankah fenomena yang merupakan indikasi lahirnya kembali anarkisme. Masih banyak kasus yang saat ini tidak terungkap, bagaimana gerakan masyarakat di tingkat akar rumput melakukan resistensi terhadap Globalisasi yang pada dasarnya memiliki watak sebagai reinkarnasi pemikiran anarkisme. Misalnya saja gerakan para aktivis untuk membela para petani dari invasi budaya modernisasi pertanian revolusi hijau serta gerakan sosial untuk reformasi agraria dan hak hak petani (peasant rights) di Indonesia saat ini, apakah tidak dapat secara luas dianggap sebagai bangkitnya kembali falsafah anarkisme?.

Biografi

Mansour Faqih, almarhum lulusan Fakultas Filsafat dan Teologi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hampir selama duapuluh tahun menekuni perannya sebagai fasilitator program pendidikan kerakyatan di berbagai ornop di Indonesia, kecuali masa jeda empat tahun (1988-1992) untuk menyelesaikan program magister dan doktoralnya di Universitas Massachusets, AS, dalam bidang pendidikan dan perubahan sosial, serta empat tahun berikutnya (1992-1996) sebagai Country Representative OXFAM-GB di Indonesia. Juga pernah menjabat sebagai Chairman of Advisory Board Insist, dan aktif sebagai fasilitator pelatihan, pengarah penelitian di ReaD, dewan redaktur jurnal Wacana, menyunting dan menulis beberapa buku terbitan Insist Press, Pustaka Pelajar, dan konsultan senior di Remdec-Jakarta.(biografi singkat ini dikutip dari Kata Zine # 02, Februari-Maret 2007)]

Referensi

Tulisan diatas telah saya edit dan saya muat dengan maksud agar dipahami bahwasanya ‘destruktif adalah destruktif dan anarkis adalah anarkis janganlah dicampuradukkan destruktif adalah anarkis’, sekian.

Sumber tulisan : dhant.wordpress.com

Kenyataan membuktikan bahwa pemerintah, dalam definisinya yang paling baik: sebagai wakil dari rakyat, tak pernah bisa mengakomodir keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan dari rakyatnya. Bahkan di negara yang paling demokratis sekalipun, hak-hak rakyat untuk berdemokrasi dibatasi. Itulah salah satu alasan mengapa seharusnya anda dan saya menolak pemilu dan secara tegas menolak kontrol pemerintah atas hidup anda dan saya. Ketika anda dan saya merasa muak dengan kinerja pemerintah yang hanya itu-itu saja—belum termasuk membuat keputusan lewat undang-undang yang menyesengsarakan anda dan saya serta yang lainnya, mungkin—sebenarnya anda dan saya mencoba untuk mengambil alih (kembali) hidup anda dan saya yang tercuri. Tapi ketika anda dan saya hanya ‘berhasil’ menurunkan pemerintahan yang lama untuk diganti dengan yang baru—dengan pemilu misalnya—sebenarnya anda dan saya belum berhasil, karena yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan saja dan keadaan akan tetap sama: undang-undang yang baru akan tetap menyengsarakan anda dan saya. Itulah kompensasi nyata ketika anda dan saya menyerahkan hasrat-keinginan kepada orang lain lewat kotak-kotak suara.

Dan bagaimanapun massifnya suatu demontrasi massa untuk menuntut penurunan harga BBM (misalnya) pada lembaga pemerintahan, takkan pernah dapat menemui titik terang: BBM akan terus naik! Bisa ditunda, tapi tidak bisa tidak naik. Kenapa subsidi untuk anda dan saya dipangkas, sementara subsidi untuk militer dinaikkan? Karena militer mampu melayani kepentingan segelintir orang-orang yang tercatat sebagai agen pemerintah dan yang paling penting: dapat melayani dengan loyal kepentingan pasar (pemodal) dalam kerja mereka untuk terus memiskinkan anda dan saya. Hal ini terjadi terutama sekali di negara dunia ketiga atau negara berkembang. Mengambil alih lahan atau produksi yang seharusnya menjadi milik publik dan mendistribusikannya untuk publik mungkin lebih nyata dari sekedar marah-marah terhadap orang-orang yang telinganya telah tuli di gedung-gedung pemerintahan. Kenapa tidak direbut juga gedung-gedung tersebut untuk dijadikan tempat tinggal bersama bagi anda dan saya yang tidak memiliki tempat tinggal?

Lalu apa alternatif setelah matinya pemerintah, agar kehidupan sosial tetap dapat dikontrol (dalam artian tetap terus berlangsung) dan tidak terjadi chaos (kerusuhan) dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan anda dan saya, serta kepentingan bersama?

Apa yang ada dalam benak anda, ketika bahaya mengancam anda? Tentu saja, tanpa komando dari siapapun anda akan menyelamatkan diri. Atau, ketika anda merasa kesusahan untuk mengerjakan suatu tugas dari guru atau dosen anda, dan anda mengajak kawan-kawan anda untuk membentuk kelompok belajar dan setelah berdiskusi panjang lebar, berhasil mengerjakan tugas tersebut secara bersama-sama, bukankah anda membuktikan bahwa anda tidak memerlukan komando atau hirarki atau apapun untuk mengontrol hidup anda? Kontrol sepenuhnya ada di tangan anda! Bukan di tangan pemerintah, partai, atau siapapun.

Lalu bagaimana untuk menghindari bentroknya kepentingan tiap-tiap personal? Ketika hidup anda dan saya tak lagi berorientasi semata-mata pada uang dan meninggalkan prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, maka anda dan saya akan mengerti bahwa pada dasarnya setiap personal hanya ingin untuk dapat memenuhi kebutuhan primernya: sandang, pangan, papan. Uang pun tak lagi memberi ilusi bahwa hanya uanglah yang mampu memberi kebahagiaan pada tiap-tiap personal. Hubungan antar manusia menjadi lebih penting dan lebih menarik untuk dijalani. Satu-satunya ukuran kesuksesan adalah kebahagiaan, bukan karena kaya, mendapat hak istimewa, atau pun gengsi.

Dari uraian singkat di atas, secara jauh saya tidak menafikan akan perlunya kontrol. Yang pertama sekali menjadi pengontrol adalah diri anda dan saya masing-masing. Jika hal tersebut masih belum menghasilkan sesuatu yang maksimal, maka kontrol ke dua adalah sosial. Bukan norma apalagi pemerintah, tapi hubungan simbiosis mutualisme. Pernahkah anda melihat hubungan kerbau dan burung yang sangat akrab? Hal tersebut terjadi karena burung tersebut memakan kutu-kutu (sebagai sebuah simbol yang merugikan) yang bersarang di badan kerbau. Kerbau senang karena tubuhnya tak lagi gatal, sementara burung pun ikut senang karena perutnya terisi.

Sampai di sini, masih perlukah alasan bagi adanya pemerintah?

Referensi 

• Sumber artikel : Jurnal Anarki Edisi 2
• Penulis : Jicek/Kolektif AFFINITAS

It’s a long walk to the gallows
It’s a small step to swing free
The crying in the tower
For my conspirators and me
Gunpowder and modem
And a dream of liberty

Chumbawamba

Anarkisme dan Anarki

Di awal abad kedua puluh, Peter Kropotkin, salah seorang propagandis anarki (sme) yang paling berpengaruh, diminta untuk menulis definisi anarkisme untuk Ensiklopedia Britannica :

“[…] dimana masyarakat yang dicita-citakan adalah yang tanpa pemerintahan—keharmonisan dalam masyarakat dicapai bukan dengan mematuhi undang-undang, atau suatu otoritas, namun melalui kesepakatan bebas yang dicapai diantara berbagai kelompok, wilayah dan profesi, yang bergabung secara sukarela—untuk produksi dan konsumsi—dan juga untuk pemenuhan berbagai macam kebutuhan dan aspirasi mahluk yang beradab.”

Di sini anarkisme mengartikulasikan tatanan sosial dimana tidak seorangpun bisa menindas atau mengekspolitasi orang lain; sebuah tatanan dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang setara untuk mencapai perkembangan material dan moralnya secara maksimal. Definisi tradisional tentang anarkisme seperti yang ditunjukkan di atas, harus dipahami sebagai sebuah titik tolak, suatu artikulasi untuk merespon secara positif konteks suatu tatanan masyarakat dimana minoritas masyarakat (yang memegang otoritas dalam institusi negara, institusi agama, institusi pendidikan, institusi ekonomi dan beragam institusi elitis lainnya) memiliki wewenang untuk mengontrol beragam aspek kehidupan mayoritas masyarakat.

Visi-visi anarki tersebut adalah ideal-ideal yang kemudian harus dijelaskan sebagai kemungkinan dan potensi eksistensi umat manusia. Pada perkembangan selanjutnya, melalui beragam reinterpretasi, kita menemui beragam artikulasi anarki yang menekankan pada kontinuitas perjuangan yang tanpa batas untuk memperluas lingkup kebebasan, yang secara konsiten didasari pada:

1. Penentangan terhadap otoritas. Pada umumnya penentangan anarkis terhadap otoritas dikaitkan pada penentangannya terhadap institusi negara dan institusi agama. Namun penentangan anarkis terhadap otoritas adalah suatu penolakan terhadap keterasingan manusia (yang diatur oleh otoritas tersebut) terhadap kemampuan, potensi dan hasrat/kehendak manusia itu). Maka penolakan terhadap keterasingan ini juga mencakup penolakan terhadap segala bentuk otoritas yang tidak dapat dilegitimasikan dengan alasan rasional, termasuk bentuk-bentuk kepemimpinan dan perwakilan. Meskipun pada dasarnya anarki menentang otoritas, tentunya terjadi pengecualian-pengecualian-pengecualian dalam kondisi-kondisi kritis ketika kepemimpinan dan perwakilan yang bersifat temporer tidak dapat dihindari.
2. Pada konstruksi relasi-relasi manusia berdasarkan asosiasi bebas. Anarki bukan sekedar suatu proposisi negatif yang berkutat pada penolakan, tapi juga menggagas konstruksi relasi manusia yang (lebih) membebaskan. Elaborasi tentang konstruksi relasi sosial adalah perbedaan mendasar dalam praksis anarki dengan aliran-aliran politik lainnya. Proyek-proyek anarkis selalu menekankan pada relasi horisontal diantara para partisipannya, penekanan pada inisiatif individual dan pengembangan potensi individual. Anarki yang terbatas dalam ruang dan waktu, dipraktekan dalam proyek-proyek anarkis – dimana cara (untuk mencapai tujuan) dan tujuan anarki menjadi terintegrasi dalam konteks-konteks tersebut.

Di sini pentingnya memaknai anarki, secara berbeda dengan isme-isme lainnya – bahwa anarki menolak doktrin absolut. Sekaligus ini adalah juga kritik terhadap anarki(sme) tradisional yang absolutis dengan cetak biru masa depannya. Bahkan kita dapat menemui artikulasi anarki sebagai kontinuitas perjuangan untuk memperluas lingkup kebebasan yang terus menerus tanpa suatu definisi akhir, dari sejarawan anarkis di awal abad keduapuluh, Rudolf Rocker:

“ Saya adalah seorang anarkis bukan karena saya percaya dengan anarkisme, tapi karena saya percaya bahwa tidak ada suatu tujuan akhir”

Di awal awal abad keduapuluh satu ini, teori anarki telah mengalami perkembangan dan pembaharuan, seiring dengan persinggungannya dengan teori-teori dari beragam displin ilmu sosial, diantaranya pengadopsian dan pengadaptasian pendekatan yang dikembangkan beragam wacana post-strukturalis . Gerakan dan teori anarki dalam beberapa dekade ini, menjadi cukup lentur untuk “berbaur” dengan beragam gerakan yang secara umum disebut sebagai gerakan anti otoritarian dan gerakan sosial/politk baru, yang secara fundamental didasari pada politik non hirarkis, desentralis, otonom dan swa kelola.

Genealogi Kekuasaan

Anggapan umum yang menyederhanakan anarki sebagai suatu aliran pemikiran yang hanya berurusan dengan pemusnahan negara adalah suatu bentuk pemiskinan terhadap kekayaan intelektual dan wawasan anarki. Anarki bukanlah semata-mata penentangan terhadap negara, tapi merupakan artikulasi tentang kekuasaan yang melandasi relasi manusia, tentang kritik terhadap hubungan-hubungan antara kekuasaan dan keterasingan manusia terhadap dirinya sendiri, tentang rekonstruksi kekuasaan dan relasi-relasi sosial.

Anarki bertitik tolak dari antagonisme antara kekuasaan/dominasi pada satu sisi dan kooperasi dan subyektifitas manusia (kekuasaan positif) pada sisi lainnya.

Monarki-monarki merupakan bentuk kekuasaan absolut yang mendominasi rakyatnya pada zaman feodalisme; disusul oleh negara nasion (sebagai fenomena dominan dalam zaman modern) dalam bentuknya, oligarki dan totalitarian; sedangkan di sebagian besar wilayah di Asia dan Afrika terjadi dominasi oleh pemerintahan kolonial, sebelum wilayah-wilayah ini mencanangkan perjuangan-perjuangan kemerdekaan nasional, yang akhirnya juga membentuk negara nasion-negara nasion baru; saat ini, negara nasion dan neo liberal yang mengglobal, merupakan rezim-rezim yang mendominasi masyarakat secara simultan.

Anarkis awal di wilayah-wilayah di Eropa, melontarkan banyak kritiknya terhadap negara, karena memang negara merupakan mode dominasi yang dominan pada waktu itu. Meskipun sebenarnya anarki melontarkan kritik-kritiknya terhadap konsentrasi kekuasaan, pada segala bentuk hirarki yang dikonstruksi secara sosial – pada hirarki laki-laki atas perempuan, tua terhadap muda, atasan terhadap bawahan dalam dunia kerja, pemimpin dan institusi moral terhadap konstituennya dan lain sebagainya.

Negara menjadi tema sentral anarki karena negara memayungi beragam bentuk hirarki dan kekuasaan elitis, yang mempunyai dampak luas dan mendalam terhadap kehidupan sosial. Negara, dalam beragam bentuknya baik itu oligarki ataupun totalitarian, melalui birokrasi, menggunakan wewenangnya yang mengatur kehidupan mayoritas masyarakat, dan memonopoli kekerasan teroganisir (tentara dan polisi). Meskipun di tiap-tiap negara terdapat perbedaan-perbedaan spesifik pada derajat wewenang birokrat negara, partisipasi masyarakat, keragaman jenis institusi sektoral di tiap-tiap negara dan bentuk-bentuk monopoli kekerasan, pada dasarnya negara merupakan bentuk sentralisasi kekuasaan oleh minoritas untuk mengatur kehidupan populasi mayoritas.

Dalam negara dengan demokrasi yang paling liberal sekalipun, sistem-sistem pemilihan wakil rakyat tetap tidak dapat mengubah wajah negara. Sejarah parlementarisme Amerika, negara yang dianggap demokratis, menyingkap fakta bahwa parlemen pada awalnya merupakan tidak lebih dari kumpulan para tuan tanah (yang pada waktu itu masih lengkap dengan budaknya). Dan mereka berbicara bagaimana sistem parlementarian merupakan sebuah sistem yang akan menjamin kebebasan tiap-tiap orang dan pada saat bersamaan dapat melanggengkan previlase-previlase politik dan ekonomi mereka.

Elitisme sistem parlementarian ditunjukkan pada abad ke19 di Eropa. Di awal pembangunan sistem parlementarian, mayoritas anggota parlemen, adalah mereka yang ditunjuk oleh elit-elit yang berkekuasaan – anak-anak para tuan tanah, pengusaha, dan pengacara. Ini tentunya bukanlah demokrasi bagi ‘massa yang bodoh’.

Walter Lippmann seorang demokrat Amerika, ternyata juga seorang perintis apa yang dinamakan konsep mengenai rekayasa opini publik yang dia namakan order demokratis baru, yaitu demokrasi parlementer. Pertama ada peran yang diusung oleh mereka dari ‘kelas khusus’ , ‘orang yang bertanggung jawab’, yang mempunyai akses terhadap informasi dan pemahaman – baginya orang-orang inilah yang ‘bertanggung jawab’ untuk membentuk ‘opini publik’ yang baik’… mereka (yang tergabung dalam kelas khusus) berinisiatif, mengadministrasi dan menyelesaikan’ dan harus dilindungi dari ‘orang luar yang tidak mempunyai kesadaran dan rusuh’. Bagi Lippmann, bukanlah pada tempatnya untuk publik memberikan penilaian, tapi cukup untuk sekedar memberikan ‘kekuasaan’ pada ‘orang-orang yang bertanggung jawab’.

Pada tahap lanjut perkembangan Negara-nasion dan kapitalisme modern, praktek-praktek pengontrolan yang semakin sistematis diterapkan pada populasi, melalui beragam teknik pengontrolan, terutama ditujukan pada pengontrolan populasi dan kehidupan manusia/tubuh, melalui statistik dan probabilitas, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat dan regulasi ancaman (resiko terhadap kehidupan populasi). Bentuk-bentuk pengontrolan yang termasuk pengelolaan keturunan (keluarga), pengumpulan dan pemetaan sistematis etnisitas dan agama masyarakat.

Negara, sebagai bentuk kekuasaan adalah relasi sosial – dari dirinya sendiri, negara tidak mempunyai kekuasaan – seluruh kekuasaannya berasal dari akumulasi kekuasaan yang diberikan warga negaranya dan dari waktu ke waktu negara mengambil alih lebih banyak kekuasaan dari warganya. Hukum, undang-undang, ritual kenegaraan dan seluruh citra kenegaraan – hanya bisa menjadi bermakna ketika terjadi “konsensus” (melalui pemaksaan, hegemoni dan secara subliminal ) antara negara dan warganya. Seluruh asumsi tentang kekuasaan negara, terlepas dari kekuasaan yang diberikan oleh atau diambil alih dari masyarakat, berarti bahwa secara bersamaan warga (negara)/masyarakat telah kehilangan kekuasaannya.

Negara/nasionalisme menggunakan loyalitas pada kesamaan bahasa, etnisitas, kultural dan tradisi dan mengerucutkannya pada bentuk-bentuknya yang chauvinis untuk melegitimasikan eksistensi negara dalam landasan yang seolah-olah merupakan pijakan bersama. Bentuk chauvinis, loyalitas tanpa batas inilah, yang menjadi esensi dari patriotisme, suatu bentuk keterasingan manusia (yang mengidap patriotisme) dari kesadarannya – kesadaran bahwa dia dan minoritas yang melanggengkan negara tidak mempunyai kepentingan-kepentingan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali terjadi kontradiksi-kontradiksi dalam klaim-klaim negara nasion sebagai perluasan komunitas yang berpijak pada kesamaan biologis dan tradisi. Di sini kita dapat mengutip Benedict Anderson mendefinisikan nasion sebagai konstruksi sosial yang hanya berada pada tataran “dapat dibayangkan”, bagi mereka yang merasa menjadi bagian dari sebuah nasion. Negara nasion bisa dikatakan sebagai sebuah artefak yang mewarisi sejarah sistem dominasi manusia oleh manusia, tapi yang sampai sekarang masih mempunyai daya tarik yang sangat kuat dan belum dapat dilampaui.

Transformasi

Anarkisme merupakan sebuah arus yang cukup besar dalam gerakan kiri internasional dari tahun 1880 sampai 1920 an (Revolusi Rusia). Revolusi Spanyol 1936 merupakan gerakan anarkis terbesar yang pernah terjadi di dunia. Anarkisme secara tiba-tiba “menghilang” dari arus perlawanan terhadap kapital. Pasca Perang Dunia Dua, masyarakat dunia hanya mengenal dua ideologi besar yaitu “demokrasi representatif” (kapitalisme pasar bebas) atau komunisme (yang secara esensi adalah kapitalisme negara, ketika representasi yang dikenal adalah Rusia, Cina dan berbagai negara komunis yang menjadi satelit-satelitnya).

Penemuan kembali anarkisme adalah salah satunya berkat jasa dari orang-orang kiri yang sedang melakukan pencarian alternatif-alenatif dari marxisme ortodoks.

Situationist International yang berkembang di tahun 1960-1970-an merupakan kelompok-kelompok intelektual dan seniman-seniman avant-garde yang mencoba menjelaskan kapitalisme yang sedang mengalami transformasi. Menurut situasionis, alienasi yang dicermati oleh Marx telah menyusup ke setiap celah dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak hanya terasing dari barang-barang yang diproduksinya, lebih jauh lagi masyarakat juga teralienasi dari kehidupannya dan hasratnya. Komoditas sebagai ciptaan yang mengalienasi, telah menguasai kehidupan sehari-hari. Kapitalisme moderen menciptakan “masyarakat tontonan” atau masyarakat konsumen yang menjanjikan kepuasan, tapi yang tidak pernah dipenuhinya. Revolusi Paris 1968 merupakan momen bagi para situasionis.

Di samping itu, adalah kritik Situasionist International terhadap anarkisme, pada kecenderungan beberapa pemikir anarkis yang bereksperimentasi dengan ide-ide melampaui realisasi praksis, sehingga seringkali teori anarkisme menjadi artikulasi teori yang tidak mempunyai koherensi.

Di Eropa, Autonomen Jerman Barat menciptakan militansi baru dalam resistensi urban. Para Autonomen adalah revolusioner anti otoritarian yang mengenyahkan seluruh label ideologis termasuk anarkis. Gerakan mereka diwarnai praksis direct action, seperti pertarungan jalanan dengan elemen-elemen represif dan fasistik dalam masyarakat (seperti neo-nazi), pendudukan gedung-gedung kosong untuk dijadikan ruang-ruang otonom komunal. Di tahun 1988, dalam sebuah aksi merespon pertemuan IMF/Bank Dunia, Autonomen menggunakan taktik bercadar dalam protes dan melakukan pengrusakkan properti – Black Bloc pelopor yang kemudian menginspirasi anarkis.

Hakim Bey menerbitkan bukunya “Temporary Autonomous Zone : Ontological Anarchy,Poetic Terorism” di pertengahan tahun 80-an. Boleh dikatakan bahwa buku ini menjadi suatu tonggak dalam diskursus dan praktek anti otoritarian. “Berhentilah berpikir tentang revolusi sosial yang akan datang”. Setiap revolusioner bisa mengobral janji revolusi tanpa bisa memberikan kepastian kapan ia akan datang. Sedangakan Hakim Bey bisa “menjanjikan” apa yang disebut uprising (yang bagi sejarawan adalah suatu revolusi cacat dan gagal ). Uprising yang diartikan disini bukan hanya sebatas even-even politik spektakular, tapi juga mencakup hal-hal seperti penciptaan komunitas-komunitas otonom dan ruang-ruang yang dibebaskan – dimana komunitas dan individu dapat menerapkan utopia temporer. Temporary autonomous zone (zona otonom temporer) menjadi suatu konsep dimana ideal bertemu dengan realita – ketika konsep “revolusi yang akan datang” menjadi suatu hal yang absurd yang deminya manusia kembali mereproduksi hirarki, elitisme dan dominasi (seperti dalam “partai revolusioner”, “serikat buruh birokratis” dan bahkan serikat buruh sindikalis). Mungkin juga tidak ada sesuatu yang benar-benar baru yang ditawarkan disini ketika anarkis sejak lama telah menerapkan konsep tentang pentingnya praksis anarki dalam kehidupan sehari-hari. Bey hanya membahasakannya dengan lebih lugas, menawarakan sintesa-sintesa baru tentang konsep anarki dan kaitannya dengan sejarah dan revolusi, menemukan kosa-kosakata yang lebih pas dan meluaskan penjelasannya dengan data-data yang lebih lengkap tentang contoh-contoh TAZ yang terjadi sepanjang sejarah.

Anarkisme tradisional merupakan doktrin sosial yang menyerap ide-ide Pencerahan – penekanannya pada esensi tentang “sifat alamiah” manusia yang mulia dan rasional dan doktrinnya yang mencetuskan tujuan-tujuan yang positivis. Poststrukturalisme, sebagai wacana kritis menantang ide-ide tentang sifat alamiah, esensi dan positivisme. Anarkisme juga mengintegrasikan analisis-analisis poststrukturalis tentang simbol, representasi dan pemaknaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi oleh kekuasaan dominan. Pendekatan-pendekatan postrukturalis menggagas pandangan kritis terhadap bahasa dalam konstruksi identitas, penyajian dan pendistorsian isu-isu.

Kekuatan Kontra dan Konstruksi Resistensi

Bagi kebanyakan orang, “neo-anarkisme” lahir dari rintik-rintik hujan dingin dan kabut beracun yang menyambut Protes terhadap WTO, November 1999. Neo anarkisme bukanlah anak haram dari gerakan sosial yang banyak bermunculan saat ini. Anarkisme sendiri telah bertransformasi selama beberapa abad. Aksi langsung di Seattle hanya merupakan sebuah momen yang memunculkan anarkisme kembali menjadi wacana publik. Anarkisme telah menyumbangkan praksis yang menarik perhatian banyak orang dalam momen historis Seattle. Sejak saat itu, anarkisme bukan saja turut membentuk gerakan anti kapitalis saat ini; anarkisme juga telah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kebebasan berpotensi untuk menggantikan demokrasi representatif dan kapitalisme. Ke manakah anarki setelah Seattle?

Ketidakpastian-ketidakpastian muncul ketika kita tidak lagi ingin berpretensi tentang harapan berdasarkan determinisme positif pencerahan, dan juga ketika kita menolak segala bentuk pesimisme superior yang menihilkan seluruh kapasitas, potensi dan kemungkinan umat manusia mengkonstruksi masa depan yang lebih baik. Namun tanpa bersikap terlalu optimistis, setidaknya cukup beralasan untuk mengatakan dinamika yang ada masih terus menerus menghadirkan peluang dan potensi.

Ketika kita menolak determinisme sejarah/ narasi megah, genealogi menyingkap sejarah sebagai antagonisme, diskontinuitas, ledakan-ledakan peristiwa, yang tidak memiliki logika universal. Di sini sejarah lepas dari segala bentuk determinisme, yang berarti bahwa masa depan berada dalam relung potensi dan kemungkinan – bahwa batas-batas tidak terdefinisikan. Kemudian memahami pembebasan sebagai suatu proses produksi dan reproduksi terus menerus yang berada dalam relung potensi untuk pengembangan dan artikulasi hasrat beragam subyektifitas. Narasi pembebasan ini harus menyediakan ruang-ruang yang berlimpah bagi eksperimentasi dan konstruksi, dekontruksi dan rekonstruksi, dalam teori dan praksis.

Dinamika pembebasan ini menolak ketunggalan dalam gerak, arah dan tujuan; menolak seluruh komando sentral; menolak segala jenis subordinasi pada hirarki; menolak seluruh jenis politik representasi dan mediasi. Tujuannya adalah pluralitas maksimum. Secara fundamental, konstruksi resistensi ini terkait dengan pembebasan kehidupan kontemporer. Ia bukan cakrawala mesianistis yang memberi janji penebusan, bukan suatu mesin politik, yang demi mencapai mencapai tujuannya (nanti) akan mengorbankan yang sekarang. Ia adalah kendaraan kemanusiaan, yang ingin berpijak pada kondisi sekarang; yang ingin melampaui alienasi kehidupan sehari-hari manusia (hirarki, identitas representatif, separasi antara kehidupan sehari-hari dan hasrat-hasrat).

Setiap gerakan resistensi saat ini harus menjadikan dirinya sebagai proyek konstruksi komunitas-komunitas yang mampu menjadi wadah untuk mengelaborasi dan mengartikulasikan hasrat kemanusian. Bahwa segala jenis proyek resistensi ini harus mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang memang layak untuk dikembalikan dan mencipta nilai-nilai baru seiring dinamika dan konteks.

Zona otonom temporer – penciptaan komunitas-komunitas otonom dan ruang-ruang yang dibebaskan. Self valorization adalah konsep yang dipakai marksis otonomis untuk merujuk pada penciptaan kesadaran, relasi sosial dan beragam swa-aktifitas yang merupakan alternatif dari yang berlaku dalam kapitalisme. Self valorization merupakan hal-hal yang menyangkut konstruksi atau titik tolak penataan masyarakat pasca kapitalis: “anarki bukanlah sesuatu yang dikonstruksikan nanti, tapi merupakan sesuatu yang berkali-kali tercetus dalam sejarah dan kehidupan kontemporer”.

Kita merujuk pada sejarah penerapan dan elaborasi tatanan berdasarkan relasi sosial non hirarkis, pengorganisasian masyarakat secara desentralisasi dan penerapan swa kelola dan otonomi. Mulai dari akhir abad 19 di Paris (1871), di Rusia (1917), Ukraine (1918-1921), Spanyol (1936), Hunggaria (1956). Beberapa contoh kontemporer rekonstruksi masyarakat yang bersifat anarkis adalah Zapatista di Meksiko dan pemberontakan di Argentina (2001-2004).

Dunia dikejutakan pada tahun baru 1994. Tentara Pembebasan Nasional (EZLN) yang dikenal dengan Zapatista mengguncang dunia dengan gerakan bersenjata pasca modern – yang berhasil melampaui catatan-catatan sejarah perjuangan bersenjata yang berideologi Maois dan Leninis – yang pada kenyataannya adalah penerapan rezim penindas baru terhadap rakyat yang mereka klaim akan mereka selamatkan. Gerilya bersenjata Zapatista ini disandingkan dengan pembentukan zona-zona otonom di tiga puluh komunitas tradisional di Chiapas (Meksiko Selatan).

Pasca modern karena gerakan ini mengembalikan otonomi dan kedaulatan pada masyarakat melalui demokrasi langsung dan konsensus dan BUKAN sentralisasi. Apa yang dilakukan Zapatista dari tahun 1994 adalah mengkonstruksi sebuah sistem demokrasi langsung. Mereka membentuk organisasi-organisasi dan jaringan pembuatan keputusan, yang melibatkan ratusan ribu orang. Seluruhnya terdapat 32 komunitas setara dengan kecamatan (municipalities), dimana dalam setiap municipality terdapat antara 50-100 komunitas.

Di Argentina, apatisme terhadap sistem politik yang ada memang telah terjadi sejak lama, namun di lain sisi kebangkitan kesadaran politik terjadi dengan begitu cepat menyusul krisis neo liberalisme pada Desember 2001. Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan dan perkembangan-perkembangan dari protes-protes sosial yang terjadi telah melahirkan perubahan karakter dalam politik kerakyatan: tumbuhnya kekuatan rakyat yang terorganisir secara spontan yang bebasiskan demokrasi langsung dan yang indipenden dari kekuatan politik tradisional (partai politik dan serikat buruh) dan penyatuan antara kelas pekerja bawahan dengan apa yang dianggap sebagai kelas menengah Argentina. Seperti dinyatakan oleh salah satu kelompok sosiologis dan aktivis dari Buenos Aires bahwa bukanlah suatu kebetulan ketika organisasi-organisasi serikat dan politik menjadi termajinalkan selama protes-protes pada bulan Desember .

Asambleas Popular (dewan rakyat) dan Piqueteros (kelompok pekerja menganggur) merupakan dua jenis bentuk pengorganisiran kerakyatan yang paling signifikan perkembangannya selama krisis di Argentina. Kedua jenis gerakan tersebut, meskipun mempunyai banyak perbedaan, namun keduanya merupakan pengorganisiran yang dilakukan secara otonom oleh para pesertanya dan mampu menjalankan kegiatannya dalam jangka waktu yang cukup panjang, tanpa membangun sebuah struktur birokrasi (hirarkis) di dalamnya.

Piqueteros dan dewan-dewan rakyat yang terbangun menjadi tulang punggung radikalisme. Mereka yang terlibat di dalamnya sangat berhati-hati untuk terus-menerus mempertahankan sistem pengorganisasian horisontal. Evan Henshaw-Plath, aktivis media dari New York yang telah beberapa bulan membantu Indymedia Argetina menjelaskan :

Orang-orang tidak menemukan demokrasi langsung melalui kritik intelektual terhadap hakikat pemaksaan dalam sistem representasi, tetapi karena mereka menginginkan dan membutuhkan perubahan nyata dan mereka hanya melihat bahwa inilah (demokrasi langsung) satu-satunya jalan keluar.

Agenda-agenda dewan-dewan rakyat diantaranya adalah perencanaan anggaran partisipatif dan pengaktifan kembali sentra-sentra produksi lokal. Di beberapa wilayah lain, suatu sistem “politik-mikro” nampaknya telah merubah wajah perlawanan tradisional:

Piqueteros di beberapa wilayah telah mengakibatkan ketidak-berdayaan pejabat pemerintah lokal. Di bagian barat laut kota General Mosconi, para pekerja yang menganggur telah menjalankan sejumlah 300 proyek, yang termasuk, perkebunan sayur organik, sentra proses air dan klinik P3K. Sebagian dari proyek tersebut telah menunjukkan keberhasilannya .

Kebun-kebun sayur organik bermunculan di taman-taman publik dan di lahan-lahan terlantar – sebagai suatu tanggapan terhadap kelaparan yang berlangsung Dapur-dapur umum diadakan di bekas bangunan bar-bar dan rumah makan-rumah makan. Gerakan piqueteros telah menciptakan sistem ekonominya sendiri. Misalnya, Serikat Pekerja Menganggur (MTD) memproduksi batu bata sendiri untuk digunakan membangun rumah-rumah pada lahan-lahan yang telah mereka duduki .

Serikat Pekerja Menganggur di Solano (MTD de Solano), merupakan salah satu fenomena tentang konstruksi horisontal dan kekuatan kontra yang paling signifikan. Serikat ini mengartikulasikan politik radikal dengan cakupan lebih dari 800 keluarga – dengan pengembangan beragam proyek ekonomi, politis dan kultural, untuk mengatasi pengangguran, kelaparan dan pendidikan.

Tantangannya adalah untuk melanjutkan narasi insureksi yang memungkinkan – yang mungkin akan berkembang dari beragam ledakan temporer (uprising) dan ruang-ruang dimana praksis-praksis kontra kekuasaan dibangun. Saat ini kita menunggu suatu momen ketika intensitas resistensi temporer dan pembangunan kekuatan kontra mendorong proses menuju titik tolak-titik tolak selanjutnya. Seluruh proses ini hanya akan terdefinisikan oleh eksperimentasi-eksperimentasi para militan dalam artikulasi dan elaborasi desentralisasi, otonomi dan swa kelola.

Catatan Kaki

1. Post-strukturalis yang dimaksud pada konteks ini, adalah wacana-wacana yang sebagian besar merujuk pada reinterpretasi pemikiran-pemikiran Marx, contohnya yang dilakukan oleh gerakan Marxis Otonom di Itali dan Situationist International di Prancis; dan juga pengintegrasian teori dari para pemikir dari beragam disiplin ilmu social, seperti Michel Foucalt, Félix Guattari, Gilles Deleuze dan Jacques Lacan.
2. Transmisi pesan yang disampaikan melalui bawah sadar manusia dan tidak terdeteksi oleh panca indera.
3. Kolektif-kolektif anarkis yang menggunakan aksi langsung dalam pengrusakan properti dan vandalisme. Black Bloc menjadi terkenal dalam protes anti WTO, November 1999, di Seattle, Amerika.
4. Benjamin Blackwell. “Micropolitics and The Cooking-Pot Revolution in Argentina”. Z-Net, August 29, 2002 [online] <http://www.zmag.org/ZNET.htm>.
5. Evan Henshaw-Plath.” The People’s Assemblies in Argentina”, Z-Net, March 08, 2002 [online], <http://www.zmag.org/ZNET.htm>.
6. Blackwell, “Micropolitics”.
7. Naomi Klein. ‘IMF Go To Hell’. Toronto Globe and Mail, March 19, 2002. [online] <http://www.zmag.org/ZNET.htm>

Sumber-sumber Informasi

Anarki

• Jurnal Anarki (http://anarkia.blogdrive.com)
• Jakarta Anarchist Resistance (http://www.jakartaresistance.net/)
• Pustaka Anti Otoritarian (http://www.jakartaresistance.net/librari/index.php/Halaman_Utama)
• Infoshop (www.infoshop.org)
• Anarchist People of Colour (http://www.illegalvoices.org/)
• Institute for Anarchist Studies (http://www.anarchist-studies.org/)
• Newbabylonian (www.newbabylon.tk)
• CrimethInc (www.crimethinc.net | www.crimethinc.com)
• Anarchy Archive (http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/archivehome.html)

Situasionist Internasional

• Bureau of Public Secrets (www.bopsecrets.org)

Marxist Otonomis

• Prole.info (www.prole.info)
• Texas Archives of Autonomist Marxism (www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/txarchintro.html)

Inter Aktifis

• Interactivist Info Exchange (www.autonomedia.org)

I am an anarchist! wherefore I will
Not rule, and also ruled I will not be!
(John Henry Mackay)

Pendahuluan

Sabtu 1 Juli 2006 lalu, saya menyaksikan sebuah diskusi publik yang diadakan oleh stasiun televisi ANTV. Diskusi publik tersebut bertajuk ‘Tindakan Anarkis Berkelompok” diskusi ini menampilkan berbagai stakeholder. Namun lucunya diskusi publik ini sama sekali tidak menampilkan pembicara bahkan peserta dari kaum anarki tulen. Menurut hemat saya para pembicaranya adalah mereka yang kita kenal sebagai praktisi hukum positivistik, sedangkan para pesertanya adalah mereka yang kita kenal sebagai kelompok organizes religion dan atau social banditri.

Bertahun-tahun saya menjadi seorang yang aktif mengkonsumsi berita dari media massa baik elektronik dan tulis. Ada sebuah kata yang begitu menggelitik keingin tahuan saya. Kata itu adalah anarki/anarksime/anarkis. Kita begitu akrab dengan perkataan “tindakan anarkis” untuk menyebutkan tindak kekerasan apapun bentuknya dan siapapun pelakunya, dalam pemberitaan media massa, kata ini digunakan secara luas dari intelektual sampai masyarakat awam. Tapi apakah anarkisme itu sebenarnya? Akhirnya secara komprihensif dan kritis saya mulai mempelajari dan mendiskusikan bahan-bahan anarkisme. Dari kaum oldschool Kropotkin, Kaum 1st International Bakunin dan Praudhon, Emma Goldman sampai William Goodwin, ke para New Shcooler si intelektual Noam Chomsky, Michel Albert, and para Black Block dan Pink Fairy, kubu aliran musik Punk – hardcore – Ska dan membaca/menelaah/mendiskusikan publikasi – publikasi kaum anarki, otonomis dan situasionis lokal dari Konspirasi Kontra Kultura, Jakarta Resistance Movement, sayap Ikarus sampai Kelompok Bawah Atap, diskusi panas dengan para anarkis muda di Semarang Codot Setiadi, Syailendra dari kubu musik dan Angga Bleki yang blanquist.

Ada berbagai filosofi hidup di planet bernama bumi ini, Marxisme pada saatnya pernah menjadi sebuah filosofi hidup yang disalah artikan di barat, saat ini filosofi hidup yang di salah artikan secara luas di barat adalah Islam yang dipandang berkecendrungan antidemokrasi. Namun bila ingin menyebut sebuah filosofi hidup yang disalah artikan bahkan diseluruh belahan bumi, oleh para penentangnya bahkan oleh mereka yang menganutnya, filosofi yang sial itu bernama Anarkisme!

Perkembangan Anarkisme

Dalam perkembangannya kapitalisme mendapat kritik atas pola produksinya, namun akhirnya gerakan kritik tersebut pecah menjadi bebrapa faksi. Faksi pertama dipimpin oleh Marx dan Engels dengan pola perebutan kekuasaan politiknya, faksi ini mendapat bentuknya di tangan intelektual revolusioner V.I Lenin dengan konsep partai pelopor yang sentralisme demokratik. Menurut Lenin dan para bolshevik tua gerakan revolusioner bertumpu pada kaum buruh, yang dipimpin oleh segelintir revolusioner profesional yang menyuntikkan kesadaran, isu dan memimpin kaum buruh sebagai garda depan revolusioner, garda depan ini haruslah mereka yang bergerak klandestin, ringan dalam bergerak, mampu berpropaganda/agitasi dan mampu bertempur (bandingkan dengan kaum baju coklat fasime nazi dan fasci de Combatimento Mussolini). Merekalah yang akan memimpin kaum buruh dalam perjuangan politik. Kepentingan kolektif sehari – hari kaum buruh menjadi alat politik dalam konsep ini. Munculnya Mao di Cina merevisi doktrin dasar ini dengan menambahkan kaum tani dalam konfigurasi utama garda depan revolusioner, sedangkan trio Fidel, Raul dan Che Guevara dengan kepemimpinan intelektual yang angkat senjata. Faksi – faksi lainnya seperti sosialisme demokrasi dibawah Edward Brenstain, kubu Rosa Luxemburg yang keduanya mengawali tradisi SDP Jerman (di Indonesia faksi ini terepresentasi dalam PSI pimpinan Syahrir) tidak akan dibahas dalam tulisan kecil ini.

Faksi kedua lebih dikenal dengan pola gerakan anarko sindikalisnya, yang kedua inilah yang dikenal lebih luas sebagai kaum anarkis. Anarko menggabungkan dua visi revolusioner, pertama adalah visi perjuangan politik dan visi kekuatan ekonomi. Anarko memiliki metode aksi yang terdiri dari : pertama adalah Delegation, kedua Sabotase, ketiga aksi langsung (direct action), kemudian General Strike atau bisa digabungkan satu sama lain atau beberapa diantaranya sesuai kebutuhan. Emma Goldman menyatakan elemen – elemen tersebut hanya akan mencapai kemampuan maksimal dalam transformasi sosial bila didukung dengan kekuatan organisasi massa kaum marginal yang kuat secara ekonomi, kemampuan organisasi, kemampuan politik dan staminta untuk bertahan dalam tekanan koalisi penguasa dan pengusaha.

Dalam perkembangannya tradisi anarkis memang beberapa kali tercebur dalam pola perjuangan aksi kekerasan, seperti yang di lakukan oleh Blanqui, aksi langsung Squammiss Five di Canada era ’80, serta Zengakuren di Jepang. Seorang anarkis tulen Emma Goldman juga pernah melakukan tindak kekerasan, besama dengan Alexander Barkman mencoba membunuh seorang kapitalis industrialis, setelah menjalani pembuangan Emma merevisi tradisi anarkisnya, dengan lantang Emma menyatakan sebuah upaya transformasi sosial menuju kesejahteraan manusia tidak akan dapat mencapai tujuannya bila di lakukan dengan cara-cara kekerasan. Kekerasaan terhadap mahluk hidup menurut Emma adalah hal yang diperangi oleh anarkisme.

Anarkisme saat ini

Revolusi kapitalisme memang masih terus berjalan dengan demikian dahsyat, kita menyaksikan revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang demikian masif. Walaupun revolusi (evolusi?) kaum anti-globalisasi-pun berjalan dengan pendulum yang mengayun demikian kencang, kita melihat bagaimana Seatte bergolak, kebangkitan Zapatista, dan yang paling mutakhir adalah pengorganisasian ekonomi anternatif Participatory Economic (ParEcon) dengan visi The Life After Capitalism teori yang dikembangkan oleh Michel Albert. Sungguh mengejutkan! Perkembangan ini menunjukkan bahwa praksis – praksis tersebut adalah tradisi anarkisme selain mungkin Zapatista yang lebih condong pada penguatan negera dan pengakuan eksistensi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan, penentuan prioritas dan tujuan negara Meksiko yang berdaulat dan bermartabat. Namun tetap saja kita dengan mudah melihat tradisi anarkisme pada Zapatista dimana Kaum penutup muka ini menjalankan rezim pemerintahan baiknya, nanpa menunggu dan tanpa peduli dengan pemerintah dan praktek politik praktis yang memuakkan.

Industri humas, informasi dan hiburan adalah salah satu batu penjuru penopang kekuasaan rezim kapitalisme. Bahkan semenjak sebelum 1919, tepatnya saat perang dunia pertama meletus. Rezim kapitalisme yang mulai kokoh di Amerika Serikat dengan John Dewey, sang filsuf pragmatisme memimpin sekelompok intelektual dalam Creel Commision. Komisi inilah dengan Walter Lippman mengembangkan teori demokrasi progresif dimana dalam demokrasi adalah sebuah rezim dengan pemerintahan untuk melindungi kapitalisme pragmatis. Kita dapat melihat bahwa Industri humas, informasi dan hiburan digunakan sebagai alat propaganda yang demikian efektif dalam mendistorsi esensi dari sebuah fenomena masyarakat.

Bila kita dengan kritis membaca koran, mendengarkan radio, menonton berita televisi bahkan dalam tanyangan gosip infotaiment, begitu pula bila kita menonton film – film (biasanya produksi holywood) kita seakan berada dalam sebuah dunia yang demikian brutal, dimana anarkisme/anarkis/anarki menjadi sebuah kata yang bemakna kekerasan/kebrutalan/penghancuran dan atau tindakan protes dengan kemarahan yang merusak. Berita–berita tentang protes akan selalu dengan penayangan visualisasi para pemerotes yang bergandengan tangan mendorong pagar dan atau barikade polisi atau polisi yang memukuli mereka dengan kayu, melontarkan gas air mata atau kadang tembakan peluru karet. Inilah hal–hal yang dianggap memiliki nilai informasi oleh para cukong media dan wartawannya yang demikian tanggung pemahaman jurnalistiknya. Dalam pengalaman penulis bahkan ada seorang wartawan yang berkali–kali memprovokasi dalam berbagai aksi, wartawan tersebut meminta untuk dilakukannya pembobolan gerbang, memberi informasi palsu tentang kesepakatan yang dibangun sebuah faksi dalam aliansi dengan kekuasan (?). Dalam industri hiburanpun kita dapat melihat dengan jelas distorsi makna yang terjadi, dimana band–band yang menganut filososi Anarki digambarkan dengan brutalisme dan keburukan–keburukan kebebasan berpikir dan keburukan kebebasan tanpa tanggung jawab. Yang dengan sangat lucu begitu bertentangan dengan filososi anarki itu sendiri.

Kaum anarki berlandaskan pada pandangan yang bebas dan spontan, tidak ada kebekuan ideologi ataupun dogmatisme praksis. Pengalaman–pengalaman gerakan hanyalah pisau bedah analisis dalam evaluasi dan perumusan aksi langsung. Dengan keadaan media yang demikian rupa, dan pengalaman–pengalaman dengan pilihan kekerasan seperti Blanqui, Hypermarket, Genoa, Krostand, Mahknovist, pengalaman 1936 sampai pengalaman Anne Hansen. Gerakan anarkis merumuskan sebuah pola baru dalam aksi. Dalam aksi–aksi barisan dipisahkan menurut kepercayaannya dan fungsinya masing–masing, barisan kekerasan berbaris dibawah panji–panji biru. Dengan kepercayaan tersebut barisan ini berfungsi sebagai pelindung keseluruhan demonstran dari luka–luka dan penangkapan, barisan ini berisi kelompok–kelompok paramiliter dan garis keras, mereka bertugas berkonfrontasi dengan polisi dan militer, kemudian mereka yang moderat disampingnya dengan warna kuning dan barisan yang menolak kekerasan dalam barisan pink dan perak dibawah pimpinan para bidadari dan malaikat berwarna pink mereka melemparkan kertas berwarna–warni ke udara, membawa pistol air untuk melawan bedil–bedil dan bahkan membawa bulu ayam untuk menggelitik para polisi dan militer ( saya jelas berada dalam barisan ini, kalo si Angga mungkin bersama barisan biru).

Penutup

Anarkisme adalah sebuah proses pembangunan organik. Sebuah filosofi perdamaian yang mendasari kritik-kritiknya pada kemampuan manusia untuk mengatur dirinya sendiri dan hubungan-hubungan antar individu dalam komunitas yang otonom. Pondasinya adalah kepercayaan bahwa manusia terlahir dengan kemampuan– kemampuan bawaan seperti salah satunya kemampuan linguistik, fenomena ini dengan indah dijelaskan oleh Chomsky dalam Teori Linguistik Generatif. Selain kemampuan– kemampuan tersebut saya demikian percaya bahwa manusia juga dilengkapi dengan naluri – naluri dasar yang menurut kami adalah:

1. Naluri harmonisasi Umat manusia
   Kita akan sangat terkejut mungkin dulu kita teringat sewaktu kecil, kita mendambakan sebuah dunia yang demikian penuh warna dan kebahagiaan. Seiring waktu tahun demi tahun berlalu, kita demikian terdistorsi dengan dunia melalui propaganda dunia. Kita terdistorsi dengan patriotisme yang kadang demikian brutal, kekacauan dan rasa frustasi yang menggelapkan logika dan menghilangkan kemampuan dasar manusia untuk saling bicara dan mendengar.
2. Naluri Kegotong royongan (mutual aid)
   Dengan demikian anarki adalah sebuah filosofi hidup yang berdasarkan pada komunitas–komunitas bebas dalam bahasa Malastesta Komune Pembebasan (semoga terjemahan saya tentang Komune Pembebasan Errico Malastesta segera selesai) tujuan dari komune–komune ini adalah kesejahteraan sosial yang genuine, dimana seluruh manusia memiliki akses terhadap kehidupan yang layak. Harmonisasi umat manusia adalah satu – satunya tujuan hidup!

Terima kasih, semoga kita semua lekas sembuh.

Referensi

• Bahan Bacaan
  1. Emma Goldman : Anarchism : What it Realy Stands For.
  2. David Graeber : The New Arachist.
• Bahan Dengaran
  1. Wall of Blood Wall Of Steel
  2. Ode to Bicycle massenger.
• Bahan Tontonan
  1. Rebel Without A Pause.
  2. Recleming the Street.

“Saya ingin bebas! Saya berharap untuk bisa berbahagia! Tapi kebebasan saya hanya dapat diperoleh bila orang di sekitar saya merasa bebas. Saya hanya dapat merasa bahagia apabila orang disekitar saya pun merasa bahagia. Saya hanya bisa nyaman, apabila orang-orang yang saya temui dan saya lihat di dunia ini merasa nyaman. Dan saya hanya dapat makan dengan nyaman apabila orang lain juga dapat merasa nyaman dengan makan seperti saya. Dan untuk alasan tersebut, dari diri saya sendiri, saya memberontak menantang setiap bahaya yang mengancam kebahagiaan dan kebebasan saya…” (The Brickbunner Magazine, B. Traven).

Anarkisme/Anarki. Sebuah kata yang kerap kali didengar dan diucapkan, tetapi selalu dalam konotasi makna yang negatif. Berbagai tindakan kekerasan, penghancuran mal maupun toko, pembunuhan, selalu dikonotasikan sebagai tindakan Anarkis. Makna filosofis dan idealisme yang terdapat dalam kata Anarkisme hilang sama sekali. Sebuah pemikiran intelektual yang merupakan sebuah filsafat pemusnahan sebuah monopoli ekonomi, institusi politik dan sosial dihapus dengan sebuah asumsi yang bodoh bahwa Anarkisme/Anarki hanyalah sebuah aksi atau tindakan brutal dari sekelompok orang yang melakukan pemberontakan fisik.

Kata Anarkisme / Anarchy berasal dari bahasa Yunani : an-archos, yang berarti tanpa pemerintah atau tanpa penguasa. Interpretasi dari kaum Anarkis sendiri berarti “Tidak ada yang menjadi penguasa diatas semua orang (Nobody being boss over anybody else)”. Anarkisme sangat mengutamakan perbaikan peningkatan kesempatan individual yang dapat berguna bagi masyarakat. Penentangan terhadap segala bentuk hegemoni dari sebuah sistem –terutama yang terkontaminasi oleh budaya kapitalisme– terhadap setiap individu menjadi prioritas agenda perlawanan masyarakat Anarkis. Anarkisme bukanlah sebuah ide utopia yang disampaikan oleh pemikir-pemikir yang imaginatif, tetapi merupakan kesimpulan logika dari penelitian mengenai kebobrokan sistem sosial yang ada pada saat ini.

Perlawanan kaum Anarkis menitikberatkan kepada penghancuran segala bentuk institusi yang bersifat menekan. Walaupun kapitalisme merupakan sebuah format besar dalam organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dalam hal produktifitas, kaum kapitalisme tidak akan dapat berkembang tanpa adanya sebuah kekuatan dari institusi lain yang dapat mengontrol dan menekan masyarakat. Institusi itulah yang disebut Negara. Negara itu sendiri akhirnya memiliki ketegori terselubung sebagai sebuah otoritas yang mengekang segala kebebasan individu yang justru tidak pernah disadari oleh setiap orang yang merasa dirinya bagian dari yang tertindas. Manusia yang selama ini dikatakan mempunyai hak penuh untuk hidup sebagaimana layaknya manusia yang bebas, secara tidak sadar ia tidak lagi hidup seperti manusia tetapi justru seperti robot yang bergerak atau tidaknya diatur oleh remote control yang berada di tangan negara. Karena itu secara teknis untuk menggantikan organisasi negara, akan dibentuk sebuah federasi yang beranggotakan komunita-komunita bebas, yang akan berasosiasi antara satu sama lain untuk kepentingan bersama dalam masalah ekonomi dan sosial. Asosiasi antara komunita-komunita tersebut akan didasari oleh perjanjian dan kontrak yang bebas. Penggantian dari semua kebobrokan sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan mendirikan asosiasi yang bebas berdasarkan ko-operasi antara semua pihak yang produktif.

Kekuasaan birokrat yang semakin berkembang dalam menjaga dan mengamankan kehidupan seseorang dari bayi sampai ajal merupakan halangan yang semakin besar bagi ko-operasi antar manusia dan menghancurkan setiap kemungkinan untuk perkembangan setiap sistem yang baru. Sebuah sistem yang dalam setiap tindakannya mengorbankan kesejahteraan sebagian besar masyarakat demi memenuhi kerakusan untuk kekuasaan dan kekayaan kaum minoritas, sudah pasti akan memusnahkan semua hubungan sosial, yang kemudian menuju kepada perang (yang abadi) antara sesama manusia. Dari sistem ini juga timbul reaksi sosial dalam bentuk fasisme, sebuah paham yang mempunyai obsesi untuk kekuasaan, melebihi monarki absolut berabad-abad yang lalu, dan yang ingin menggunakan institusi negara untuk mengontrol setiap aspek kehidupan manusia. Sama seperti berbagai macam sistem teologi agama, Tuhan adalah segalanya sedangkan manusia tidak ada apa-apanya, untuk teologi politik moderen ini, negara adalah segalanya dan manusia tidak ada apa-apanya. Dan juga seperti “keinginan Tuhan”, selalu ada keinginan kaum minoritas yang terselubung di balik “keinginan (kepentingan) negara”, yang dipaksakan kepada mayoritas masyarakat.

Karenanyalah Anarkisme hadir untuk menjawab dilema arogansi otoritas negara dan segala bentuk kekuasaan yang absolut. Eksistensi Anarkisme adalah sebagai kontra arogansi yang otoriter.

(Joshua Andrew)

Terjemahan ini petikan dari The Politics of Social Ecology, salah satu esai yang dimuat dalam kumpulan Renewing the Earth, The Promise of Social Ecology. Ini kumpulan yang merayakan karya Murray Bookchin.

Ekologi sosial menuntut penghapusan segala bentuk hierarki dan dominasi. Pertanyaan politis yang muncul kemudian adalah, apakah hal itu berarti penolakan total terhadap politik atau apakah masih memungkinkan sebuah politik tanpa hierarki dan dominasi.

Murray Bookchin tampil paling jelas menyuarakan visi masyarakat ekologis yang menghapus hierarki dan dominasi. Dalam prosesnya, ia mulai dengan membedakan antara masyarakat, politik dan negara, dengan cara tertentu, sehingga memungkinkan menggapai wilayah politik yang berjarak, yang berbeda dengan masyarakat dan negara. Misalnya, orang bisa menghapus negara tanpa harus menghapus bentuk-bentuk politik. Bentuk politik yang diperjuangkan Bookchin, yang dinilainya paling cocok dengan masyarakat ekologis, bolehlah kita sebut sebagai‚ demokrasi swa-kelola’. Elemen yang terpentingnya adalah kedirian yang mengelola demokrasi, sebuah publik otentik yang terdiri dari sekumpulan diri, kelompok-kelompok afinitas yang akan membentuk ‚tisue sel’ masyarakat tertentu dan tindakan-tindakan politis dari aksi langsung dan demokrasi langsung.

Demokrasi swa-kelola punya tujuan khusus. Yakni agar setiap anggota masyarakatnya, memiliki kemampuan kontrol efektif terhadap kehidupan dirinya masing-masing. Ini berdasarkan pada asumsi bahwa setiap orang mampu dan kompeten melakukan kontrol-kontrol tertentu. Untuk mencapai kontrol ini, yang diperlukan adalah menghapus semua konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politis, sehingga kekuasaan pengambilan keputusan terdistribusi secara setara meliputi keseluruhan masyarakat. Bentuk-bentuk kontrol yang dimiliki individu kelak, tidak akan berarti kontrol terhadap yang lain, melainkan kontrol dengan mereka di dalam dewan-dewan publik hasil demokrasi langsung. Soal kontrol ini juga jangan dikacaukan dengan konsepsi instrumental tentang kontrol terhadap sesuatu, sebagai obyek atau alat untuk mewujudkan kepentingan seseorang. Konsep yang belakangan ini mengarah ke obyektifikasi dan dominasi dari mereka yang difungsikan sebagai alat. Karena itulah mungkin akan lebih baik berbicara tentang ‚partisipasi setara dalam proses politik’ ketimbang ‚kontrol individual’.

Partisipasi setara, digabungkan dengan organisasi non-hierarkis, menawarkan basis untuk demokrasi swa-kelola tanpa spesialisasi politis yang, dengan struktur dasarnya, memang diniatkan untuk menjaga berkembangbiaknya dominasi politik dan ketimpangan kekuasaan. Tapi demokrasi swa-kelola tidak bisa ditangkap dalam pengertian institusional atau istilah-istilah struktural yang sepenuhnya murni. Seperti juga bentuk-bentuk organisasi politis lainnya, ia juga mengandaikan konsepsi-konsepsi tertentu tentang masyarakat. Partisipasi setara itu sendiri membutuhkan kesetaraan sosial. Tapinya juga bukan kesetaraan dalam arti setimbang. Melainkan, dalam istilah Bookchin, kesetaraan substantif yang digambarkannya sebagai ‚kesetaraan dari ketimpangan’. Untuk yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama — bukan sekedar sebuah kesempatan yang sama — untuk turut serta dalam manajemen urusan-urusan sosial, dibutuhkan tindakan pengimbangan bagi orang-orang yang sebelumnya tidak punya kemampuan untuk itu. Dengan demikian mereka bisa turut serta dalam kehidupan sosial pada tingkatan yang sama dengan yang lain. Selain memperlakukan semua orang secara sama, orang juga diperlakukan dengan cara yang paling sesuai dengan situasi mereka.

Betapapun, hal ini tidak berarti diterimanya relasi timpang yang inheren dalam status dan kekuasaan. Relasi dominan yang didasarkan pada kelas, seks atau ras tidak sesuai dengan konsepsi demokratis kehidupan sosial. Yang begituan tidak bisa dialihkan atau diimbangi dengan sesuatu, tapi harus dihapuskan. Guna memungkinkan setiap orang turut serta dalam urusan-urusan sosial pada tingkatan yang setara, dibutuhkan bukan saja tindakan menyamakan kemampuan terlebih dahulu, tapi juga penghapusan dominasi dan ketimpangan kekuasaan dalam relasi interpersonal.

Partisipasi setara, jika mau lebih dari sekedar formalitas doang, juga membutuhkan, secara kasar saja, kompetensi sosial yang setara dalam manajemen kehidupan publik. Dengan kata lain, manajemen-diri punya anggapan awal tentang sesosok diri yang kompeten untuk mengelola masyarakat secara langsung. Sesosok diri yang terbentuk tidak hanya melalui keikutsertaan dalam proses demokratis itu sendiri, tapi juga melalui interaksi dengan yang lain dalam berbagai relasi sosial yang egaliter dan sukarela. Melalui interaksi tertentu inilah seseorang mengembangkan karakter moral, identitas personal dan berbagi nilai-nilai dan keyakinan sehingga memungkinkan orang untuk terlibat dalam wacana rasional dengan yang lain. Kosakata berbagi moral dan nilai-nilai dalam konsep intersubyektif ini menawarkan basis bagi penjadian, secara saling menguntungkan dan dapat dimengerti, keberagaman praktek-prektek sosial dalam kehidupan sehari-hari – misalnya dalam hal janji atau saling berjanji. Diri yang kompeten secara sosial, dengan demikian, beranggapan awal tentang masyarakat yang disuarakan dengan segenap kekayaannya dan dari situlah ia terus berkembang.

Tanpa hal itu, sosok diri akan terkikis menjadi sosok teralienasi, ego yang berdiri sendirian dan lapuk dimakan erosi, moralitas menjadi sekedar ekspresi selera yang sewenang-wenang dan nalar dikikis statusnya cuma sebagai alat untuk mencapai kesewenangan selera itu. Proses ini lebih diperburuk dengan dihantarkannya setiap elemen pemaksaan atau dominasi ke dalam kehidupan sosial. Bukannya bertindak sesuai dengan nalar mereka masing-masing, orang jadinya malah bertindak di atas dasar bujukan dan ancaman. Nalar akan digunakan untuk memanipulasi dan mendominasi yang lain. Nalar menjadi instrumen kehendak untuk berkuasa ketimbang sebagai perkakas pencerahan dan penyadaran yang saling berbalasan. Jika pengambilan keputusan demokratis menjadi lebih sebagai penjumlahan total selera yang sewenang-wenang dan nalar condong sebagai instrumen ambisi, perkembangan ‚nalar’ publik yang meninggikan subyektivitas individual, yang diciptakan melalui interaksi dengan yang lain dalam keberagaman situasi dan relasi, menjadi kebutuhan utama yang tak tertolak.

Soal ini membutuhkan transformasi masyarakat yang beranjak mulai dari relasi sosial yang paling dasar terus bergulir ke atas. Di tengah masyarakat kontemporer, tampaknya locus primer pembentukan karakter dan perkembangan kesadaran berada pada relasi keluarga inti. Lantaran ia dibesarkan oleh struktur patriarki, maka ia menawarkan model yang tidak sesuai bagi masyarakat ekologis. Ia menyuntikkan karakter otoriter, menyebarkan kepasrahan terhadap penguasa dan memangkas tumbuh-bebasnya individualitas perempuan. Ia adalah dominasi laki-laki yang dilembagakan dan disucikan oleh Gereja dan Negara.

Kendati kesan bagusnya ia bersifat sukarela, diijinkannya relasi perkawinan, sekali ia diberikan, hanya bisa ditarik kembali lewat ijin Negara dan Gereja. Di dalam relasi perkawinan itu sendiri, di banyak kawasan, perempuan masih tetap tidak bisa melepaskan diri dari relasi seksual, karena perkosaan oleh suami masih diluar kewenangan hukum. Basis kesepakatan perkawinan cenderung sebagai samaran dan mengkacaukan sifat aslinya. Para perempuan di kebanyakan masyarakat, walaupun statusnya berada di bawah para lelaki, toh sering digambarkan sebagai individu yang bebas dan setara dalam relasi yang sukarela. Dalam pertukaran dengan keamanan dan perlindungan yang mengada-ada (yang melahirkan epidemi kekerasan terhadap perempuan dalam relasi keluarga), perempuan memberikan pelayanan seksual, membesarkan anak dan tenaga buruh tak berupah. Bahkan dibawah standar borjuis, itu pun bukan pertukaran yang adil.

Guna menjamin partisipasi setara lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosial, sangatlah prinsipil untuk menjamin bahwa relasi antar lelaki dan perempuan benar-benar berada dalam kesepakatan egaliter dan sukarela. Kedua jenis kelamin itu harus bebas berkembang sebagai individu sesuai dengan kebutuhan dan hasrat masing-masing. Keduanya membutuhkan bentuk baru persekutuan intim yang ramah, didalamnya masing-masing mengembangkan kapasitas individualnya untuk bertindak dalam kooperasi dengan yang lainnya dan untuk mengolah penilaian politis dan moral. Asosiasi bentuk baru ini, yang akan membentuk dasar ‚sel tisue’ masyarakat ekologis, akan berupa kelompok-kelompok yang karib, kelompok afinitas.

Kelompok afinitas adalah sebuah asosiasi kecil, non-hierarkis, sukarela dari individu-individu yang saling berbagi tidak hanya impian-impian dan tujuan-tujuan tertentu, melainkan juga ‚kebutuhan untuk mengembangkan relasi sosial libertarian yang baru antar mereka, secara slaing menguntungkan saling belajar, berbagi problem dan mengembangkan ikatan dan aktivitas baru, non-sexist, non-hierarkis ’(1). Kekariban kelompok kecil dan karakter kesukarelaannya, menumbuhkan solidaritas sejati dan pengenalan mutual dari otonomi dan harga diri masing-masing orang. Keterpaksaan biologis dan volunterisme pura-pura dari kontrak perkawinan akan digantikan oleh komitmen sukarela kepada modus organisasi yang non-hierarkis dimana setiap orang menikmati status dan tanggungjawab yang sama. Melalui interaksi kelompok afinitas, orang-orang mengembangkan kepekaan non-hierarkis dan kompetensi sosial dari diri yang terbebaskan bagi sebuah masyarakat swa-kelola.

Kelompok afinitas tidak membentuk sebuah unit yang terisolasi dari masyarakat. Ia berakar dari lokalitas autentik dirinya dan tergabung dengan kelompok-kelompok lain dalam jaringan kerja horisontal secara berkelanjutan, perlahan tapi pasti berkembang merespon tantangan kebutuhan dan kondisi sekitarnya. Akan ada perkembangbiakan ikatan-ikatan sosial yang konstan manakala kombinasi-kombinasi baru dari berbagai kelompok muncul sebagai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan baru. Masing-masing kelompok terdesentralisasi, berada dalam skala manusia dan berdasarkan pada konsensus, serta tetap dapat dimengerti dan responsif terhadap dinamika anggota-anggotanya. Pada tingkatan keorganisasian yang lebih tinggi, koordinasi bisa dicapai melalui pemanfaatan perwakilan-perwakilan yang selalu bisa ditarik kembali kewenangannya (recallable) dan dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Bookchin menegaskan bahwa dalam jaringan kerja yang berdasarkan struktur kelompok afinitas, ‘kekuasaan sebenarnya menipis secara beraturan ketimbang meningkat pada setiap lapis koordinasi ke atas’ (2).

Sementara kelompok afinitas menyatakan unit sosial paling mendasar dari masyarakat ekologis, aksi langsung menyatakan tindakan sosial melalui itu individu menegaskan kemampuan mereka untuk mengontrol kehidupan milik mereka sendiri. Aksi langsung bukan sekedar taktik, melainkan ekspresi politis dari kompetensi individu untuk secara langsung terjuan berperan dalam kehidupan sosial dan mengelola urusan-urusan sosial tanpa mediasi, perwakilan atau kontrol dari para birokrat atau politisi profesional. Individu menerapkan aksi langsung sebagai pengganti, ketimbang mempercayakan kepada orang lain untuk bertindak bagi kepentingan dirinya. Tindakan ini meliputi aktivitas-aktivitas dalam skala luas, dari mengorganisasikan kerjasama sampai ke untuk membangkitkan resistensi tanpa kekerasan terhadap kekuasaan atau kewenangan. Struktur kelompok afinitas kerap menawarkan wahana yang cantik bagi terselenggaranya aksi langsung, yang menempatkan komitmen moral di atas hukum positif. Hal ini tidak berarti sebagai satu-satunya upaya yang terakhir jika cara lain gagal dijalankan. Tawaran itu sekedar jajaran pilihan untuk melakukan sesuatu. Ia memungkinkan warga untuk mengembangkan sentuhan baru rasa percaya diri dan sebagai kesadaran kuasa individual dan kolektif mereka. Didasarkan pada gagasan bahwa seseorang bisa mengembangkan kompetensi sosial dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri hanya melalui latihan, maka ia mengajukan bahwa seluruh anggotanya secara langsung memutuskan masalah-masalah penting yang mereka hadapi. Dalam ruang politik, hal ini menegaskan penerapan demokrasi langsung. Ketimbang memasrahkan diri pada wakil-wakil hasil pemilu, orang-orang dan warga mengolah keputusan-keputusan politik oleh diri mereka sendiri di dewan-dewan umum.

Bagi Bookchin, demokrasi langsung menuntut desentralisasi dan skala manusia, ‚penataan kehidupan kota sebagai bentuk yang dapat dimengerti dari kehidupan publik’, yang mana tidak hanya bentuk-bentuk, struktur dan organisasi sosial yang dilahirkan komunitas itu bisa dimengerti oleh setiap orang, tetapi juga ‚sesungguh-sungguhnya individu-lah ….yang membentuk sosok kewargaan’ (3). Anggota-anggota komunitas bertemu dalam dewan-dewan demokratis secara langsung, bisa memperdebatkan masalah-masalah bersama dan menyusun kebijakan-kebijakan demi tercapainya tujuan-tujuan kolektif. Keturutsertaan dalam proses politik punya dampak edukatif, menciptakan sebuah ‚pembesaran mentalitas’ yang tidak terjerat kepentingan-kepentingan sempit yang tertentu dan menumbuhkan penilaian politis yang autentik. Debat publik dan diskusi membantu mengembangkan konsepsi bersama tentang kebaikan publik yang mengacu kepada kehidupan sosial yang mau ditata dan konflik yang mau diatasi. Relasi sosial menjadi transparan bagi semua dan menjadi pokok yang berada dibawah kontrol manusia. Melalui komunikasi berhadap-hadapan muka langsung, warga mengembangkan kesadaran diri dan komunal. Setiap orang merasa sebagai bagian sebuah kehadiran fisik, sesosok tubuh politik, di dalamnya ia adalah sepenuhnya anggota aktif. ‚Partisipasi langsung dalam kehidupan sosial dan pengembangan daulat-diri secara mutual memperkuat masing-masing orang untuk membentuk kebajikan dan komitmen kewargaan dari setiap warganya, (4)’ tulis Bookchin.

Keikutsertaan dalam dewan harus terbuka lebar bagi segenap anggota komunitas. Ini membutuhkan lebih dari sekedar tanda diterima formal bagi keanggotaan individual. Setiap orang memerlukan alat, perkakas, yang memadai agar memungkinkan ia berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang luas dan bobot perannya setara dengan yang lainnya. Ini adalah kebutuhan ‚minimal mutlak’ dari jaminan material dan waktu bebas bagi semua. Ada satu kepentingan publik yang penting dalam organisasi produksi dan konsumsi dalam masyarakat ekologis, yang menjamin ‚minimal mutlak’ dan untuk memastikan bahwa teknologi tepat-guna dan metode-metodenya, secara ekologis, digunakan. Hanya untuk alasan inilah, kepemilikan privat alat-alat produksi tidak sesuai bagi masyarakat ekologis. Kewenangan privat seorang boss dan eksploitasi buruh upahan, tidak cocok dengan karakter relasi bebas dan sukarela dari masyarakat swa-kelola. Kendati tempat kerja, melalui dirinya sendiri, tidak menyatakan sebuah ruang publik yang autentik, ia tetap perlu diorganisasikan sesuai prinsip-prinsip swa-kelola para pekerja.

Kebijakan sosial harus diputuskan oleh semua anggota komunitas di dalam dewan umum. Namun jika penerapan kebijakannya membutuhkan serangkaian tindakan administratif, hal ini bisa dicapai melalui ‚badan administratif terbatas yang berada di bawah aturan rotasi, recall, pembatasan masa jabatan dan, apabila memungkinkan, dipilih melalui penyaringan’ (5). Ini akan menjaga berkembangnya spesialisasi politik dan munculnya birokrasi permanen dengan kepentingannya sendiri dan agenda untuk mencengkeram. Relasi antara komunitas-komunitas dapat didasarkan pada konsepsi anarkis tentang federalisme – sebuah asosiasi yang terus meluas, yang terfederasi secara bebas dari komunitas-komunitas otonom.

Orang bisa menjelaskan sketsa awal dari demokrasi swa-kelola; sedangkan segala detail-detailnya akan memerlukan penerapan dalam praktek melalui individu-individu bebas yang terasosiasi dalam beragam kelompok-kelompok sukarela yang terorganisir secara non-hierarkis. Meskipun demikian, ada beberapa isu umum yang dapat diangkat merujuk ke ajuan Bookchin untuk demokrasi langsung dan relasinya dengan ideal-ideal ekologis sebuah masyarakat tanpa hierarki dan dominasi.

Satu yang terpenting dari pemikiran Bookchin, adalah bahwa memungkinkan untuk menyelenggarakan politik tanpa Negara. Di atas wilayah aktivitas dan relasi sosial sehari-hari, apakah di tempat kerja atau dalam kekariban kelompok afinitas, ada sebuah kebutuhan akan ruang publik yang autentik di mana seluruh anggota komunitas bisa saling bertemu untuk berdebat atau mendiskusikan masalah-masalah, dan untuk memutuskan tindakan-tindakan demi kepentingan umum. Untuk menyatakan bahwa pemerintah bisa digantikan oleh bengkel kerja dan administrasi sederhana, sebagaimana pernah dilakukan Proudhon, menunjukkan sebuah kesalahpahaman tentang peran kerja dalam masyarakat. Tempat kerja hanyalah satu kawasan di dalamnya orang-orang berasosiasi. Kepentingan-kepentingan yang direpresentasikannya terlampau terbatas dan sempit untuk menjangkau kepentingan umum yang melibatkan segenap anggota komunitas.

Begitu juga administrasi : ia tidak lagi sesederhana sebagaimana dibayangkan sosialis abad ke 19 seperti Proudhon. Bahkan badan administratif yang dibatasi bisa membiakkan kepentingan-kepentingannya sendiri dan merebut kontrol atas wilayah-wilayah tertentu kehidupan sosial dari komunitas pada umumnya. Pengawasan institusional, seperti pembatasan masa jabatan dan seleksi melalui penyaringan, amatlah perlu untuk menjaga badan administratif agar ia tidak menghisap sumber kekuasaan sosial lalu berdiri terpisah. Proudhon sendiri menyadari keterbatasan pandangan-pandangan awalnya dan lalu mendukung bentuk demokrasi langsung dan federalisme dalam karya-karyanya yang belakangan (6).

Kepercayaan begitu saja pada spontanitas juga bisa salah tempat. Orang tidak bisa hanya berserah di bawah naungan Tuhan untuk memastikan bahwa kehidupan sosial akan tumbuh seiring garis libertarian. Pada masyarakat tertentu, beberapa orang toh menikmati keuntungan-keuntungan di atas yang lainnya, sesuatu yang terjadi dengan simpel lantaran kebajikan di kondisi sekitar personal tertentu, karena bakat individual yang lebih menonjol dan, terkadang, karena peristiwa-peristiwa kebetulan. Bahkan dalam sebuah masyarakat yang sepenuhnya berdasarkan asosiasi sukarela, asosiasi-asosiasi mungkin tampil menguntungkan bagi segmen tertentu di masyarakat di atas beban segmen lainnya. Manakala tidak ada perangkat instusional yang mengurusi perbedaan keuntungan dan kekuasaan, atau yang menjaga mereka dari disparitas itu sedari awal, konflik sosial terbuka dan pergumulan akan pecah. Jika tidak ada arena bagi artikulasi publik mengenai nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial, tatanan mungkin tergelar melalui kepatuhan tak terpikirkan kepada kebiasaan sosial dan tradisi, yang tetap tak teruji melalui kesadaran kritis.

Dalam demokrasi swa-kelola, keganjilan-keganjilan takdir digantikan oleh kontrol sosial yang sadar, melalui individu-individu bebas yang sadar dan kompeten secara sosial dan antar mereka saling terasosiasikan. Setiap anggota komunitas punya suara yang sama dalam mengelola urusan-urusan sosial. Relasi sosial tampil transparan di bawah sorotan diskusi dan debat publik. Tebal-gelapnya kebiasaan dan tradisi digantikan oleh artikulasi sadar komunitas dalam dewan yang setiap aturannya dipatuhi. Masyarakat tampil otonom dalam arti mengatur-diri sepenuhnya. Pada saat yang sama ketika warga diikat oleh aturan yang mereka ciptakan, mereka tetap berdiri superior terhadap sekumpulan aturan tersebut. Maksudnya, memungkinkan bagi mereka untuk mengubahnya setiap saat, sepanjang kebutuhan dan kondisi sekitar yang baru memang menuntut itu. Dewan menawarkan sebuah forum untuk ekspresi bagi seluruh kepentingan yang banyak itu, yang berasal dari berbagai anggota komunitas, dan tidak hanya kepentingan-kepentingan khusus dari kelompok-kelompok tertentu saja – misalnya, kelompok buruh atau lelaki saja. Dengan demikian memungkinkan berkembangnya kepentingan umum yang sejati dan pada akhirnya untuk kemungkinan meninggikan pengertian kepentingan yang bisa menjangkau solidaritas dan komunitas.

Begitu demokrasi swa-kelola menciptakan sebuah wilayah publik yang berbeda dengan yang semata-mata sosial, maka ia menciptakan sebentuk politik yang berbeda dengan Negara. Negara adalah sebuah organisasi hierarkis yang menerapkan kekuasaan dan kewenangan terpusat terhadap segala sesuatu yang ia klaim berada di bawah jurisdiksi atau kewenangannya. Partisipasi setara di bawah Negara modern, jelas mustahil mengingat begitu besar dan kompleksnya Negara. Negara tidak akan hadir tanpa birokrasi permanen dan aparat yang memaksakan tatanan terhadap massa yang tak patuh, yang dijauhkan dari kekuasaan yang real.

Demokrasi swa-kelola, sebaliknya, terdesentralisasi sehingga kehidupan sosial berada dalam skala yang dapat dimengerti. Semua anggota komunitas berpartisipasi setara dalam aturan sosial. Tak seorang pun yang ditendang keluar dari dewan, itulah kursi sejati kekuasaan sosial kolektif. Dewan umum dan bentuk-bentuk lain asosiasi, dari kelompok afinitas sampai tempat kerja, diorganisasikan di atas basis non-hierarkis. Kewenangan tersebar ke seluruh anggota komunitas. Birokrasi dijaga oleh, apabila diperlukan, struktur badan administratif terbatas yang bisa di-recall, dibatasi masa jabatannya dan diseleksi lewat penyaringan. Tidak ada kebutuhan akan aparat yang memaksa, sebab warga berada di bawah aturan yang mereka ciptakan sendiri dan bisa berubah.

Negara, utamanya, adalah sebuah organisasi yang diluar kemauan. Mereka yang menolak kewenangannya dan mengabaikan aturan-aturannya akan dibui atau diasingkan. Guna membangun bentuk politik yang sepenuhnya berbeda dengan Negara, demokrasi swa-kelola harus berada dalam kerangka kesukarelaan. Hanya mereka yang sukarela bersepakat ikut serta dalam dewan yang bisa terikat dalam keputusan-keputusannya. Jurisdiksi atau cakupan kewenangannya tidaklah didasarkan pada geografi atau sekumpulan kekuasaan tertinggi, melainkan di atas pengertian kewajiban yang dia tentukan sendiri. Dengan berasosiasi bebas dengan yang lain untuk maksud pengambilan keputusan kolektif, warga membuat ikatan horisontal tentang kewajiban politik antar mereka sendiri, ketimbang antar mereka dengan kumpulan yang terpisah seperti ‚Negara‘ (7).

Sebentuk pengertian tentang kewajiban yang ditentukan sendiri, amatlah perlu untuk memastikan bahwa demokrasi swa-kelola memang membangun bentuk organisasi politik yang benar-benar mengenyahkan dominasi. Ia mendasarkan diri pada gagasan bahwa pilihan demokratis haruslah analog dengan tindakan sosial memberi janji. Sebuah pilihan adalah tindakan publik untuk berkomitmen, dengan itu seseorang mengikatkan perilaku di masa selanjutnya. Penerapannya mengandaikan kompetensi sosial untuk memberikan penilaian politik, seperti halnya juga sebuah janji yang mengandaikan kemampuan untuk membuat penilaian moral. Setiap individu harus memutuskan apakah dia sebaiknya meneguhkan diri pada sekumpulan aturan di masa selanjutnya. Dengan demikian, mengeluarkan sebuah janji dan memilih demokrasi langsung mengandaikan – dan bukannya mengabaikan — adanya otonomi individu, kemampuan bernalar secara kritis dan bebas memilih tindakan-tindakannya sendiri.

Referensi

Graham Baugh, filosof politik yang menulis tentang teori anarkis. Esai-esai dan kajiannya terbit di Telos, Our Generation dan jurnal-jurnal lainnya.

[1] Murray Bookchin, Toward An Ecological Society (Montreal: Black Rose Books, 1980), hal. 48. Esai Bookchin dalam kumpulan ini bagusnya dibaca sepenuhnya. Ringkasan pendek yang diajukan di sini tidaklah bisa digunakan untuk menilai pandangan-pandangannya.
[2] Ibid., hal. 49
[3] Ibid., hal. 187-188
[4] Ibid., hal. 238
[5] Ibid., hal 216
[6] Lihat, misalnya, Pierre-Joseph Proudhon, The Principle of Federation, terj. R. Vernon (Toronto: University of Toronto Press, 1979)
[7] Diskusi lanjutan tentang kewajiban yang ditentukan sendiri, diturunkan dari Carole Pateman, The Problem of Political Obligation (London: John Willey & Sons, 1979)

Aliansi kaum proletar dengan gerakan lingkungan hidup/konservasi alam untuk menyelamatkan manusia dan bumi (Tjuan).
Almarhum Judi Bari adalah salah satu aktivis “Earth First” yang merupakan sebuah organisasi konservasi alam yang sangat radikal. Judi adalah termasuk orang yang pertama-tama menjembatani komunikasi antara aktivis gerakan lingkungan hidup dan buruh perhutanan. Sewaktu Judi dan Earth First pertama-tama berkampanye untuk menghentikan penebangan hutan di California Utara, dia dan aktivis-aktivis lainnya dimusuhi oleh para pekerja perhutanan yang bekerja untuk sebuah perusahaan perkayuan raksasa. Dia dengan berhasil mendidik pekerja hutan di Amerika Utara mengenai pentingnya perlindungan hutan sebagai jaminan pekerjaan bagi mereka di masa depan dan lebih penting lagi sebagai penopang kehidupan umat manusia. Judi juga menjelaskan kepada pekerja-pekerja hutan tersebut tentang bagaimana pelecehan kaum proletar dan pengrusakan bumi berjalan seiring dalam sistem kapitalisme. Dengan kampanye konservasinya, Judi juga ikut berkampanye dengan pekerja hutan menuntut perbaikan kondisi kerja mereka. Dengan kehebatannya berkomunikasi, Judi mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan ideologi para pekerja perhutanan tersebut. Karena pengaruhnya, Judi dianggap berbahaya oleh perusahaan-perusahaan perhutanan besar. Dia hampir saja meninggal ketika bom yang ditanam di dalam mobilnya meledak. Percobaan pembunuhan terhadap Judi dicuragai dilakukan oleh agen-agen FBI dan banyak bukti yang mendukung kecurigaan tersebut (ini adalah karena Judi merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar dan bagi kapitalisme). Perjuangan gigih Judi untuk menyelamatkan bumi dan memperbaiki kondisi kerja buruh berakhir ketika kanker payudara yang dideritanya selama bertahun-tahun merengut nyawanya.

Secara umum banyak kaum buruh yang anti aktivis gerakan lingkungan hidup. Alasannya simpel: konservasi alam tidak sejalan dengan pembukaan lapangan pekerjaan, kepentingan konservasi alam dapat melenyapkan/mengurangi pekerjaan. Tentu saja kalau dilihat secara sepintas, alasan demikian cukup masuk akal. Contohnya, usaha perhutanan; kalau ada aktivis konservasi alam yang melarang penebangan hutan atau ingin menguramgi luas hutan yang boleh ditebang, banyak/sebagian pekerja hutan akan kehilangan pekerjaan. Apalagi, bos-bos pemotong kayu itu akan menghasut para pekerja dengan alasan yang sama (dan menyuruh pemotong kayu untuk memusuhi aktivis lingkungan hidup).

Peneliti-peneliti di Amerika telah membuktikan bahwa peningkatan jumlah produksi dari perhutanan tidak diringi peningkatan jumlah pekerjaan yang terbuka di sektor itu, malahan ada penurunan jumlah pekerjaan dalam perhutanan. Pengusaha hutan kaum kapitalis telah membuat usahanya lebih menguntungkan dengan pemakaian pekerja dalam jumlah yang kecil -memakai mesin-mesin untuk melakukan pekerjaan dan memperburuk kondisi kerja bagi pekerja-pekerja yang masih dipakai (contohnya dengan menambah jam kerja, merubah struktur upah, melalaikan kewajiban dalam pencegahan kecelakaan dalam kerja). Ini membuktikan bahwa jumlah hutan yang ditebang sama sekali tidak ada hubungannya dengan jumlah pekerjaan yang ada. Jumlah pekerjaan yang ada bukanlah kesimpulan matematik semata-mata tetapi dipengaruhi oleh ide-ide kaum kapitalis untuk meningkatkan keuntungan mereka.

Kekayaan alam, contohnya pohon di hutan, merupakan modal yang harus dipelihara dan tidak boleh dipotong tanpa diskriminasi. Kalau hutan (modal) digundulkan tanpa perhitungan, cepat atau lambat modal itu akan lenyap. Modal haruslah dikembangkan bukan dihabiskan. Kalau modal itu habis (Pohon di hutan habis dipotong), maka usaha akan bangkrut, yang artinya para buruh hutan itu akan menganggur.

Tetapi apa yang diperbuat oleh perusahaan perhutanan raksasa adalah memperlakukan hutan (modal) sebagai laba. Perusahan ini tidak berkepentingan untuk memelihara hutan itu supaya bisa terus produktif. Kalau mereka sudah menggunduli total sebuah hutan dan mengeruk keuntungan, mereka akan angkat kaki dan mencari hutan baru untuk digundulakn lagi. Dengan sistem perhutanan yang non diskriminasi, seperti yang dipraktekan oleh perusahaan perhutanan raksasa transnasional, buruh cepat atau lambat akan kehilangan pekerjaan. Bukan saja mereka akan kehilangan pekerjaan, karena modal sudah habis (hutan sudah lenyap), kesempatan bagi mereka untuk bekerja di masa depan juga menjadi sangat kecil.

Di beberapa negara, contohnya di Australia dan Amerika, peneliti telah membuktikan bahwa perhutanan skala kecil (yang biasanya dimiliki oleh penduduk setempat) biasanya lebih efisien daripada perhutanan skala besar (misalnya yang dimiliki oleh perusahaan transnasional) -artinya, dari luas hutan yang sama (di daerah dan jenis hutan yang sama), perusahaan skala kecil bisa memproduksi lebih banyak jumlah kayu yang bisa dipasarkan karena sedikit sekali hasil penebangan yang dibuang/dibakar. Penduduk setempat yang mengoperasikan perhutanan skala kecil sadar bahwa hidup mereka sangat tergantung dengan pemeliharaan hutan (yang merupakan midal) -bahwa kalau hutan sudah habis digunduli, mereka akan kehilangan mata pencharian. Tidak seperti perusahaan transnasional mereka tidak dapat dengan mudah hengkang, mencari hutan lain untuk dieksploitasi, karena terbatas dengan dana.

Dalam operasinya, usaha yang dijalankan oleh penduduk lokal lebih berwawasan lingkungan dan dapat lebih menjamin lapangan pekerjaan di masa depan. Implikasinya adalah bahwa perlindungan kekayan alam adalah jaminan pekerjaan untuk sekarang dan di masa depan. Operasi yang mempunyai wawasan lingkungan ini hanya akan terjadi kalau perhutanan dioperasikan oleh kolektif-kolektif pekerja lokal, yang sadar bahwa hidup mereka tergantung dengan manajemen hutan yang baik.

Selain itu, kesadaran tentang pentingnya konservasi alam juga dapat menjadi pemicu untuk membuka lapangan kerja yang ëhijauí yang belum ditelusuri, umpamanya industri eko-turisme.

Kesimpulan dari diskusi ini adalah, bahwa perlindungan alam konsisten dengan:

• perlindungan pekerjaan dan kadang-kadang dapat membantu membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan yang ada juga lebih permanen sifatnya.
• sistem produksi (dan ekonomi) yang efisien.
• peningkatan kesejahteraan buruh, misalnya dengan kontrol kekayaan alam oleh penduduk lokal.